NERACA

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memfokuskan pengembangan bisnis di kawasan perbatasan antarnegara melalui perjanjian kerja sama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Plt Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pembangunan Kawasan Perbatasan James Budiono dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat, mengatakan perjanjian kerja sama dengan BNPP merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara kedua pihak pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Tujuannya tentu supaya 2015, kami bisa lebih fokus mengembangkan kawasan perbatasan serta mendorong pemerintah yang sekarang untuk memperhatikan wilayah perbatasan kita," katanya, dikutip dari laman Antara, Minggu.

Menurut James, perkembangan kawasan perbatasan yang disebutnya sebagai beranda depan negara itu sudah sangat mengkhawatirkan dan mengancam keutuhan wilayah RI. "Bayangkan, saudara-saudara kita di perbatasan Malaysia sana, 'mulutnya' Indonesia tapi 'perutnya' sudah Malaysia," katanya.

James menyayangkan infrastruktur yang tersedia masih sangat minim. Padahal, dengan potensi yang luar biasa besar, kawasan perbatasan diminati banyak pengusaha.

Sementara itu, Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Triyono Budi Sasongko mengatakan pengembangan kawasan perbatasan selama ini memang masih terkendala dari segi landasan hukumnya.

"Landasan hukum soal perencanaan dan pembangunan kawasan perbatasan serta tata ruangnya belum terwujud. Ada sembilan kawasan perbatasan negara sesuai undang-undang. Kami sudah menyusun rancangan peraturan presidennya dan diharapkan akhir tahun ini bisa selesai untuk kawasan prioritas di lima koridor," katanya.

Lima kawasan yang menjadi prioritas itu adalah Kalimantan (berbatasan langsung dengan Malaysia), Nusa Tenggara Timur (berbatasan dengan Timor Leste), Papua (berbatasan dengan Papua Nugini), Maluku dan Maluku Utara-Papua Barat.

Dengan disahkannya rancangan peraturan presiden itu, Triyono mengatakan akan ada kepastian hukum yang mendorong investasi di sektor infrastruktur sehingga semua rencana pengembangan kawasan perbatasan bisa dipercepat.

"Perpres sudah ada di Sekretariat Negara dan Pak Mendagri selaku Kepala BNPP sudah mendesak Presiden supaya bisa segera disahkan. Mudah-mudahan akhir tahun ini, jadi paling tidak awal tahun depan sudah bisa dipakai," ujarnya.

Selain itu, sekitar 85 persen kawasan perbatasan darat merupakan lahan hutan yang pembangunannya memerlukan pertimbangan aspek keamanan, kesejahteraan dan pelestarian lingkungan.

Sebelumnya, Kadin meminta pemerintah agar lebih aktif lagi membangun daerah dimulai dari wilayah terluar sehingga pembangunan ekonominya bisa lebih jauh berkembang. “Pemerintah harus mengaktifkan lagi pembangunan kawasan perbatasan karna wilayah ini merupakan beranda negara kita. Aksesnya harus mudah, tidak seperti sekarang yang infrastrukturnya masih minim, demikian halnya dengan ketersediaan listrik dan BBM yang langka,” kata James Budiono.

James menjelaskan, saat ini hanya satu atau dua daerah perbatasan Indonesia yang kondisinya lebih baik jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti daerah Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini. “Sementara wilayah perbatasan yang paling luas adalah dengan Malaysia dan kesejahteraan masyarakat kita masih jauh tertinggal,” lanjut James.

Terkait dengan persoalan perbatasan, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog Natsir Mansyur mengusulkan agar izin belanja warga negara Indonesia di perbatasan RI-Malaysia naik menjadi 1.500 ringgit dari sebelumnya sebesar 600 ringgit. WNI di perbatasan memang diberi izin belanja kebutuhan pangan sebesar 600 ringgit per bulan guna memudahkan mereka mendapatkan bahan makanan.

"Itu nilainya perlu ditingkatkan, masak hanya 600 ringgit. Kalau bisa naik dua kali lipatlah, sekitar 1.500 ringgit supaya mereka bisa penuhi kebutuhan hidupnya," katanya, dikutip dari laman yang sama.

Natsir mengatakan dengan izin belanja yang lebih banyak, WNI perbatasan bisa "mengimpor" sendiri berbagai kebutuhan, terutama pangan. "Biar lebih hemat, bagaimana kalau WNI sana bisa impor sendiri, karena kalau tunggu dari Jawa kan ongkos logistiknya mahal," katanya.

Aturan seperti itu, lanjutnya, hanya diterapkan bagi sejumlah kabupaten tertentu di kawasan perbatasan selama konektivitas wilayah Indonesia masih seburuk saat ini. Menurut Natsir, langkah tersebut akan jauh lebih baik ketimbang masyarakat di perbatasan akhirnya menyelundupkan barang dari negara tetangga.

"Daripada menyelundup lebih baik dilegalkan, tapi tetap bayar pajak. Tapi barangnya harus bisa diukur, yaitu hanya barang-barang kebutuhan mereka saja. Dan pastinya, tidak boleh masuk ke Jawa," katanya.

Izin atau kartu lintas batas untuk belanja sebesar 600 ringgit merupakan kesepakatan antara Pemerintah RI dan Malaysia agar masyarakat di perbatasan bisa belanja tanpa dikenai bea cukai. Kartu tersebut hanya diberikan kepada WNI di kawasan perbatasan yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP).