Hidupkan Dewan Moneter!

MANTAPKAN KOORDINASI MONETER DAN FISKAL

Rabu, 03/12/2014

Jakarta – Kalangan pengamat menilai pentingnya menghidupkan kembali Dewan Moneter sebagai upaya meningkatkan koordinasi moneter dan fiskal, agar semua pihak tidak terpaku pada ego sektoral yang akhirnya berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

NERACA

Pengamat ekonomi yang juga mantan Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani merasa setuju jika pemerintah bersama DPR mengusulkan pembentukan kembali Dewan Moneter untuk mengawasi tugas dan peran Bank Indonesia (BI). Tugasnya pun menjadi “jembatan” antara kepentingan moneter dan sektor riil. “Harus ada Dewan Moneter yang berfungsi untuk menangani sektor riil dan moneter, baik pihak bank maupun sektor lainnya,” ujarnya kepada Neraca, Selasa (2/12).

Selain itu, dia pun mengusulkan untuk mengembalikan fungsi BI seperti dulu, agar perbankan nasional tidak dikuasai asing. Jika BI berfungsi seperti dulu, maka sektor perbankan dapat mengajukan tambahan likuiditas. Dengan begitu, pihak asing tidak dapat banyak turut campur. “Untuk menjaga perbankan dari pihak asing, fungsi BI harus seperti dulu. Jadi kalau bank mengalami kekurangan likuiditas, maka BI bisa membantu. Sekarang yang membantu likuiditas bank itu asing, jadi dana asing yang menguasai,” tandasnya.

Menurut dia, koordinasi antara otoritas moneter dan otoritas fiskal di Indonesia dalam mengatasi inflasi masih relatif lemah, dimana sebenarnya yang selama ini sangat lemah itu adalah koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasi inflasi tersebut. Oleh karenanya komunikasi antar stakeholders harus dilakukan secara reguler. Kebijakan fiskal dan moneter harus terus melakukan proses ‎koordinasi, pertemuan antara pemerintah dengan BI juga diharapkan dapat dilakukan secara reguler.

Menurut dia, pada zaman Orde Baru di masa kepemimpinan Soeharto ada Dewan Moneter di mana di situ ada unsur pemerintah, ada BI, maupun unsur lain. Dengan begitu, transmisi kebijakan yang dibangun oleh BI akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi. “Hal ini akan membuat transmisi kebijakan yang dibangun oleh BI memang memberikan manfaat bagi kepentingan pertumbuhan ekonomi bukan hanya kepentingan neracanya bank sentral,” ujar Aviliani.

Pendapat senada juga pernah dilontarkan pengamat ekonomi Arif Budimanta, bahwa komunikasi antar stakeholders harus dilakukan secara reguler. "Menurut saya fiscal policy dan monetary policy harus terus melakukan proses ‎koordinasi, pertemuan antara pemerintah dengan BI juga diharapkan dapat dilakukan secara reguler," ujarnya beberapa waktu lalu.

Pengamat perbankan yang juga Rektor Kwik Kian Gie School of Business Prof Dr Anthony Budiawan mengatakan, selama ini memang beberapa kali terjadi benturan antara kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan BI. Akibatnya bauran kebijakan fiskal dan moneter tidak berjalan beriringan Selama ini, kedua pihak tersebut terkesan saling menyalahkan terutama dalam menangani derasnya modal masuk asing (capital inflow) dan kaitannya dengan penyerapan sektor riil yang tidak optimal.

“Pada masa lalu, Indonesia pernah memiliki Dewan Moneter. Keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Dewan tersebut beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, dan Gubernur Bank Indonesia. Mungkin dewan seperti ini dibutuhkan lagi agar kebijakan yang diambil tidak tumpang tindih,” ujarnya.

Kerja Sama Sinergis

Menurut dia, memang dituntut kerja sama sinergis pemegang otoritas moneter dan fiskal, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, dan BI. Sikap saling percaya antara pemegang kebijakan fiskal dan moneter sangat penting. Apalagi dalam perekonomian terbuka seperti di Indonesia,

“Kita tidak memiliki Dewan Moneter. Kalau dulu kan secara kelembagaan ada dewan moneter, tapi kemudian berubah saat BI independen. Kemudian kita juga secara fiskal dihadapi oleh kewajiban yang kita lihat sekarang seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI),” ujar Anthony.

