Dampak Pengalihan BBM Subsidi Baru Terasa 5 Tahun

NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo telah menaikkan bahan bakar minyak subsidi pada bulan kemarin, rencananya akan dialihkan dari sektor yang lebih produktif, salah satunya adalah ke infrastruktur.

Menanggapi hal itu, Kepala Ekonom Danamon Anton Hendranatta memprediksi, pembangunan infrastruktur Indonesia baru akan terasa hasilnya di akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Membutuhkan waktu untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang besar.

"Pengalihan subsidi BBM ke infrastruktur butuh waktu dan mungkin hasilnya baru kelihatan di masa akhir jabatan Jokowi," katanya di Jakarta, Rabu (3/12).

Menurutnya, selama ini Indonesia masih dipandang sebagai negara yang diminati investor asing. Apalagi prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan diprediksi bisa lebih baik dari tahun ini.

Tantangan yang paling dekat adalah, rencana bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve, yang berniat menaikkan tingkat suku bunga. Hal ini bisa membuat dolar AS menguat sehingga menekan rupiah.

Pasalnya, dikhawatirkan dana asing yang tahun ini sudah banyak masuk akan kabur. Namun ia tidak khawatir akan hal tersebut. "Kalau Amerika naikkan suku bunga jangan takut, karena Indonesia tetap menarik dengan bonus demografinya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan kenaikan harga BBM bersubsidi yang baru dilakukan pemerintah untuk memperbaiki atau menyehatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) karena alokasi subsidi yang besar tapi salah sasaran. Agar kondisi anggaran lebih sehat, pemerintah memutuskan mengurangi dan mengalihkan subsidi BBM.

"Pengalihan BBM subsidi kita prioritas pembangunan infrastruktur untuk pertanian dan maritim. Kita juga bangun infrastruktur sektor energi," kata Bambang.

Sementara itu menurut Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan proyek-proyek yang akan dikerjakan tahun depan dan masuk dalam kategori prioritas adalah yang berkaitan dengan program peningkatan ketahanan pangan, irigasi, serta pelabuhan. "Total kebutuhannya sekitar Rp 106 triliun. Kemungkinan dananya akan dipenuhi dari hasil pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM), dari situ saja sudah cukup bahkan berlebih," katanya.

Sofyan menjelaskan setiap tahun pemerintah mengeluarkan dana subsidi BBM sebesar Rp 291,1 triliun dan subsidi listrik Rp 72,4 triliun. Apabila anggaran untuk kedua jenis subsidi tersebut bisa dikurangi, dia yakin proyek pembangunan infrastruktur dasar yang dikejar pemerintah dapat tercapai. "Kondisi ekonomi dunia memang sedang tidak terlalu menggembirakan. Kita yang perlu berbenah sebab potensi Indonesia di bidang infrastruktur sangat besar," ujarnya.

Sedangkan menurut Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri pernah mengungkapkan dengan menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 3.000 per liter, maka anggaran subsidi yang bisa dihemat pemerintahan Jokowi-JK mencapai Rp 159 triliun. Terdiri dari Rp 24 triliun penghematan sampai akhir 2014, dan sebesar Rp 135 triliun sepanjang 2015.

Diluar dana yang berhasil dihemat dari subsidi BBM, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah mengalokasikan dana peningkatan ketersediaan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 140,8 triliun. Anggaran tersebut tersebar ke beberapa Kementerian yang akan membangun infrastruktur sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Kementerian Pekerjaan Umum memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 81,3 triliun sementara Kementerian Perhubungan mendapat alokasi Rp 44,9 triliun. Kedua instansi tersebut mendapat tugas untuk membangun jalan raya baru, jalur kereta, jembatan, bus rapid transit, bandara, serta dermaga penyeberangan dan pelabuhan.

Dana infrastruktur juga diperoleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp 10 triliun untuk membangun jaringan transmisi listrik, peningkatan kapasitas gardu induk, membangun jaringan gas kota, dan pembangkit listrik.

Terakhir, dana infrastruktur juga diberikan kepada Kementerian Perumahan Rakyat sebesar Rp 4,6 triliun untuk membangun rusunawa untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan kawasan perumahan swadaya. [agus]

BERITA TERKAIT

Agresif Investasi di Sektor Energi - Tahun Ini, WIKA Targetkan Laba Rp 3,01 Triliun

NERACA Jakarta – Seiring pertumbuhan target kontrak baru di tahun 2019, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) juga menargetkan pertumbuhan…

Pemkot Depok Targetkan Cetak 275 Wirausaha Baru

Pemkot Depok Targetkan Cetak 275 Wirausaha Baru NERACA Depok - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok, Jawa Barat,…

KEBIJAKAN BARU MASKAPAI PENERBANGAN DOMESTIK - Aturan Bagasi Berbayar Mulai Diterapkan

Jakarta-Pemerintah mulai hari ini (22/1) membolehkan maskapai penerbangan untuk mulai menerapkan bagasi berbayar, karena persiapan maskapai dinilai sudah cukup.  Diantaranya…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Produksi Migas Pertamina EP Lampaui Target

    NERACA   Jakarta - PT Pertamina EP, sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama…

Menkeu : Tekanan Global 2019 Tak Seberat 2018

      NERACA   Jakarta - Kebijakan Dana Moneter Internasional yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini…

BMKG – BPPT Kembangkan Sistem Deteksi Dini Tsuname Bawah Laut

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan BMKG bersama Badan Pengkajian…