Dampak Pengalihan BBM Subsidi Baru Terasa 5 Tahun

Kamis, 04/12/2014

NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo telah menaikkan bahan bakar minyak subsidi pada bulan kemarin, rencananya akan dialihkan dari sektor yang lebih produktif, salah satunya adalah ke infrastruktur.

Menanggapi hal itu, Kepala Ekonom Danamon Anton Hendranatta memprediksi, pembangunan infrastruktur Indonesia baru akan terasa hasilnya di akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Membutuhkan waktu untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang besar.

"Pengalihan subsidi BBM ke infrastruktur butuh waktu dan mungkin hasilnya baru kelihatan di masa akhir jabatan Jokowi," katanya di Jakarta, Rabu (3/12).

Menurutnya, selama ini Indonesia masih dipandang sebagai negara yang diminati investor asing. Apalagi prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan diprediksi bisa lebih baik dari tahun ini.

Tantangan yang paling dekat adalah, rencana bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve, yang berniat menaikkan tingkat suku bunga. Hal ini bisa membuat dolar AS menguat sehingga menekan rupiah.

Pasalnya, dikhawatirkan dana asing yang tahun ini sudah banyak masuk akan kabur. Namun ia tidak khawatir akan hal tersebut. "Kalau Amerika naikkan suku bunga jangan takut, karena Indonesia tetap menarik dengan bonus demografinya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan kenaikan harga BBM bersubsidi yang baru dilakukan pemerintah untuk memperbaiki atau menyehatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) karena alokasi subsidi yang besar tapi salah sasaran. Agar kondisi anggaran lebih sehat, pemerintah memutuskan mengurangi dan mengalihkan subsidi BBM.

"Pengalihan BBM subsidi kita prioritas pembangunan infrastruktur untuk pertanian dan maritim. Kita juga bangun infrastruktur sektor energi," kata Bambang.

Sementara itu menurut Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan proyek-proyek yang akan dikerjakan tahun depan dan masuk dalam kategori prioritas adalah yang berkaitan dengan program peningkatan ketahanan pangan, irigasi, serta pelabuhan. "Total kebutuhannya sekitar Rp 106 triliun. Kemungkinan dananya akan dipenuhi dari hasil pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM), dari situ saja sudah cukup bahkan berlebih," katanya.

Sofyan menjelaskan setiap tahun pemerintah mengeluarkan dana subsidi BBM sebesar Rp 291,1 triliun dan subsidi listrik Rp 72,4 triliun. Apabila anggaran untuk kedua jenis subsidi tersebut bisa dikurangi, dia yakin proyek pembangunan infrastruktur dasar yang dikejar pemerintah dapat tercapai. "Kondisi ekonomi dunia memang sedang tidak terlalu menggembirakan. Kita yang perlu berbenah sebab potensi Indonesia di bidang infrastruktur sangat besar," ujarnya.

Sedangkan menurut Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri pernah mengungkapkan dengan menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 3.000 per liter, maka anggaran subsidi yang bisa dihemat pemerintahan Jokowi-JK mencapai Rp 159 triliun. Terdiri dari Rp 24 triliun penghematan sampai akhir 2014, dan sebesar Rp 135 triliun sepanjang 2015.

Diluar dana yang berhasil dihemat dari subsidi BBM, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah mengalokasikan dana peningkatan ketersediaan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 140,8 triliun. Anggaran tersebut tersebar ke beberapa Kementerian yang akan membangun infrastruktur sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Kementerian Pekerjaan Umum memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 81,3 triliun sementara Kementerian Perhubungan mendapat alokasi Rp 44,9 triliun. Kedua instansi tersebut mendapat tugas untuk membangun jalan raya baru, jalur kereta, jembatan, bus rapid transit, bandara, serta dermaga penyeberangan dan pelabuhan.

Dana infrastruktur juga diperoleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp 10 triliun untuk membangun jaringan transmisi listrik, peningkatan kapasitas gardu induk, membangun jaringan gas kota, dan pembangkit listrik.

Terakhir, dana infrastruktur juga diberikan kepada Kementerian Perumahan Rakyat sebesar Rp 4,6 triliun untuk membangun rusunawa untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan kawasan perumahan swadaya. [agus]