NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo berkomitmen tidak akan menambah utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Pembiayaan pembangunan negara akan difokuskan dari dana penghematan kenaikan harga BBM subsidi.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro. Dirinya menuturkan kalau dana pembangunan yang dimasukkan dalam APBN bakal diambil dari hasil penghematan anggaran yang telah dicanangkan Presiden Jokowi dari pertama menjabat.

"Untuk pembiayaan tahun 2015 untuk sementara ini masih menggunakan target APBN 2015. Dengan adanya penyesuaian harga BBM, terdapat potensi penurunan defisit APBN-P 2014, yang kemudian berlanjut pada penurunan target pembiayaan dari Surat Berharga Negara," ucap Bambang di Jakarta, Rabu (3/12).

Bambang mengakui perekonomian dunia termasuk Indonesia saat ini dibayangi rencana kebijakan bank sentral Amerika atau The Fed yang akan meningkatkan suku bunga. Hal ini diakui akan mempengaruhi cost of fund negara berkembang termasuk Indonesia. "Dan itu tentunya jadi perhatian pemerintah dalam penyusunan kebijakan pembiayaan di tahun depan," paparnya.

Sebelumnya, juga Dia menuturkan pemerintah saat ini sedang gencar melakukan pengetatan anggaran salah satu anggaran yang akan dipangkas adalah anggaran subsidi energy, yang mana pada Rancangan APBN 2015 disiapkan sebesar Rp 344,7 triliun, dari jumlah itu sebanyak 80% dialokasikan untuk subsidi BBM. Bila tak ada kebijakan ekstrem yang dilakukan Jokowi-JK soal subsidi BBM maka kondisi keuangan negara tak jauh berbeda dari tahun ini. Oleh karenanya keputusan menaikan harga BBM harus dilakukan.

Mengingat besarnya anggaran subsidi BBM masih berisiko terhadap fiskal. Alasannya karena tanpa kebijakan kenaikan harga BBM maka pemerintahan baru terpaksa harus menambah utang karena defisit APBN terus membengkak karena berbagai faktor.

Selain itu, risiko fiskal bisa datang dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terancam akibat dampak rencana kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Fed yang akan menaikkan suku bunga. Ancaman lainnya juga ada dari faktor lonjakan harga minyak dunia yang akan mempengaruhi membengkaknya anggaran APBN 2015 dari pos subsidi energi.

"Kita belum tahu kurs masih ada di batas itu atau tidak. ICP (harga minyak Indonesia) juga begitu, masih ada risiko berubah," paparnya.

Seperti diketahui, Selama Juli 2014, utang pemerintah Indonesia turun sekitar Rp 7 triliun. Di akhir Juli 2014, utang pemerintah mencapai Rp 2.500,92 triliun. Turun dari bulan sebelumnya Rp 2.507,52 triliun. Secara rasio terhadap PDB total di 2013, utang pemerintah Indonesia berada di level 25,5% hingga Juli 2014.

Namun, jumlah utang pemerintah dengan denominasi dolar AS hingga Juli 2014 mencapai US$ 215,77 miliar, naik dibandingkan posisi Juni 2014 yang US$ 209,5 miliar. Penguatan rupiah terhadap dolar AS membuat jumlah utang pemerintah dalam rupiah turun

Utang pemerintah di Juli 2014 tersebut terdiri dari pinjaman Rp 673,72 triliun, turun dibandingkan Juni 2014 yang mencapai Rp 696,35 triliun. Kemudian berupa surat berharga Rp 1.827,21 triliun, naik dibandingkan posisi Juni 2014 yang mencapai Rp 1.811,17 triliun.

Jika menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp 9.804 triliun, maka rasio utang Indonesia hingga Juli 2014 sebesar 25,5%. [agus]