Peringatan Bank Dunia dan IMF beberapa waktu lalu yang menyatakan adanya ancaman gejolak krisis ekonomi global sepertinya mulai jadi kenyataan di negeri ini. Kawasan Asia termasuk Indonesia tidak dapat menghindar dari dampak penurunan ekonomi global.

Tentu yang harus menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah volatilitas harga komoditas dunia, terutama harga-harga komoditas ekspor yang terus mengalami penurunan. Beberapa komoditas ekspor seperti batu bara, karet, minyak sawit, dan tembaga mengalami penurunaan hampir 20%.  Ini penyumbang melemahnya kinerja ekspor, dan bergeraknya neraca ke arah defisit perdagangan.

Kenyataan ini diperkuat lagi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengungkapkan, neraca perdagangan komoditas nonmigas Indonesia dengan  ASEAN selama Januari-Oktober 2014 mengalami defisit US$  1 miliar. Padahal pasar ASEAN merupakan tujuan utama ekspor Indonesia. Sementara defisit perdagangan (kumulatif) dalam periode yang sama mencapai US$1,64 miliar.

Namun demikian, Bank Dunia mengapresiasi langkah antisipatif yang dilakukan pemerintah. Salah satunya mempersiapkan protokol manajemen krisis (crisis management protocol-CMP). Selain itu, langkah menyiapkan pinjaman siaga juga dinilai sangat baik, khususnya dalam mengantisipasi gejolak saat ini.

Meski demikian, ini bukan berarti ancaman krisis akan berkurang. Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah (PR) mempersiapkan rencana kebijakan fiskal yang baik. Pemerintah harus lebih efisien dalam belanja guna mendukung kinerja ekonomi dan melindungi masyarakat miskin.

Mau tidak mau, sejumlah langkah itu harus segera dilakukan, sehingga jika krisis menjalar,  pemerintah masih memiliki kepercayaan investor sehingga pertumbuhan investasi masih bisa diakselerasi tetap tumbuh positif.

Bank Dunia maupun IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini mencapai tak lebih 5,3%. Apabila krisis ekonomi global terus memburuk, pertumbuhan bahkan diperkirakan bisa tertekan hingga di bawah 5%.

Dari gambaran tersebut, kondisi saat ini Indonesia menghadapi tantangan ganda, yaitu kesiapan mengantisipasi krisis, dan menghadapi guncangan jangka pendek. Kemudian, pada saat bersamaan pemerintah harus terus mendukung pertumbuhan ekonomi jangka menengah. Itu sebabnya, peningkatan kepercayaan investor memiliki peranan strategis.

Kita melihat situasi perlambatan ekonomi global saat ini diperkirakan masih akan terus berlanjut dalam jangka panjang. Untuk mengantisipasinya, pengeluaran pemerintah (belanja negara) seharusnya diprioritaskan untuk kegiatan yang produktif seperti pembangunan infrastruktur.

Selain itu, pemerintah harus fokus pada progran pengentasan kemiskinan. Penajaman kebijakan bukan hanya secara global tetapi lebih pada tindakan langsung yang dapat menyelesaikan permasalahan itu. Arah kebijakan pemerintah dalam melakukan kegiatan ekonomi sejatinya dapat meningkatkan lapangan pekerjaan, karena hasilnya dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Lingkungan usaha yang belum kondusif juga sering dikaitkan dengan  kualitas birokrasi yang tidak efisien, ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai, tingginya tingkat korupsi, kesulitan dalam akses permodalan, kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, isu tenaga kerja dan perburuhan, tata ruang yang tidak jelas dan orientasi hingga kebijakan ekonomi daerah yang masih belum berpihak kepada sektor riil. Ini semua menjadi tanggung jawab pemerintah.