Twin Deficit Jadi Ancaman

MARAK, PENERBITAN SURAT UTANG 2015

Senin, 08/12/2014

Jakarta - Di tengah ancaman tingginya suku bunga di negeri ini, banyak perusahaan swasta maupun pemerintah disebut-sebut akan menerbitkan surat utang (obligasi) pada 2015 sebagai komponen pembiayaan ekspansi usahanya, sementara total surat utang (lama) yang jatuh tempo pada 2015 sekitar Rp 34,4 triliun. Dampaknya tentu saja defisit transaksi berjalan (current account) dan defisit perdagangan Indonesia yang lazim dikenal sebagai twin deficit akan terus membengkak pada tahun depan.

NERACA

Maraknya penerbitan surat utang tersebut disebabkan, menurut kalangan pengamat, pengusaha akan lebih tertarik menerbitkan surat utang (obligasi) ketimbang mencari pinjaman ke bank yang berbunga cukup tinggi saat ini. Suku bunga acuan (BI Rate) yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 7,75% juga disebut-sebut tertinggi di dunia.

Namun ADB mengingatkan, hingga akhir September 2014 volume pasar obligasi Indonesia sudah mencapai US$124 miliar, atau meningkat 22,7% dibanding tahun lalu.Obligasi pemerintah sendiri juga dalam periode yang sama mencapai US$105 miliar, atau naik 27,1% dibanding setahun lalu.

Data Bank Indonesia menungkapkan, hingga triwulan III-2014 defisit transaksi berjalan Indonesia mencapai US$6,836 miliar atau 3,07% dari PDB. Sedangkan sepanjang 2013, defisit transaksi berjalan mencapai US$29,102 miliar, atau 3,3% dari PDB. Sementara defisit perdagangan Indonesia Januari-Oktober 2014 (kumulatif) mencapai US$1,64 miliar.

Menurut pengamat ekonomi Universitas Pancasila Agus S Irfani, tingginya minat pengusaha yang bakal menerbitkan surat utang (obligasi) pada 2015 sebagai komponen pembiayaan ekspansi usahanya tentu akan berpengaruh besar dan berdampak pada defisit transaksi berjalan, terutama di kuartal I-2015 nanti. "Waspadai defisit transaksi berjalan tahun depan mengingat tingginya pengusaha menerbitkan obligasi," ujarnya kepada Neraca, Sabtu (6/12).

Mengingat tingginya suku bunga BI Rate yang begitu tinggi, menurut dia, akan menjadikan para pengusaha lebih memilih menjual obligasi dari pada mengambil pembiayaan dari perbankan karena bunga kredit dipastikan meroket tinggi. "Harusnya BI Rate belum waktunya dinaikkan pasca kenaikan BBM subsidi bulan lalu, mengingat kondisi ekonomi nasional masih belum kondusif," ujarnya.

Karena itu, Agus mengatakan jika memang BI ingin membantu ekonomi nasional lebih sedikit membaik, maka tingkat bunga BI Rate dapat diturunkan sedikit pada bulan ini agar sektor riil tidak terlalu tertekan dalam mencari pembiayaan untuk ekspansi usahanya, sehingga ekonomi bisa mengarah yang lebih baik. "Kemarin harusnya tidak perlu dinaikkan, makanya bulan ini bisa diturunkan kembali ke level 7,5%,” ujarnya.

Apalagi ada rencana kebijakan The Fed, AS, yang akan menaikkan suku bunga acuannya. Ini tentu akan membuat BI kembali menaikkan suku bunga acuannya. "Jangan sampai Indonesia masuk dalam rezim suku bunga tinggi, karena bakal menekan sektor riil yang imbasnya pertumbuhan ekonomi sulit tumbuh," tuturnya.

Jadi, upaya pemerintahan Jokowi-JK yang menginginkan pertumbuhan ekonomi tinggi akan sulit tercapai, jika rezim suku bunga tinggi terus mendera di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang memprihatinkan saat ini.

