2015, Pemerintah Targetkan Bangun 11 Waduk

NERACA

Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo menargetkan pembangunan 47 bendungan baru dan saluran irigasi untuk 7,3 juta hektare (ha). Pembangunan ini, nantinya akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PERA).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPU-Pera) Basuki Hadimuljono menargetkan untuk pembangunan waduk tahun 2015 nanti pemerintah menargetkan dapat membangun 11 waduk, ini merupakan salah satu target kerja kabinet kerja periode 2014-2019. Oleh karenanya, pembangunan akan segera dilakukan tahun depan. "Untuk waduk, tadinya kita kan ada 31 waduk yang akan kita bangun. Jadi tahun 2015 akan kita mulai 11 waduk," katanya, Jakarta, Rabu (3/12).

Dia menjelaskan, pembangunan 11 waduk tersebut akan dilakukan pada Februari 2015. Rencana tersebut, tengah dikaji oleh presiden Jokowi sehingga ground breaking dapat cepat terlaksana.

Menurutnya, waduk tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunannya nyebar, di wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, dan Maluku Utara.

Selain itu, Kementerian PU-Pera menargetkan pembangunan 31 waduk selama periode 2014-2019. Jumlah ini ditambah, setelah adanya pertemuan dengan wakil dari daerah. "Kita akan dapatkan 49 waduk. Jadi dari 31 waduk, akan dibangun 49 waduk," jelasnya.

Basuki menjelaskan, rencana pembangunan tersebut yakni 2016-2019 akan dibangun waduk setiap tahunnya lima waduk. Tinggal bagaimana menambah waduk tersebut sesuai keinginan. "Tinggal yang 31 itu menuju 49 waduk untuk mempercepat desain, amdalnya, pembebasan lahan saya sudah koordinasi," tuturnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan Indonesia sudah swasembada pangan, yaitu beras dan jagung, dalam tiga tahun kepemimpinannya. Untuk itu dirinya mengabulkan permintaan sejumlah kepala daerah perihal pembangunan waduk.

Menurut Jokowi, semula ditargetkan 30 pembangunan waduk dalam lima tahun, namun kemudian bertambah menjadi 49 waduk guna mencapai target swasembada pangan.

"Dalam lima tahun ke depan, target kita mau membangun 30 waduk tetapi kita naikkan lagi karena banyak gubernur yang minta menjadi 49 waduk. Tidak apa-apa karena target kita nanti dalam tiga tahun sudah swasembada yang namanya beras, jagung. Walaupun gula dan daging rada mundur," kata Jokowi.

Jokowi mengingatkan agar jangan ada pihak-pihak yang sengaja mencari proyek melalui endapan atau sedimen lumpur di waduk, termasuk Waduk Gajah Mungkur yang tiap tahun endapannya mencapai enam juta kubik.

Hal itu dikarenakan pemerintah daerah harus mengeluarkan uang miliaran rupiah untuk mengeruk endapan lumpur setiap tahunnya.

Namun begitu, dimata Wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Rahmad Pampudi menyesalkan langkah presiden Jokowi dalam membangun beberapa waduk di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan swasembada pangan nasional. Langkah itu dinilai terlalu berkepanjangan dan akan memakan waktu yang lama.

Menurut Rahmad, presidenlebih baikfokus pada pemberdayaan petani nasional, pemilihan pupuk yang berkualitas tinggi, serta memikirkanbagaimana caranya untuk sayur mayur Indonesia serta gula, jagung dan kedelai tidak impor.

"Persoalan pangan ini bukan persoalan tiga tahun, tapi persoalan hari ini. Jadi kita tidak hanya memikirkan persoalan yang akan datang. Ini persoalan hari ini dan harus diselesaikan. Jadi kenapa harus memikirkan waduk yang harus dibangun hingga memakan waktu yang panjang. Lebih baik presiden pikirkan hari ini bahwa masyarakat Indonesia masih dikepung oleh pangan Impor, yaitu beras, gula, sayur mayur serta kedelai kita masih impor." Ujarnya.

Apalagi, lanjut Rahmad, tanah Indonesia merupakan tanah subur yang terletak di Pulau Jawa. Jokowi mesti fokus kepada tanah Jawa untuk meningkatkan swasembada pangan nasional. [agus]

BERITA TERKAIT

Haris Azhar Bakal Laporkan Majelis Hakim PT Jakarta ke KY dan Bawas - Diduga Tak Periksa Berkas Banding

      NERACA   Jakarta - Jaksa berprestasi Chuck Suryosumpeno tidak pernah lelah untuk menuntut keadilan hukum di Indonesia.…

ITDC Fokus Kembangkan The Mandalika - Katalisator Pembangunan Ekonomi NTB

    NERACA   Jakarta - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN pengembang dan…

UMP 2020 Disebut Masih Mengacu PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

    NERACA   Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan besaran upah minimum provinsi (UMP) untuk 2020 diperkirakan masih…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Ayam Geprek Nusantara Tawarkan Sistem Waralaba

  NERACA Jakarta - Menu makanan ayam dari dulu sampai sekarang sangat banyak digemari di semua kalangan masyarakat. Mulai dari…

Mobvista Ungkap Peluang Besar dalam Konten Video

  NERACA Jakarta - Platform teknologi penyedia jasa mobile advertising dan analytic, Mobvista mengungkap bagaimana brand dan marketer di Indonesia dapat…

Pindahkan Ibukota, Bappenas Minta Saran Tokoh Dayak

      NERACA   Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta saran dari para…