Oleh-oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari perjalanan pertama ke luar negeri setelah dilantik menjadi Presiden Indonesia adalah menaikkan harga BBM dalam negeri. Banyak elemen masyarakat yang tak menduga kenaikan harga BBM begitu cepat.

Rupanya, kunjungan ke Tiongkok dan Australia melecutkan keberanian Jokowi menaikkan harga BBM. Hal tersebut berbeda  dengan mantan Presiden SBY yang selalu ragu-ragu menaikkan harga komoditas yang menguasai hajat hidup    orang banyak tersebut. Apakah cukup modal keberanian menaikkan harga BBM?

Alasan Kenaikan

Pemerintah memang punya sederet alasan menaikkan harga BBM. Selama ini harga BBM yang dijual kepada rakyat tidak sesuai harga ekonomis, lebih murah. Negara menyubsidi setiap liter harga BBM yang dijual kepada rakyat. Setiap tahun anggaran negara selalu sobek menambal dana subsidi BBM yang jumlahnya selalu meningkat.

Akibat subsidi BBM yang sangat tinggi menimbulkan sederet persoalan yang mengancam stabilitas ekonomi nasional. Pertama,  harga BBM bersubsidi yang terlalu murah mendorong hidup boros. Tahun lalu, konsumsi BBM mencapai 45 juta kiloliter atau 5 juta kiloliter lebih besar dari plafon. Hal serupa akan terulang tahun ini. Konsumsi BBM subsidi tahun ini diperkirakan menembus 53 juta kiloliter atau lebih tinggi sekitar 7 juta kiloliter dari plafon.

Kedua, subsidi BBM menimbulkan ketidakadilan antarwilayah. Di luar Jawa, harga premium di atas Rp 5.000 per liter, bahkan hingga Rp 20.000 per liter di Papua. Subsidi BBM menimbulkan ketidakadilan antarpenduduk kaya dan miskin. Orang kaya bertambah kaya karena ikut menikmati BBM bersubsidi yang murah. Subsidi BBM juga memperbesar ketidakadilan antargenerasi. Generasi sekarang dengan rakusnya dilegalkan untuk menguras habis minyak bumi. Produksi minyak mentah terus menurun. Indonesia yang saat ini sudah pada posisi net oil importer akan kehabisan minyak mentah dan 100% bergantung pada impor. Waktu itu, generasi penerus akan gigit jari.

Ketiga, subsidi BBM membuat defisit Anggaran Negara. BBM murah telah membuat rakyat tak berhitung terhadap persediaan BBM. Tahun lalu, pemerintah terpaksa merevisi anggaran negara akibat persediaan BBM habis sebelum waktunya. Tidak kurang dana segar sebesar 40 triliun dikucurkan untuk penambahan kapasitas BBM impor.

Atas dasar itulah, Pemerintah Jokowi menaikkan harga BBM sebesar Rp. 2.000/liter. Kebijakan ini memang sulit, mengingat efek berantai yang ditimbulkan oleh kenaikan harga BBM. Berdasarkan pengalaman, kenaikan harga BBM juga akan menaikkan harga barang kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, gula, minyak, dan lain-lain. Simulasi menggambarkan bahwa ketika terjadi kenaikan harga BBM 50 persen akan menaikkan harga sektor ekonomi, seperti jasa kesehatan naik 2,5%, jasa pendidikan (2,6%), angkutan (4,5%), komunikasi (2%), listrik (5%), beras (1.3%), bangunan (3,75%).  Kenaikan harga tersebut bukan saja memukul rakyat miskin, tetapi seluruh rakyat Indonesia merasakan dampaknya.

Langkah Antisipasi

Pemerintah memang telah menyiapkan beberapa langkah untuk antisipasi efek kenaikan harga BBM. Langkah tersebut diwujudkan melalui pengalihan dana subsidi BBM kepada sektor-sektor lain seperti kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Pemerintah juga memberikan cash transfer sebesar Rp.400.000 selama dua bulan kepada orang miskin pemegang Kartu Indonesia Sejahtera.