"BI memang independen dalam mengeluarkan kebijakan, namun harus dipahami kadang dengan BI Rate tinggi sulit untuk menarik investasi asing ke sektor riil, kecuali di sisi jasa keuangan. Karena itu pentingnya sinergi antara BI dan pemerintahan sekarang perlu ditingkatkan," ujarnya.

Muncul Masalah Baru

Pengamat ekonomi Iman Sugema mengatakan, demi menyelamatkan rupiah yang terdepresiasi kelewat dalam, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dan sektor riil dengan menaikkan suku bunga guna mengerem konsumsi.

"Keputusan pemerintah menerbitkan obligasi global berdenominasi dolar AS di tengah buramnya prospek ekonomi dunia harus dicermati, jangan sampai membuat masalah baru karena beban berat terjadi di APBN," ujarnya. Iman mengingatkan, selain penerbitan obligasi global berdenominasi dolar AS, obligasi dalam denominasi rupiah juga cukup berisiko tinggi pada tahun depan.

Pengamat ekonomi Universitas Atma Jaya A. Prasetyantoko mengatakan, pemerintah memang masihmempunyai peluang untuk mendapatkan tambahan dana dari penerbitan surat utang. Hanya persoalannya, apakah dana dari pinjaman itu bisa terserap atau dibelanjakan semua. "Negara akan mengalami kerugian jika penyerapan dana yang berasal dari utang itu tidak baik," kata dia.

Menurut dia, masih ada pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk memperbaiki makro ekonomi 2015. Meski pasar saham dan pasar obligasi kini tengah menanjak, posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS)masih relatif tinggi di kisaran Rp12.000 per US$.

Prasetyantoko menjelaskan, defisit transaksi berjalan yang terjadi sejak kuartal 1-2012 ini merupakan tanda banyaknya hal yang mesti dibenahi oleh pemerintah. Karena untuk kembali surplus, masalah struktural ini harus segera diatasi.

Meski pada tahun depan akan marak penerbitan surat utang, lanjut dia, pemerintah harus berhati-hati menghadapi ancaman membengkaknya jumlah utang Indonesia. Setiap tahun, pemerintah terus menambah utang baru yang angkanya terus meningkat. Meski rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) pada posisi aman untuk negara berkembang seperti Indonesia.

Pengamat perbankan Lana Soelistianingsih menilai, penerbitan global bond atau surat utang negara tersebut akan memberatkan APBN. Terlebih jika rupiah semakin melemah saat jatuh tempo pembayarannya. "Akan jadi masalah jika rupiah melemah pada 3 sampai 5 tahun ke depan ketika jatuh tempo. Jika rupiah melemah hingga Rp 15.000 per US$, tentu akan sangat memberatkan, tetapi kalau rupiah bisa menguat, tentu akan menguntungkan bagi negara kita", ungkapnya.

Menurut dia, penerbitan surat utang negara memang cukup ditunggu khususnya investor asing. Bahkan, menurut dia, pada awal tahun lalu pemerintah menebitkan dan kelebihan permintaan sampai US$17 miliar. Sehingga, dia menyimpulkan pemerintah memang perlu dinamis untuk menangani kondisi saat ini.

Namun, untuk jangka panjang pemerintah perlu memikirkan strategi dan langkah-langkah guna memperkuat rupiah dan menstabilkan rupiah. "Diharapkan 2015 penarikan stimulus The Fed selesai, sambil menunggu penarikan stimulus selesai, pemerintah harus memikirkan penguatan rupiah ke depannya", ujarnya.

"Kita tak boleh terbuai oleh tingginya kepercayaan investor asing. Berbagai risiko masih mengadang. Pemerintah perlu membangun benteng pertahanan yang lebih kokoh. Penguatan rupiah harus menjadi prioritas agar mata uang NKRI itu kembali ke nilai wajarnya," jelasnya. iwan/agus/bari/mohar