Perlu Pembenahan Tata Niaga

Program Kartu BBM Nelayan

Kamis, 04/12/2014

NERACA

Jakarta – Kementrian Kelautan dan Perikanan berencana mengeluarkan dan memberikan program kartu bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan upaya ini dilakukan agar kuota BBM subsidi yang selama ini dinilai tidak tepat sasaran bisa diminimalisir.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim menilai proses pelaksanaan program kartu BBM nelayan perlu melaksanakan pembenahan tata niaga terlebih dahulu agar BBM bersubsidi benar-benar dapat diserahkan kepada nelayan yang layak menerimanya.

"Kartu BBM nelayan efektif jika tata niaga BBM dibenahi terlebih dahulu, utamanya bagi masyarakat nelayan yang membutuhkannya terutama berada di Indonesia bagian timur," katanya di Jakarta, Rabu, (3/12).

Menurut Abdul Halim, kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak didahului dengan perbaikan tata niaga subsidi dari hulu ke hilir, termasuk alokasi untuk nelayan.

Ia mengingatkan, selama ini problem yang dihadapi nelayan tradisional adalah pasokan yang tidak reguler, serta stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan yang tidak ada dan tidak berfungsi.

Selain itu, lanjutnya, permasalahan lainnya adalah distribusi yang menyimpang dan harga BBM bersubsidi yang fluktuatif ketika pasokan kosong dan nelayan terpaksa membeli ke tempat lain.

Untuk itu, Sekjen Kiara menginginkan agar pembenahan tata niaga termasuk alokasi BBM yang dipastikan dipasok secara reguler dan perbaikan fungsi Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN).

Hal itu, ujar dia, agar SPDN hanya melayani mereka yang berhak memperoleh bukan pelaku perikanan skala besar, serta agar adanya jaminan harga yang tidak berubah-ubah.

Sedangkan menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, mengemukakan, pemerintah tengah menyiapkan kartu bahan bakar minyak untuk nelayan di seluruh Indonesia sebagai kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Untuk tahap awal, penyaluran kartu BBM ditargetkan untuk 36.000 nelayan.

Adapun penyaluran tahap awal kartu BBM bersubsidi untuk nelayan akan dilakukan dalam waktu dekat dan diperuntukkan bagi nelayan dengan ukurankapaldi bawah 30 gross ton (GT). ”Nelayan yang kapalnya di atas 30 GT tidak boleh lagi dapat subsidi. Pokoknya, pengurangan subsidi BBM akan kami alihkan untuk kegiatan yang produktif,” kata Susi.

Guna menjamin kecukupan pasokan BBM bersubsidi untuk nelayan, pemerintah akan menambah jumlah kios penyaluran bahan bakar nelayan (SPDN). Selain itu, pengurangan subsidi BBM juga akan direlokasikan untuk perumahan nelayan dan pasar perikanan.

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) menargetkan layanan kartu BBM bersubsidi mencakup 2.400 kapal nelayan sampai akhir 2014. "Setelah Cilincing (DKI Jakarta), kami targetkan fuel card sudah bisa diterapkan di Tegal (Jawa Tengah) dan Lamongan (Jawa Timur) pada sekitar 2.400 kapal sampai akhir tahun," kata Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya.

Menurut dia, penggunaan kartu akan mengatur penggunaan BBM jenis solar bersubsidi untuk nelayan secara tepat sasaran karena sistem itu memungkinkan satu kapal hanya bisa mendapatkan satu kartu dengan kuota BBM bersubsidi untuk masing-masing kapal.

Nelayan, lanjut dia, juga dapat mengetahui pasti volume BBM bersubsidi yang tersisa yang menjadi haknya dalam suatu periode tertentu. Kartu BBM nelayan itu juga merupakan pengembangan lanjutan dari kartu serupa untuk transportasi darat yang telah diterapkan di Batam.

Untuk mendapatkan kartu BBM, nelayan mesti membuka rekening tabungan dan mendaftarkan kartu tersebut ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Suku Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jakarta untuk memperoleh kuota BBM.

Dalam kartu akan terdata nama pemilik dan kapal serta kuota BBM bersubsidi bulanan sehingga penggunaannya dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mendata kembali jumlah kapal nelayan sekaligus juga sebagai dasar penetapan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan. [agus]