Impor Minyak dari Angola, Pemerintah Diminta Transparan

Pasokan Energi

Senin, 08/12/2014

NERACA

Jakarta - Pemerintah Indonesia telah melakukan kerjasama dengan Sonangol EP yaitu perusahaan minyak asal Angola. Namun begitu, muncul pertanyaan dari beberapa kalangan soal kerjasama tersebut. Salah satunya dari Direktur eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES), Erwin Usman.

Ia meminta kepada pemerintah untuk mengkaji kembali kerja sama jual beli minyak mentah antara PT Pertamina (Persero) dengan perusahaan asal Angola, Sonangol EP. Kajian ini dilakukan untuk menghitung ulang proses jual beli minyak mentah yang direncanakan disuplai secara jangka panjang.

Pasalnya, menurut dia, kerjasama Pertamina dan Sonangol yang awalnya disebut akan memberi harga lebih rendah 15% dari harga pasar minyak dunia, belakangan tidak terwujud. "Prinsipnya pemerintah mesti terbuka dan transparan terkait kontrak-kontrak migas yang sifatnya G to G ataupun B to B. Termasuk dalam kasus Sonangol," kata Erwin, di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Menurut dia, jika itu merugikan negara maka harus ditolak. Jokowi mesti tegas memeriksa lagi soal tindak lanjut dalam pembicaraan soal kontrak Sonagol ini. Jika tak sesuai kesepakatan atau perjanjian awal, wajib ditolak.

Jangan sampai, lanjut dia, justru membuka celah bagi masuknya broker-broker migas baru yang berpotensi menguatkan jejaring mafia migas baru. "Publik dan DPR mesti kritis dan mengawasi pola kerjasama pembelian atau pengelolaan migas, sebab para mafia dan jejaringnya terus berusaha keras untuk membuka celah baru untuk eksistensi mereka," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan jika Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said harus menjelaskan kelanjutan kerjasama Sonangol, karena merekalah yang pertama kali menjelaskan ke publik terkait diskon 15% dari harga pasar. "Menteri ESDM Sudirman Said harus segera menjelaskan sejauhmana perkembangan kontrak Sonangol ini. Agar publik tahu, benarkah negara untung dengan skema pembelian yang ada, atau malah negara buntung," tegasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan ke depan publik bahwa kerjasama Government to Government dengan Sonangol EP negara diuntungkan dengan diskon 15% dari harga pasar minyak dunia. Pemerintah akan menghemat sekitar Rp 11 triliun sampai Rp 15 triliun dari kerjasama ini.

Bisa Batal

Menurut padangan dari Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhamanto, ia menyangsikan akan adanya penghematan jika pemerintah Indonesia mengimpor minyak dari Angola. Sebab, kesepatan yang sudah dijalin barulah sebatas Memorandum of Understanding (MoU), dan bisa batal.

"Kasus Sonangol EP ini baru MoU, realisasinya kan belum. Nanti tindaklanjutnya tergantung Pertamina dengan Sonangol. Belum tentu sebagus yang tampak di permukaan. Bisa saja MoU tidak jadi direalisasikan. Sudah sering kok kejadian seperti itu," kata Pri Agung.

Dia mengatakan, belum tentu impor minyak bisa tanpa perantara. Sebab, hal itu tergantung hasil follow-up pertamuan antara PT Pertamina (Persero) dengan Sonangol EP. "Kalau sudah B to B (business to business) belum tentu pihak sana mau jual langsung. Jadi, belum bisa lah dikatakan langsung hemat sekian. Itu butuh follow-up sampai penghematan," ucap Pri Agung.

Menurut dia, kalaupun pada realisasinya Indonesia memilih impor dari Angola, hal tersebut tidak akan banyak berpengaruh terhadap hubungan Indonesia-US. Sebab, prinsip bebas aktif mengisyaratkan perlakuan yang sama terhadap semua negara, tanpa preferensi. "Pasti ada take and give (dengan Angola). Tapi di sisi lain itu bisa digunakan sebagai diplomasi untuk menaikkan nilai tawar Indonesia," tukas Pri Agung.

Bahkan, muncul desakan untuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas diharapkan untuk melakukan kajian terhadap rencana pemerintah untuk mengimpor minyak dari Sonangol EP, Angola.

"Saya merasa perlu adanya kajian, dalam arti supaya ini transparan, apakah konsep GCG (good corporate governance)-nya sudah berjalan transparan. Dikaji rencananya, meskipun sudah ada pernyataan di awal. Apa salahnya kalau untuk kebaikan, apalagi kalau ada kecurigaan," ungkap Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies Marwan Batubara.

Marwan merasa ada kejanggalan dari rencana pemerintah untuk mengimpor langsung minyak dari Angola. "Yang saya khawatir bahwa bagi Sudirman Said sendiri, impor minyak Angola itu tidak diproses sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh ESDM dan mungkin di Pertamina," lanjut Marwan.

Jika pemerintah beralasan bahwa impor minyak lebih murah karena government to government (G2G), Marwan mempertanyakan dari mana kerja sama itu dimulai, atau siapa yang melaksanakannya. "Kan ini tiba-tiba dicangkokkan saja kebijakan itu. Kebijakan itu tiba-tiba saja harus disampaikan oleh Pak Sudirman. Padahal, kementerian beliau itu tidak terlibat dari awal. Ini kan sudah menunjukkan ada sesuatu yang terlalu dipaksakan," ujar Marwan.

Meski belum direalisasikan, menurut Marwan, pemerintah bisa menunjukkan sikap tegas jika memang ingin memberantas mafia migas. Pemerintah menurutnya juga harus legawa, jika rencana mengimpor migas dari Sonangol EP dikaji oleh tim anti-mafia migas. "Pak Jokowi harus tegas, seandainya pun itu pendukungnya," tandas Marwan.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawandi juga ikut berkomentar. Ia mengatakan bahwa DPR bisa saja menganulir keputusan pemerintah terkait impor minyak dari Angola melaui perusahaan minyaknya yaitu Sonangol, jika ada kesepakatan yang dicurigai tidak berjalan semestinya.

"Oh bisa (menganulir kerjasama Pertamina dan Sonangol), karena kan fungsi pengawasan itu tidak ada batasannya sepanjang ditemukan indikasi-indikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka itu bisa dieksekusi," ujar dia.

PT Pertamina (Persero) akan mengimpor minyak asal Republik Angola lewat perusahaan migas Sonangol EP. Menteri ESDM Sudirman Said mengungkapkan, bahwa pembelian minyak ke Angola bisa menghemat sebanyak US$2,5 juta perhari atau setara Rp15 triliun dalam satu tahun. Ia mengandaikan, jika Angola memasok 100 ribu barel per hari, maka seperempat impor minyak Indonesia telah terpenuhi.

"Pertamina membeli langsung pada Sonangol, kemudian Sonangol bersama Pertamina akan membangun kilang. Kita akan membuat perusahaan joint venture," jelasnya di Jakarta, awal November lalu.

Penandanganan kesepakatan kerjasama tersebut dituangkan dalam Framework Agreement yang dilakukan oleh Plt. Direktur Utama Pertamina Muhamad Husen dan Chairman of Board of Director Sonangol EP Francisco de Lemos Jose Maria.

Kerja sama kedua perusahaan itu diharapkan menjadi salah satu milestone Pertamina untuk terus mendukung ketahanan energi nasional.