NERACA

Jakarta – Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana membeberkan soal mandeknya pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia. Menurut dia, salah satu kendala susahnya mengembangkan EBT di Indonesia adalah tidak adanya ruang negosiasi. “Untuk geotermal misalnya, tidak ada ruang untuk negosiasi. Investor datang sudah ditodong masalah harga,” jelasnya, Kamis (4/12).

Selain itu, Rida juga menjabarkan beberapa kendala lain yang telah dirumuskan oleh Kementerian ESDM bersama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Beberapa kendala yang menghambat pengembangan energi terbarukan dalam kaitannya untuk produksi listrik, antara lain, pertama adalah harga jual energi fosil, misalnya minyak bumi, solar, dan batubara, di Indonesia masih sangat rendah.

Tak hanya itu, rekayasa dan teknologi pembuatan sebagian besar komponen utamanya belum dapat dilaksanakan di Indonesia, jadi masih harus impor. Dan biaya investasi pembangunan yang tinggi menimbulkan masalah finansial pada penyediaan modal awal. “Selanjutnya, belum tersedia data potensi sumberdaya yang lengkap, karena terbatasnya studi yang dilakukan. Terakhir, yaitu kelima kontinuitas penyediaan energi listrik rendah, karena sumberdaya energinya sangat bergantung pada kondisi alam yang perubahannya tidak menentu,” pungkasnya.

Dihadang Mafia

Menurut Direktur Indonesia Center For Green Economy Darmawan Prasodjo, alangkah baiknya jika Pemerintah mulai memberikan perhatian kepada EBT dengan cara memberikan subsidi. “Sudah saatnya Pemerintah mengalokasikan subsidi kepada energi terbarukan. Hal itu untuk mendorong investasi yang bisa memanfaatkan EBT dan tidak lagi mengandalkan migas yang suatu saat nanti akan habis cadangannya. Sementara untuk energi terbarukan, bisa bertahan lama," ungkap Dharmawan.

Menurut dia, saat ini, pemanfaatkan energi terbarukan berjalan di tempat lantaran hasil dari pengolahan EBT masih tergolong mahal sehingga tidak banyak yang menggunakannya, seperti contoh untuk pembangkit listrik. Menurut dia, harga batubara untuk pembangkit listrik itu mencapai Rp500/kWh. Sementara dengan memanfaatkan geothermal, harganya cukup tinggi yaitu mencapai Rp9.000 /kWh. "Inikan artinya ada ketimpangan yang terlalu tinggi dari sisi harga. Makanya banyak yang menggunakan batubara meskipun cadanganya makin menipis," tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam menjalankan EBT, diperlukan ketegasan dari Pemerintah untuk bisa melawan "mafia-mafia" migas yang berkeliaran. Pasalnya, akan banyak sekali "mafia" migas yang tidak suka dengan pemanfaatan EBT karena bisa mempengaruhi bisnis mereka. "Intinya, hanya tegas. Kalau Pemerintah tegas dan konsisten untuk mengembangkan EBT, maka kedepannya Indonesia tidak akan ketergantungan dengan energi fosil," tegasnya.

Darmawan menjelaskan, tapi bila subsidi BBM dicampur dengan EBTK, hanya bisa menghemat 15%. "Penghematan subsidi mencapai Rp28 triliun dengan maksimal pencampuran 15 persen dari BBM subsidi ke EBT," jelasnya. Dia menambahkan, langkah ini akan menimbulkan multiplier effect seperti pertumbuhan ekonomi, menambahkan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Dan nantinya akan meningkatkan ketahanan energi semisal berbasis domestik dan akan berlimpah ruah dan harga murah.

Pengamat energi dari Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menyatakan pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan kebijakan terkait Energi Baru Terbarukan (EBT) dan semakin memperkecil peluang diversifikasi energi. "Sejauh ini kebijakan pemerintah dalam beberapa upaya pengembangan EBT tidak konsisten, sehingga hasilnya tidak terlihat," kata Marwan.

Menurut Marwan, seharusnya pemerintah menyiapkan kebijakan energi yang komprehensif baik itu untuk energi fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batubara maupun energi non-fosil sebagai EBT. Marwan menyebutkan ada banyak potensi yang sebetulnya pernah tersentuh oleh pemerintah seperti pengembangan biodiesel dengan biji jarak serta bioetanol. Namun ia menyayangkan inkonsistensi yang ditunjukkan pemerintah dalam mengawal kebijakan tersebut.

Marwan juga menyebutkan beberapa proyek pengembangan EBT yang hasilnya masih jauh dari harapan. Ia mencontohkan pemanfaatan panas bumi untuk energi listrik di Indonesia yang memiliki potensi hingga 29 Gigawatt saat ini baru bisa dimanfaatkan sekitar tiga hingga empat persen saja. "Untuk energi panas bumi masalah mahalnya biaya serta kesulitan anggaran masih menjadi alasan utama tidak berjalannya kebijakan tersebut," katanya.