NERACA

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan apresiasi terhadap penyuluh perikanan atas peran aktifnya dalam memberdayakan masyarakat kelautan dan perikanan. Hal itu disampaikan Susi usai membuka Gelar Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kelautan dan Perikanan di Ballroom KKP, Jakarta, Selasa, yang baru dikutip Neraca, Kamis (4/12).

Menurut Susi, keberhasilan tersebut salah satunya ditunjukkan dengan perubahan kelas kelompok pelaku utama/usaha hasil dari pendampingan penyuluh perikanan. Selain itu, pendampingan yang dilakukan juga telah meningkatkan  pendapatan masyarakat. Dalam melakukan pendampingan, penyuluh perikanan dibekali teknologi melalui pemanfaatan cyber extension.

“Penyuluh perikanan harus memiliki dedikasi dan kompetensi, sehingga mampu mengubah perilaku kelompok pelaku utama, dan meningkatkan produktivitas usaha masyarakat sehingga kehidupannya semakin lebih sejahtera,” ujar Susi.

Ke depan, menurut Susi, peran penyuluh perikanan akan semakin penting dan strategis. Terutama menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015, masyarakat akan dihadapkan pada persaingan global dan dituntut untuk memiliki daya saing dan nilai tambah. Pasalnya, peningkatan daya saing dan  nilai tambah menjadi kunci keberhasilan memenangi persaingan tersebut. Dalam hal ini peran serta penyuluh perikanan dalam memberdayakan masyarakat sangat dibutuhkan dan perlu terus ditingkatkan.

Karena itu, sertifikasi kompetensi para penyuluh perikanan, dan pelaku usaha perlu dipercepat agar siap dalam memasuki MEA. “Selain itu pemerintah akan terus berupaya meneguhkan komitmen untuk membangun sumber daya masusia yang handal dalam mengelola kelautan dan perikanan tidak hanya melalui kegiatan penyuluhan, namun juga pendidikan dan pelatihan,” ungkap Susi.

Sebagai bukti nyata komitmen tersebut, KKP terus mendorong pengembangan SDM kelautan dan perikanan, baik melalui pendidikan, pelatihan maupun penyuluhan. Diantaranya di bidang pendidikan konservasi, KKP telah membangun sekolah khusus di bidang konservasi kelautan dan perikanan yang berlokasi di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Selain itu, dibentuk pula Pusat Studi Mangrove di Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Sidoarjo, Pusat Studi terumbu karang di Poltek KP Bitung, serta Pusat Studi Konservasi Perairan yang akan diresmikan di Poltek KP Sorong.

Selain itu, guna lebih mendekatkan dan meningkatkan kerja sama antara dunia usaha dan dunia industri dengan satuan pendidikan kelautan dan perikanan diselenggarakan Forum Pendidikan Kelautan dan Perikanan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Kegiatan ini menjadi wadah bagi pendidikan kelautan dan perikanan untuk bersinergi dengan dunia usaha dan dunia industri. Terutama dalam menyediakan SDM tangguh dan kompeten sesuai kebutuhan dunia kerja.

Kegiatan ini menunjukan keberhasilan perubahan melalui pengembangan kelembagaan Akademi Perikanan menjadi Politeknik Kelautan dan Perikanan di Sidoarjo, Bitung, dan Sorong. “Pendidikan vokasi kelautan dan perikanan harus menjadi penjuru, dan mengembangkan lulusan pendidikan yang menerapkan komersialisasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Sehingga diharapkan bisa turut menjaga keberlanjutan usaha perikanan,” terang Susi.

Sedangkan di bidang pelatihan, untuk menghadapi persaingan global diselenggarakan pelatihan menggunakan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK-3). Pelatihan perencanaan konservasi menjadi pelatihan pertama yang menggunakan SK-3. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dalam mempersiapkan SDM untuk mendukung pengembangan kawasan konservasi kelautan dan perikanan di Indonesia. Keberhasilan kegiatan ini ditunjukkan dengan tersedianya muatan kelautan dalam kegiatan pelatihan. Kemudian melalui diterbitkannya SK-3 Pengelolaan Konservasi Perairan pertama di dunia yang dilanjutkan dengan sertifikasi perencana koservasi.

Kemudian, dalam mendorong penerapan good ocean governance secara lebih luas, KKP menyelenggarakan berbagai pelatihan konservasi perairan. Salah satunya International Training Workshop Marine Protected Area Governance, tanggal 16-19 September lalu di Bali. Kegiatan ini dikhususkan untuk meningkatkan kapasitas SDM pengelola kawasan konservasi perairan. “Untuk mencapai target terwujudnya 20 juta Ha kawasan konservasi perairan yang dikelola secara efektif pemerintah pada tahun 2020, diperlukan SDM atau manajer kawasan konservasi yang kompeten dan berdaya saing, karena saat ini masih dibutuhkan sekitar 2.400 personel,” kata Susi.

Selain itu, KKP melalui Kepala BPSDMKP Suseno Sukoyono telah menjadi salah satu diantara tujuh panelis pada Worlds Leaders Dialogue, acara International Union for Conservation of Nature (IUCN) World Park Congress (WPC) tanggal 16 November lalu di Sydney, Australia. Delegasi berbagi kepada dunia mengenai upaya-upaya konservasi perairan yang telah dilakukan serta menyampaikan rekomendasi pengelolaan kawasan konservasi perairan. Hasil pelaksanaan workshop pelatihan internasional tersebut sebagai kontribusi Indonesia bagi implementasi good ocean governance di forum internasional.