Jakarta – Kalangan pengamat dan LSM meminta Menteri BUMN Rini M. Soemarno segera mencopot direksi BUMN yang mengalami kerugian usaha dan tidak mampu memberikan setoran dividen ke kas negara pada tahun ini supaya membuat efek jera jajaran direksi BUMN dalam menjaga komitmen bagi penerimaan negara tersebut. Pasalnya, BUMN sebagai agent of development seharusnya menguntungkan buat stakeholders-nya.

NERACA

Kordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggara (Fitra) Uchok Sky Khadafi menilai bagi badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak bisa mencapai target untuk setoran deviden maka manajemennya harus dicopot. “Saya rasa dengan kondisi ekonomi seperti ini dan setoran dividen tidak mencapai target, maka ada yang salah dengan jajaran menajemennya. Untuk  BUMN yang setoran dividennya tidak mencapai target, layak untuk diganti,” ujarnya kepada Neraca, Rabu (3/12).

Menurut dia, saat ini beberapa jumlah direksi BUMN terlalu “gemuk” dan hal itu membuat kinerja BUMN menjadi tidak maksimal dan anggaran habis untuk menggaji direksi dan komisaris BUMN. “Banyak komisaris BUMN yang diambil bukan ahli dibidangnya. Lalu pekerjaan dia (komisaris) ngapain? Sudah jumlah direksi dan komisaris banyak, setoran dividen ke negara tidak mencapai target,” jelasnya.

Uchok mengatakan, seharusnya dengan meningkatkan penyertaan modal pemerintah ke BUMN, harusnya sebanding dengan setoran dividen kepada negara. “Dalam APBN 2015, pemerintah menganggarkan dana Rp11,54 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 248,9% dibandingkan APBN-P 2014 sebesar Rp3 triliun. Harusnya dengan meningkatnya penyertaan modal maka setoran dividen juga ikut naik, jangan sampai nanti turun,” ujarnya.

Pihaknya juga menyayangkan karena setoran dividen kepada negara berasal dari BUMN terus mengalami penurunan, padahal banyak BUMN semakin maju usahanya. Dia menyarankan opsi lain, yakni penutupan BUMN yang kerap merugikan. Menurut dia, dari 141 BUMN, hanya 118 BUMN yang menyumbangkan laba. “Kalau dividennya turun, logisnya penyertaan modal dikurangi. BUMN yang kerap merugi harus dievaluasi, apakah lebih baik ditutup atau dijual saja, agar tidak membebani,” kata dia.

Pengamat BUMN Watch Naldy Nazar Haroen mengatakan, Menteri BUMN Rini M Soemarno untuk tidak segan mencopot dirut perusahaan milik negara jika terbukti tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. Apalagi Kementerian BUMN ini akan melakukan assesment (penilaian) beberapa direksi perusahaan BUMN. Selain itu, Kementerian BUMN juga akan melakukan efisiensi jumlah direksi di BUMN.

Namun, ketika terjadi pengurangan jumlah direksi, Rini harus menjamin tingkat kapasitas dan produktivitasnya tidak terganggu. Hal paling terpenting dalam jajaran direksi adalah kapasitas kerja yang maksimal. Menurut dia, percuma saja jika Kementerian BUMN melakukan efisiensi, tetapi jumlah direksi BUMN semuanya dekat dengan aroma politik. Sebaliknya, jumlah direksi sedikit, namun tidak memiliki integritas, tentu akan membuat kinerja BUMN menjadi semakin terus memburuk.

Konflik Kepentingan

"Yang penting satu orang kapasitas kerjanya bagus ya bagus. Kalau cara pengangkatannya salah, itu akhirnya berikut-berikutnya juga salah," kata Naldy.

Oleh karena itu, menurut dia, seharusnya Kementerian BUMN menerapkan konsep the right man on the right place. Melalui cara seperti itu, sosok direktur utama dapat memperkuat BUMN. Karena BUMN yang menguasai aset lebih dari Rp4.600 trilun itu sebaiknya dikelola oleh direksi professional. Ini supaya  tidak terjadi konflik kepentingan di kemudian hari.