Anthony menambahkan koordinasi antardepartemen harus dijalankan dengan baik, termasuk koordinasi antara pemerintah dan bank sentral. Masing-masing berjalan sendiri. Sebagai contoh, kalau bank sentral sudah menetapkan target inflasi sebesar 10% sepanjang satu tahun, itu harus dipegang teguh dan konsisten. Bank sentral tidak boleh tiba-tiba mengambil kebijakan baru karena terjadi suatu hal, misalnya, dengan menaikkan suku bunga.

“Pemerintahan saat ini diharapkan bisa melakukan koordinasi fiskal dan moneter secara beriringan. Koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal jauh lebih bermanfaat dibanding tidak melakukan koordinasi,” ungkap dia.

Dia pun mengungkapkan hasil simulasi membuktikan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal (kebijakan fiskal endogen) menghasilkan fungsi kerugian lebih kecil dibanding tanpa koordinasi (kebijakan fiskal eksogen).

“Karenanya kebijakan moneter dan fiskal perlu ditingkatkan saat mengalami goncangan, melalui penguatan kelembagaan, mungkin saja seperti adanya semacam Dewan Moneter,” tambah Anthony.

Anthony pun menuturkan mengenai tingkat suku bunga yang ditetapkan pemerintah (BI) dapat dikategorikan sebagai intervensi tidak langsung di ranah moneter yang akan berpengaruh pada arus modal internasional. Selain kebijakan moneter dalam menentukan tingkat suku bunga, arus modal internasional (asing) ini juga dipengaruhi oleh hukum-hukum terkait pajak yang merupakan kebijakan fiskal pemerintah.

“Koordinasi yang baik antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sangatlah penting. Koordinasi strategis antara kedua kebijakan ini merupakan kontemplasi untuk kestabilan sistem keuangan,” ujarnya.

Pengamat ekonomi LIPI Latif Adam menuturkan, berdasarkan Undang-Undang (UU) tentang independensi Bank Indonesia (BI) dalam menentukan arah kebijakannya memang ada positif dan negatif nya. Dari sisi positifnya, BI bisa lebih independen dalam menentukan arah kebijakannya tanpa ada intervensi dari mana pun. Namun sisi negatif, BI terkadang dalam mengambil kebijakan tidak melihat sisi kondisi secara menyeluruh. "Independen bagus, tapi terkadang arah kebijakan BI tidak memakai kaca mata kuda seperti dalam menaikan suku bunga (BI Rate) yang kini sudah tembus di level 7,75%,” ujarnya.

Dengan kondisi BI Rate yang sangat tinggi, maka bunga deposito naik, bunga kredit juga ikut naik, sehingga pembiyaan untuk sektor riil menurun tajam, ini yang mengakibatkan sektor riil lebih memilih utang luar negeri dibandingkan dalam negeri karena kridit pinjaman yang sangat tinggi. "BI menaikan BI Rate sebagai kebijakan merangsang investor tetap tertarik menanamkan investasinya, tapi itu biasanya investasi disektor keuangan yang dampak terhadap pertumbuhan tidak besar. Tapi di sektor riil yang menderita karena sulit mencari pembiayaan terhalang bunga kredit yang tinggi," imbuhnya.

Perlunya pembentukan Dewan Moneter tidak lain untuk membuat harmonisasi antara kebijakan BI dan pemerintah menjadi lebih transparan dan untuk kepentingan masyarakat. Selama ini keputusan suku bunga BI Rate hanya berdasarkan keputusan rapat dewan gubernur BI. Lain halnya bila dewan moneter dibentuk, maka keputusan strategis seperti BI Rate tentunya harus melalui sidang Dewan Moneter. Komposisi dewan moneter biasanya diketuai oleh Menteri Keuangan dengan anggota Menteri Perdagangan, Menperin dan Gubernur BI. bari/agus/mohar