NERACA

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) berencana untuk membangun perumahan bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dan selama 5 tahun ke depan pemerintah berencana membangun 2,2 juta rumah subsidi untuk masyarakat kalangan ekonomi bawah.

"Perumahan sebetulnya tidak harus dibangun pemerintah, tapi kalau program kami sendiri itu akan bangun 2.250.000 juta hunian untuk lima tahun ke depan," kata Menteri PU-Pera, Basuki Hadimuljono , di Jakarta, Rabu (3/12).

Dirinya menjelaskan, pembangunan hunian itu akan bersifat kombinasi dimana sebagian akan dibangun hunian yang bersifat landed atau perumahan, dan sebagian akan bersifat vertikal atau rumah susun.

Hanya saja dirinya belum dapat dipastikan tipe mana yang lebih banyak akan dibangun.

Maka dari itu, Basuki menjelaskan sudah merevisi Peraturan Menteri mengenai pembatasan pelaksanaan program FLPP untuk perumahan landed yang sebelumnya hanya sampai Maret 2015.

"Makanya saya sudah ubah aturan itu, kami tetap akan lanjut, hanya saja lebih ditekankan daerah metropolitan itu konsen ke vertikal, sementara daerah lain yang memungkinkan dibangun landed ya landed," papar dia.

Sedangkan menurut Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia Eddy Hussy memproyeksikan Kekurangan pasokan rumah atau backlog yang mencapai 15 juta unit itu diprediksi akan terpenuhi dalam kurun waktu 20 tahun. Kalkulasi tersebut diperoleh dari rincian kurangnya pasokan rumah setiap tahunnya sekitar 700.000 hingga 800.000 unit di mana setengahnya sudah dibangun oleh pengembang.

Dirinya mengklaim pengembang sudah menyediakan sekitar 400.000 unit rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah setiap tahunnya. "Jika kebutuhan setiap tahun dapat dipenuhi maka otomatis backlogakan terselesaikan dalam kurun waktu sekitar 20 tahun. Yang terpenting adalah fokus pada tiap tahunnya," katanya

Namun, pengembang tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan pihak lain seperti pemerintah dan badan usaha milik negara. "Untuk mengejar target 20 tahun, pengembang harus bersinergi dengan pemerintah dan BUMN," ujarnya.

Salah satunya dengan pengadaan tabungan perumahan rakyat (tapera) yang seharusnya tidak ditunda-tunda lagi pembahasaanya.

Dia menjelaskan selama ini pekerja hanya dibebankan membayar iuran untuk kesehatan dan dana pensiun tetapi tidak difokuskan kepada papan tinggal.

Menurutnya, jika pembahasan RUU Tapera sudah ketok palu maka masyarakat akan menyisihkan 2,5% dari penghasilannya dan 0,5 dari kontribusi si pemberi kerja untuk pengadaan perumahan. "Apabila sudah disistemkan seperti itu maka dapat memasok Rp25 triliun setiap tahunnya untuk pemerintah membangun rumah bagi MBR," ujarnya.

Dana tersebut juga dapat menggenjot anggaran Kementerian Perumahan Rakyat tahun ini sekitar Rp3 triliun yang hanya dapat membangun 60.000 unit rumah tahun ini. "Kalau Kemenpera dapat suntikan dana lagi kan otomatis bisa membangun lebih banyak rumah," tandasnya. [agus]