Sebelumnya Menteri BUMN Rini M Soemarno memastikan setoran dividen BUMN pada tahun buku 2014 sebesar Rp 40 triliun tidak bakal tercapai karena sejumlah BUMN menderita rugi dalam jumlah besar.

"Setoran dividen tahun 2014 hanya disanggupi sebesar Rp 36,2 triliun. Ada kekurangan setor Rp 3,8 triliun, karena banyak BUMN besar yang mengalami rugi selisih kurs," ujarnya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (1/12).

BUMN yang merugi antara lain PT Garuda Indonesia Tbk, PT Aneka Tambang Tbk dan PT Krakatau Steel Tbk. Secara keseluruhan kerugian BUMN tersebut karena kekurang hati-hatian dalam melakukan pinjaman dalam mata uang dolar AS.

 “BUMN harus dikembalikan kepada fungsi aslinya yaitu sebagai agent of development yang menghasilkan keuntungan buat negara. Menteri BUMN harus memilih para direksi yang memiliki kredibilitas dan rekam jejak yang mumpuni agar bisa menambah keuangan negara,” ujar Naldy.   

Pengamat BUMN Said Didu mengatakan, banyak tantangan yang dihadapi oleh menteri BUMN yang baru, terutama di tata kerja dan pengelolaan BUMN yang dinilai masih kacau sehingga sejumlah perusahaan milik negara ini banyak yang merugi. Untuk itu, pembenahan pengelolaan BUMN harus mutlak dilakukan mulai dari jajaran tertinggi hingga ke bawahan. “Jika BUMN ingin bagus harus ada pengelolaan yang lebih baik, bahkan kalau perlu ada pergantian direksi jika memang bisa membawa lebih baik,” ujarnya.

Karena apa, menurut Said,  ke depan BUMN itu harus bersih dan sehat dari orang-orang internal, karena di dalam internal BUMN sendiri banyak orang yang bermain. Sehingga tugas utama dari menteri BUMN sekarang adalah bisa membersihkan orang-orang yang dianggap bermain dalam lingkaran BUMN.

Secara terpsah, Dirut PT Garuda Indonesia Tbk Emirsyah Satar mengatakan, sebanyak 55% pendapatan Garuda dalam bentuk rupiah, sedangkan yang  45% dalam mata uang US$. Untuk itu, fluktuasi kurs rupiah terhadap US$ berpengaruh pada laba maskapai pelat merah ini.

"Selama tahun 2014, rupiah terdepresiasi sekitar 20% terhadap dolar AS. Ini sangat memukul pendapatan Garuda," kata Emir dalam diskusi dengan para Pemred di Jakarta, pekan ini.

Pada tiga kuartal pertama 2014, pendapatan Garuda US$ 2,8 miliar atau sekitar Rp 33 triliun, naik sekitar 4,3% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Dari jumlah ini, sekitar 45% diterima dalam US$. Tapi, sekitar 70 pengeluaran Garuda juga dalam bentuk US$.

Kondisi ini menurut Emirsyah, menambah kesulitan Garuda. Karena selain kurs, Garuda juga terpukul minimnya infrastruktur bandara dan harga avtur yang 12 persen lebih tinggi dari harga avtur di luar negeri. Akibat ketidaksiapan fasilitas bandara, Garuda harus berputar-putar di udara rata-rata 11 menit setiap penerbangan. Jika harga avtur di Indonesia sama dengan negara lain, Garuda bisa menyelamatkan dana sekitar US$ 144 juta. Jika keterlambatan 11 menit bisa diatasi, Garuda bisa menghemat sekitar Rp 344 miliar.

Said mengingatkan, selama ini masalah yang dihadapi oleh Kementerian BUMN adalah intervensi nonkorporasi. Untuk itu, semua menteri maupun direksi harus berani menolak intervensi nonkorporasi. “Banyak pihak yang ingin "menggerogoti" BUMN dari luar perusahaan ini yang dinilai menjadi penghambat kemajuan BUMN di Indonesia, untuk itu perlu dibersihkan,” tegasnya. bari/agus/mohar