NERACA

Jakarta - Reformasi Tata kelola Migas untuk membenahi kinerja PT Pertamina, akan mampu menjadikan Pertamina sebagai perusahaan energi kelas dunia dan tertutup dari incaran dan peran mafia migas. Salah satu yang tidak boleh luput dari perhatian Pemerintah terkait tata kelola migas adalah perampingan organisasi PT Pertamina (Persero).

Di masa Pemerintahan SBY, jumlah Direktur Pertamina ada sebanyak 9 orang, yakni Direktur Utama, Direktur Hulu, Direktur Pemasaran dan Niaga, Direktur Pengolahan, Direktur Gas, Direktur Keuangan, Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Resiko (PIMR), Direktur SDM dan Direktur UMUM . “Menteri BUMN sebaiknya melakukan efisiensi di tubuh Pertamina dengan antara lain merampingkan jumlah direksi Pertamina,” kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria di Jakarta, Jumat (5/12).

Menurut dia, Menteri BUMN sebaiknya pula melebur direktorat Umum dan Direktor Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi satu direktorat.“Fungsi kedua direktorat ini pada dasarnya merupakan direktorat penunjang atau “supporting function” sehingga sangat tepat jika digabung saja menjadi bussines support directorate dan sekaligus bisa menimbulkan efisiensi pada Pertamina. Adanya 2 direktorat pada fungsi bisnis support ini, terkesan sebagai bagi bagi jabatan saja,” jelas Sofyano.

Sofyano pun menjelaskan dalam rangka mengembangan energi baru untuk menggantikan enerji fosil atau minyak, serta mengingat potensi cadangan gas yang dominant sangat besar ketimbang minyak, direktorat gas memang sebaiknya ditetapkan sebagai direktorat tersendiri dan tidak bergabung dengan direktorat hulu. Ini seperti yang berlaku pada struktur direksi pada masa sebelumnya.

“Untuk meminimalisir peluang peran Mafia Migas di Pertamina , seharusnya fungsi Pengolahan dan fungsi Pemasaran Niaga di Pertamina, digabung menjadi satu menjadi fungsi Hilir saja atau “Down stream function”,” ungkap dia.

Dia menambahkan fungsi Pengolahan di Pertamina, berkaitan dengan Import Crude oil dan Nafta sebagai bahan baku utama untuk proses pengilangan bbm dan melahirkan pula petro chemical. Sementara import BBM berkaitan dengan fungsi Pemasaran dan Niaga.

“Artinya, fungsi pada kedua direktorat ini merupakan fungsi yang paling diincar oleh mafia migas. Mafia migas selalu mempengaruhi kebijakan Pemerintah untuk menghalangi digabungnya dua fungsi ini sehingga akan mudah bagi mereka mempengaruhi salah satu fungsi untuk mendukung bisnis para mafia migas,” ujar Sofyano.

Dengan digabungnya dua direktorat yang berada pada satu pimpinan, menurut Sofyano, pada dasarnya ini akan mudah bagi pemerintah melakukan kendali dan monitoring supply chain yang berkaitan pasokan bbm nasional dan ketahanan energi nasional.

Penggabungnya Direktorat Pengolahan dengan Direktorat Pemasaran Niaga Pertamina, akan menjadikan terintegrasinya Supply Chain. Dan ini akan mampu menimbulkan efisiennya biaya operasional serta menghilangkan ego sektoral pada direktorat masing masing jika kedua direktorat itu dilebur menjadi direktorat hilir.

Selanjutnya, penggabungan direktorat Pemasaran dengan Direktorat Pengolahan menjadi Direktorat hilir yang dipimpin oleh seorang leader, akan mampu menghilangkan friksi yang sangat bisa terjadi yang terkait terhadap Transfeer Price, Losses dan Biaya pokok BBM.

Sedangkan, Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menilai penyusutan jumlah direksi adalah langkah yang tepat, mengingat komposisi direksi sebelumnya sudah terbilang banyak."Jumlah direksi di perusahaan pelat merah itu memang sudah terlalu banyak. Perampingan ini harus dinilai dan ditinjau kembali oleh direksi yang ada," kata dia.

Dia pun menduga selama ini jumlah direksi Pertamina menjadi gemuk karena suatu paksaan dari komisaris atau pihak tertentu agar direksi ditambah. Direksi BUMN migas itu harus fokus bekerja sesuai dengan bidangnya. "Pembengkakkan direksi ini disebabkan adanya titipan yang dipaksa jadi direksi oleh komisaris atau pihak tertentu," ujar Said. mohar/rin