Peranan PGRI dalam Memperjuangkan Nasib Guru

Oleh: Sekretaris PGRI Kota Batam

Jumat, 05/12/2014

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), sebagai organisasi profesi terbesar yang dimiliki oleh guru di Indonesia. PGRI merupakan organisasi yang sangat ideal dan tepat sebagai wadah untuk meningkatkan profesionalisme guru, mengatasi berbagai masalah yang dihadapi para guru serta memperjuangkan nasib guru dan pendidikan pada umumnya. Agar guru dan ketanaga pendidikan dapat berperan maksimal dalam menjalankan fungsinya, mereka perlu didukung, dibantu, didorong dan diorganisasikan dalam suatu wadah yang dinamis, prospectif dan mampu menjawab tantangan masa depan. Organisasi yang tepat dan telah mampu melakukan hal itu semua adalah PGRI.

Sejarah telah membuktikan bahwa keuletan, kekompakan, kejuangan dan perjuangan PGRI selama ini telah menempatkan PGRI bukan saja menjadi prganisasi guru dan tenaga kependidikan yang tersebar di Indonesia, akan tetapi juga merupakan bagian dari organisasi guru dunia yang tersebar di 158 negara yang anggotanya kini lebih dari 25 juta. Akan tetapi hingga kini masih banyak guru di Indonesia yang belum masuk sebagai anggota PGRI. Terutama dari kalangan guru swasta atau dari guru Departement Agama.

Hal ini terjadi karena perekrutan anggota PGRI bersifat sukarela dan lepas dari birokrasi pemerintah. Memang tidak ada peraturan yang mewajibkan bahwa semua guru baik negeri maupun swasta harus menjadi anggota PGRI. Bahkan banyak diantara mereka yang tidak tahu banyak tentang PGRI dan peranannya bagi mereka. Banyak pula diantara mereka baik yang sudah masuk menjadi anggota PGRI maupun yang belum, mencibir PGRI itu sendiri.

Sebagian beranggapan masuk menjadi anggota PGRI tidak ada manfaatnya. Malah katanya mereka rugi karena gajinya dipotong tiap bulan untuk iuran organisasi. Ada yang mengatakan PGRI adalah organisasi yang bisanya hanya potong gaji saja, tidak membawa manfaat apa-apa bagi mereka. Padahal sadar atau tidak sadar, sebenarnya selama ini mereka telah menikmati berbagai peningkatan dan perbaikan nasib guru, bahkan kemajuan dunia pendidikan pada umumnya yang merupakan hasil dari kegigihan perjuangan PGRI yang telah dilakukan selama ini.

Mereka tidak ikut iuran, tetapi mereka telah ikut menikmati hasil perjuangan PGRI, bahkan tidak hanya guru saja yang memetik hasil perjuangan PGRI, tetapi PNS yang lainnya juga ikut menikmati hasil perjuangan PGRI. Sebagai contoh kenaikan gaji PNS Rp155.250 pada tahun 1999 lalu, mengusulkan tunjangan beras diganti dengan uang, memaksimalkan penggunaan Askes di RS Swasta, dan masih banyak lainya bila diurutin satu persatu. Hal itu tiada lain adalah hasil jerih payah dari perjuangan PGRI sendiri.

Sebetulnya banyak sekali perjuangan PGRI baik pengurus pusat maupun pengurus daerah dalam memperjuangkan nasib guru pada khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya. Ada beberapa hasil perjuangan PGRI, terutama untuk PGRI Pusat yakni lebih aktif melakukan perjuangan dan desakan baik dikalangan eksekutif maupun legislative untuk mengungkapkan apa yang menjadi usulannya. Diantaranya, mengusulkan kenaikan gaji pada tahun 1999 kepada Presiden, dan hasilnya gaji PNS naik Rp155.250. Dan realisasi anggaran 20% dari APBN untuk pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945.

Tahun 2.000, PGRI mengusulkan tunjangan tunjangan bagi guru, hasilnya tunjangan fungsional guru naik 150%. Mengusulkan honor guru wiyata bakti, hasilnya guru wiyata bhakti baik disekolah negeri maupun swasta mendapat tunjangan sebesar Rp75.000 per bulan. PGRI juga memperjuangkan sekolah untuk sekolah swasta, hasilnya bantuan pendidikan untuk sekolah swasta mengalami peningkatan yang signifikan. Disamping itu juga telah mengusulkan agar guru TK mendapatkan perhatian, hasilnya ada Direktur PAUD, pengangkatan guru TK dan peningkatan kesejahteraan guru TK.

Begitu pula dengan usulan agar tunjangan beras PNS diganti dengan uang. Hasilnya sekarang PNS telah menerima tunjangan beras dalam bentuk uang yang dibayarkan bersamaan dengan penerimaan gaji.Pemaksimalan penggunaan AKSES agar dapat digunakan di RS swasta. Untuk kenaiakan golongan IV/a ke atas cukup ditingkat propensi, kecuali guru dilingkungan Departmen Agama tetap di pusat. Tunjangan THR dan tambahan kesejahteraan bagi guru, hasilnya pemerintah kabupaten/kota telah mencairkan tunjangan THR dan dana kesejahteran bagi seluruh PNS di jajarannya.

Rekruitment PNS khusunya guru,hasilnya dilakukan secara nasional. Mengusulkan agar Guru GTT disekolah negeri diangkat menjadi PNS. Hasilnya guru kontrak secara otomatis diangkat menjadi PNS meskipun secara bertahap bahkan di Depag seluruh data guru yang masuk dalam data base secara bertahap akan diangkat menjadi PNS.

Masih banyak lagi perjuangan PGRI ,akan tetapi harus diakui bahwa perjuangan PGRI belum maksimal. Hal ini disebabkan karena dua factor, yaitu belum kuatnya PGRI sebagai kekuatan penekan dan kurangnya political will dari pemerintah dan birokrasi pendidikan. Begitu pula dalam memperjuangkan nasib para anggotanya untuk mengemban amanat UUD 1945, "mencerdaskan bangsa" PGRI selalu mengundang dan bekerja sama dengan organisasi lainnya, selama dalam bingkai tegaknya NKRI.

Mendukung upaya pencerdasan bangsa tanpa memandang asal usul golongan, karena independensi menjadi suratan perjuangannya.PGRI selalu berjuang untuk mengayomi para anggotanya, tanpa membuat cidera demi kepentingan bangsa. Oleh karenanya PGRI menyadari sepenuhnya membangun jejaring (net working) dalam kerangka peningkatan martabat Bangsa Indonesia khususnya wilayah Kota Batam selalu dikedepankan. Dirgahayu PGRI ke 69. (haluankepri.com)