Fenomena perubahan harga BBM di Tanah Air, yang diikuti dengan barang-barang kebutuhan harian bukanlah barang baru. Sejak kemerdekaan hingga saat ini, pemerintah Republik Indonesia sudah beberapa kali melakukan perubahan harga BBM, baik menaikkan atau menurunkan. Pada era pemeritahan Presiden Soeharto, pemerintah menaikkan harga BBM sebanyak 3 kali, Presiden Abdurahman Wahid melakukan perubahan harga BBM sebanyak 3 kali, Presiden Megawati sebanyak 2 kali. Sedangkan 10 tahun pemerintah SBY, pemerintah telah melakukan perubahan harga BBM sebanyak 7 kali. SBY pernah menurunkan harga BBM dalam satu tahun berturut-turut. Namun pada 2013, SBY kembali menaikkan harga BBM bersubsidi premium menjadi 6500/liter.
Kini, saat Jokowi menjabat sebagai Presiden, pemerintah kembali menaikkan harga BBM. Padahal usia pemerintahan belum genap 1 bulan, atau tepatnya 28 hari pemerintahan Jokowi-JK. Tentu keputusan untuk menaikkan BBM, bukanlah keputusan yang mudah. Di saat euforia dan ekspektasi masyarakat begitu besar akan perubahan kepada Jokowi, namun keputusan Jokowi dianggap menyengsarakan rakyat diawal pemerintahannya. Menaikkan BBM seolah-olah menjadi momok menakutkan bagi pemerintah. Turunnya citra, semakin berkurangnya simpatik dari masyarakat bahkan ada kekhawatiran kekuatan people power untuk menumbangkan sebuah rezim kekuasaan.
Berbagai kelompok masyarakat, terutama elemen mahasiswa mengelar aksi di berbagai daerah. Mereka menolak kenaikan BBM dengan berbagai alasan dan argumentasi. Tercatat di Kepri, terutama di Tanjungpinang dan Batam, sudah lebih dari 4 kali penggalangan aksi menolak kenaikan BBM yang dimotori oleh mahasiswa dan buruh.
Seperti gayung bersambut, momentum kenaikan BBM sejalan dengan tuntutan Upah Minimum Kota (UMK) bagi buruh di Batam dan Bintan. Tentunya hal ini bukan mengada-ada, atau tanpa alasan yang jelas, mengapa buruh menuntut kenaikan upah. Tarik ulur keputusan kenaikan UMK hingga saat ini belum menemukan titik temu.
Namun ada beberapa pihak yang berpendapat lain, sebagaimana yang dilakukan oleh BEM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Melalui laman, Kompas.com, BEM FEUI menyatakan mendukung kenaikan BBM bersubsidi, dengan beberapa alasan serta pertimbangan. Mereka menyebut bahwa saat ini, BBM bersubsidi hanya dinikmati oleh kalangan menengah atas, sedangan kalangan masyarakat miskin tidak merasakan BBM yang disubsidi. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa alokasi subsidi BBM sangat timpang dengan alokasi sektor lain, misalnya pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. BEM FEUI juga mengatakan bahwa, subsidi BBM yang berkepanjangan akan menjatuhkan Indonesia ke dalam krisis energi.
Namun, dari berbagai alasan yang mencuat baik pro maupun kontra, ada juga yang mendukung dengan berbagai syarat. Tentunya hal ini sangat menarik untuk kita simak. Sebagaimana yang dilakukan oleh Walikota Bandung, Ridwan Kamil. Dalam kicauannya, melalui akun twitter @ridwankamil, ia mensyaratkan kepada pemerintah terkait kenaikan BBM. "BBM naik, kami jg minta pusat bantu sediakan 100 bus, utm akselerasi prog bus sekolah gratis. kami baru pny 10. Bs angkut 700ribu-an pelajar," kicaunya. Kicauan selanjutnya "BBM naik, kami pemkot BDG minta pusat bantu biaya monorail dkk,".
Kicauan Kang Emil, sapaan Ridwal Kamil itu, jika kita perhatikan memiliki dasar yang kuat dan tentunya mudah dipahami oleh semua orang. Mungkin, hingga saat ini kita masih belum mengetahui sejauh mana efektifitas manfaat beberapa kartu yang telah diluncurkan oleh Jokowi. Namun dengan membaca kicauan Kang Emil, maka dapat dibayangkan pengalihan subsidi yang dimaksud.