Belajar pada pengalaman pemerintah sebelumnya, pengalihan dana subsidi ini lebih banyak menimbulkan mudhorat ketimbang manfaat yang diinginkan pemerintah dan masyarakat. Di sana-sini banyak terjadi penyimpangan yang tidak semestinya terjadi. Legalitas bantuan yang diperuntukkan untuk golongan miskin malah dimanfaatkan oleh orang kaya. Banyak orang miskin yang gigit jari karena kesemrawutan aliran dana pengalihan subsidi BBM tersebut.

Salah satu kelemahan program tersebut adalah penentuan siapa rakyat miskin yang berhak menerima bantuan tunai dari pemerintah. Pada masa SBY, banyak orang kaya yang mendadak miskin. Sudah bukan rahasia umum, berbekal restu dari kepala desa yang berhak menentukan anggota masyarakat sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), rakyat yang seharusnya tak berhak menerima, malah menjadi prioritas sasaran penerima dana kompensasi kenaikan harga BBM.

Oleh sebab itu, pengalihan dana subsidi BBM seperti yang direncanakan Pemerintah Jokowi memerlukan studi yang mendalam. Jangan asal-asalan dan hanya sekadar pencitraan politik. Bagi masyarakat miskin, bagi-bagi uang bak sinterklas merupakan hadiah kejutan. Siapa sih, yang tak mau digelontorkan uang kas setiap bulan. Namun, masalahnya jika pembagian uang tersebut tak tepat sasaran dan hanya bersifat sementara, apakah tak akan menambah beban rakyat lebih lama. Bagaimanapun, dampak kenaikan harga BBM akan memakan waktu yang panjang, bukan sekadar sebulan dan dua bulan saja. Kenaikan harga BBM akan menambah orang miskin baru.

Agar penyaluran dana kompensasi BBM tepat sasaran, maka perlu dibentuk satu lembaga atau institusi yang khusus mengawasi dana pengalihan subsidi BBM yang menurut pemerintah mencapai Rp. 120 triliun. Adapun pengelolaanya diserahkan kepada masyarakat agar tak disusupi partai politik. Tujuannya supaya transparansi aliran dana jelas dan tidak menimbulkan tindakan penyelewengan dana.

Saat ini masyarakat belum mengetahui konsep apa yang ditawarkan pemerintah berkaitan dengan pengalihan dana subsidi BBM. Pemerintah justru lebih fokus pada hitung-hitungan berapa besar kenaikan yang dipandang layak agar anggaran negara tidak lagi jebol tahun ini. Faktor inilah yang menjadikan pemerintah tidak serius menangani efek berantai kenaikan harga BBM. Ada baiknya koordinasi dilakukan oleh para menteri terkait sehingga tidak terjadi kebijakan yang jalan sendiri-sendiri.

Selain itu yang tak kalah pentingnya dalam menghadapi efek berantai kenaikan harga BBM adalah perilaku masyarakat. Lebih spesifik perilaku konsumtif. Tampaknya, kampanye hemat energi masih harus diformat ulang sehingga betul-betul membawa dampak langsung pada konsumsi BBM. Ada sebuah anggapan yang sangat mengganjal yang harus menjadi perhatian ketika diingatkan agar hemat energi, yaitu : apabila saya mampu untuk membayar (membeli) mengapa tidak saya bayar (beli). Anggapan ini secara latah diaplikasikan tanpa melihat seberapa penting, seberapa perlu dan seberapa egois kita akan barang yang dikonsumsi.

Dalam mengurangi perilaku konsumtif tersebut, pemerintah seyogyanya memberikan keteladanan kepada masyarakat. Presiden, menteri, anggota dewan, dan pejabat negara memberikan keteladanan hemat energi. Tidak ada salahnya, mulai sekarang presiden mengurangi rombongan mobil pengiring yang biasanya mencapai sepuluh mobil setiap kali berpergian. Presiden,  menteri dan pejabat tinggi bisa menggunakan satu mobil saja demi melakukan penghematan. Sebagai presiden yang berani menaikkan harga BBM, tentu harus berani juga mengambil risiko menjadi yang terdepan mengamalkan hidup sederhana. Berani? (analisadaily.com)