Oleh: Firdaus Baderi

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Kita tentu merasa miris ketika menyadari sejumlah kebijakan strategis seperti pangan, migas, perbankan dan tambang di negeri ini sudah terjebak ke dalam pengaruh paham liberalisasi. Ini sesuai fakta neraca perdagangan Indonesia dan neraca transaksi berjalan (current account) yang terus mengalami defisit belakangan ini,  sehingga otomatis menjadi faktor pelemahan pertumbuhan ekonomi nasional. 

World Trade Organization (WTO) ternyata mendesain sistem perdagangan yang tidak adil, negara berkembang ditekan untuk membuka pintu perdagangan seluas-luasnya bagi negara maju dengan menghapuskan seluruh hambatan perdagangan, hambatan impor, baik dalam bentuk tarrif barrier maupun non-tarrif barrier. Sementara negara maju hanya memberikan peluang dan akses yang kecil terhadap produk barang dan jasa dari negara berkembang,  bahkan cenderung tertutup dengan regulasi yang sangat ketat dan WTO menutup mata atas ketimpangan tersebut.

Di bagian lain, negara berkembang akan sangat sulit untuk berkompetisi dengan negara maju, karena kalah dari segi sumber daya, manajerial dan teknologi. Dalam konsep yang didesain WTO ala globalisasi ekonomi mensyaratkan akan kebutuhan produk yang memiliki standard produk yang tinggi dengan basis pengembangan berdasarkan riset dan teknologi, dengan manajemen yang modern.

Persyaratan ini masih belum merata dimiliki negara berkembang seperti Indonesia, dan hanya perusahaan multinasional yang mampu bersaing dan mendominasi perdagangan internasional. Jelas, hal ini akan merugikan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang pada akhirnya sistem ekonomi nasional akan dikuasai oleh asing.

Globalisasi perdagangan merupakan senjata dan batu loncatan bagi korporasi internasional untuk menguasai perdagangan global dan sangat timpang dari cita-cita awal berdirinya WTO yang mendukung kemajuan dan perlindungan bagi kepentingan negara-negara miskin. Akibat laju  liberalisasi ekonomi semakin cepat, setengah dari penduduk di dunia saat ini hidup di bawah garis kemiskinan, kondisi negara berkembang selalu dalam kendali negara maju, karena hampir  90 %  investasi dikuasai oleh investor kapitalis pemilik perusahaan raksasa Eropa dan Amerika Serikat.

Pemerintah harus sadar dan membatasi WTO demi kedaulatan ekonomi nasional. Pertama, kebijakan WTO akan membawa ekonomi nasional terbius oleh ketergantungan impor. Pembukaan hambatan ekonomi dan pencabutan segala bentuk perlindungan ekonomi nasional akan membuat ekonomi jauh dari kemandirian oleh ketergantungan impor pangan dan impor bahan baku industri yang dapat mengakibatkan gap defisit perdagangan yang besar. Kedua, Ketergantungan impor oleh liberalisasi ekonomi akan mengakibatkan meningkatnya defisit neraca pembayaran.

Resep WTO yang menuntut untuk meningkatkan utang dalam negeri dalam pembiayaan pembangunan akan semakin memperbesar defisit neraca pembayaran akibat pembayaran utang untuk impor, cicilan utang dan jatuh tempo. Ketiga, APBN akan semakin menyusut pemasukannya karena penghilangan bea keluar dan beas masuk secara otomatis akan mengurangi pendapat negara pada APBN sementara utang makin meningkat.

Hal ini terungkap dalam laporan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Juli 2012,  bahwa data dan fakta perputaran liberalisasi perdagangan dan globalisasi tidak hanya menghasilkan ketimpangan dalam distribusi manfaat dan memperlebar kesenjangan antara negara maju dan berkembang, tapi bahkan juga meningkatkan ketimpangan pendapatan di dalam negeri itu sendiri.