Subsidi BBM untuk Kepri
Kepulauan Riau (Kepri) adalah provinsi yang memiliki keunikan dibanding dengan provinsi lainnya di Indonesia. Dengan letak yang strategis, berbatasan langsung dengan Negara maju seperti Singapura dan Malaysia, Kepri memiliki nilai jual yang perlu diperhitungkan semua pihak. Selain itu, wilayah yang didominasi dengan perairan ini, memiliki kekayaan Sumber Daya Alam yang melimpah. Memiliki 7 Kota dan Kabupaten, yang beberapa kabupatennya dipisahkan oleh lautan, dengan jumlah penduduk mencapai 1.9 juta jiwa.
Posisi geografis kepulauan ini membawa tantangan tersendiri, terlebih dengan paradigma pembangunan perbatasan yang selama ini berorientasi ke pusat pemerintahan dan melupakan pembangunan di perbatasan karena dianggap tidak penting. Provinsi ini memiliki 19 pulau terluar 92 pulau terluar yang Indonesia miliki yang tersebar di 4 kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau yang biasanya merupakan daerah terpencil, terbelakang bahkan tidak berpenduduk dan jauh dari perhatian pemerintah. Keberadaan pulau ini secara geografis sangat strategis, karena berdasarkan pulau inilah batas negara kita ditentukan meskipun daerah perbatasan hanya setumpuk batu karang yang membentuk sebuah daratan diatas lautan. Karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap daerah perbatasan menjadikan daerah ini terbelakang dari segala sudut. Bahkan sebagian masyarakat lebih mengenal Negara tetangga dibandingkan dengan Negara Indonesia itu sendiri.
Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, tentu banyak hal yang harus dibenahi oleh pemerintah untuk memperbaiki beranda depan NKRI ini. Kesenjangan pendidikan, yang dibuktikan dengan masih adanya anak yang putus sekolah karena fasilitas pendidikan yang belum memadai. Seperi yang terjadi di Pulau Karimun Kecil Kabupaten Karimun, masih ada anak yang tidak bersekolah hanya fasilitas angkutan laut yang terbatas. Selain itu, masalah penerangan juga masih menjadi permasalahan utama disetiap Kota Kabupaen. Bahkan diwilayah perbatasan, penerangan menjadi barang asing yang sulit ditemui. Masyarakat masih menggunakan penerangan ala kadarnya, sedangkan dinegara tetangga sudah terang benderang. Salah satu kasus yang menjadi sorotan nasional adalah Pulau Pemping di Batam yang merupakan tapal batas bersama Negara Singapura. Jika kita berdiri di Pulau Pemping di malam hari, dengan menghadap ke Singapura maka ada pemandangan yang sangat kontras. Diujung terang benderang, sedangkan di Pemping gelap gulita.
Impian masyarakat Kepri untuk memiliki jembatan penghubung Batam Bintan juga sepertinya menjadi wacana yang tak berujung. Padahal, akses yang terbangun dengan keberadaan jembatan Batam – Bintan ini juga akan cukup dirasakan oleh masyarakat.
Apa yang penulis sampaikan diatas, adalah sebagian kecil dari potret Kepulauan Riau yang masih memerlukan sentuhan dari pemerintah pusat. Label sebagai beranda terdepan, seharusnya bukan menjadi lips service jajanan pemerintah diberbagai forum-forum diskusi. Namun kehadiran Negara didaerah perbatasan, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Kembali kepada kaitannya subsidi BBM. Jika BBM yang merupakan salah satu kebutuhan masyarakat telah dicabut subsidinya, maka harus ada kompensasi yang jelas juga dari pencabutan subsidi BBM tersebut. Layaknya, Walikota Badung yang mengeluarkan kicauan tentang keinginan dan harapan warga Bandung, maka para pemangku kebijakan di Kepri baik Gubernur, Bupati dan Walikota juga seharusnya lebih berani melakukan seperti apa yang disampaikan oleh Kang Emil.
Gubernur, Bupati dan Walikota di Kepri harus berani menyampaikan kepada pemerintah, bahwa silahkan pemerintah mengurangi subsidi BBM dengan menaikkan harga BBM, namun beberapa konpensasi yang harus diterima masyarakat Kepri seperti pembangunan jembatan Batam-Bintan, fasilitas listrik yang cukup hingga pelosok pedalaman, fasilitas transportasi pendidikan, ketersediaan bahan bakar Solar untuk nelayan, pembangunan infrastruktur pendidikan, perbaikan sarana kesehatan sampai ke daerah terpencil serta lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah pemerintah harus mampu menekan kenaikan kebutuhan bahan pokok. (haluankepri.com)
