Jokowi Diminta Atasi Pengangguran

Jumat, 05/12/2014

NERACA

Jakarta - Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Armida Alisjahbana menuturkan, memasuki awal 2015 nanti, pemerintah di bawah kepemimpinan presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta fokus pada persoalan pengentasan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Armida menjelaskan, pengangguran terbuka sudah mengalami penurunan di tahun terakhir pemerintahan SBY. Dari 6,17 persen di Agustus 2013 menjadi 5,94 persen di Agustus 2014.

Dia menyakini, penuntasan persoalan pengangguran menjadi kunci mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

"Tahun 2015 merupakan tahun pertama yang diharapkan betul-betul bisa total memperhatikan penciptaan kesempatan kerja, artinya pemerintah harus bisa menjalankan visi misinya," tegas Armida di Jakarta, Kamis (4/12).

Sebelumnya Armida juga mengutarakan efektivitas kebijakan dan program pengentasan kemiskinan akan ditingkatkan pada pemerintahan yang baru. Peningkatan ini dilakukan berdasarkan pengalaman dan evaluasi pemerintah menurunkan angka kemiskinan dalam sepuluh tahun terakhir.

Menurut Data Pencapaian Kinerja Pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu I dan II, pada 2013, jumlah penduduk miskin berhasil diturunkan menjadi 28,1 juta (11,4 persen), lebih rendah dari tahun 2004 yang masih 36,1 juta (16,7 persen). Penurunan ini terjadi saat perekonomian global dan domestik mengalami perlambatan. Karena itu, pemerintah akan mengefektifkan kembali program yang sudah ada. “Pengentasan kemiskinan ini ada program-program yang pro rakyat, bantuan dan perlindungan sosial, sudah ada cetak biru transportasi, dan perlindungan sosial. Mengentaskan kemiskinan ini jangka panjang,” ujarnya.

Dalam RPJMN ketiga itu, transformasi dilakukan pada program penanggulangan kemiskinan Klaster I berupa bantuan dan perlindungan sosial. Klaster ini diantaranya meliputi Bantuan Siswa Miskin (BSM), Jaminan Kesehatan Masyarakat, beras untuk masyarakat miskin (raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), dan program kompensasi bersifat sementara. Program BSM, misalnya, akan diperluas cakupannya termasuk kemudahan administrasi bagi penerima BSM di pelosok daerah. “Penyaluran BSM ini kerjasama dengan BPD-BPD (Bank Pembangunan Daerah), dan bertahap,” tuturnya.

Sementara, kelanjutan penanggulangan kemiskinan Klaster II yakni Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri bergantung pada presiden yang baru. “Prinsipnya ini program bagus dan basisnya masyarakat. Kalau kunjungan ke daerah itu banyak yang minta PNPM tetap dipertahankan karena bagus,” ujarnya.

Klaster III penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil masih belum optimal menjangkau sektor hulu pertanian, perikanan, hingga industri kecil. Masih tingginya potensi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini maka tahun 2014 penyaluran KUR ditargetkan meningkat dari sebelumnya Rp32 triliun menjadi Rp40 triliun.

Dengan efektifitas kebijakan program penanggulangan kemiskinan ini maka pada 2015-2019 pertumbuhan ekonomi bisa terus berada di atas enam persen, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita masyarakat ditarget mencapai US$7.000, dan tingkat kemiskinan 6-8 persen. Sedangkan pada RPJMN keempat periode 2019-2025, PDB per kapita masyarakat ditarget bisa di atas US$12.000 per tahun atau minimal mencapai batas negara berpendapatan menengah, dan tingkat kemiskinan 4-5 persen. “Akhir RPJMN keempat, menurut undang-undang, kemiskinan dan pengangguran harus kurang dari 5 persen untuk menuju ke situ maka perlu merumuskan program lima tahun ke depan,” ujarnya.

Armida menambahkan, dengan program pengentasan kemiskinan yang sudah ada maka koefisien gini (gini ratio) atau ketimpangan distribusi pendapatan dipastikan berkurang. Saat ini koefisien gini masih berada pada tahap ketimpangan menengah di angka 0,41. Gejolak perekonomian global dan domestik menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan terjadi di Indonesia. [agus]