Pertamina Dituntut Buka Harga Keekonomian BBM

Rabu, 03/12/2014

NERACA

Jakarta - Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi, Djoko Siswanto, meminta PT Pertamina (Persero) untuk membuka harga keekonomian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Oleh karena itu, dirinya bersama dengan tim berencana mengundang Pertamina untuk membahas soal penetapan harga pokok produksi BBM.

"Tanggal 3 Desember (hari ini) ada pertemuan dengan Pertamina di kantor ESDM. Intinya, mengundang Pertamina untuk menjelaskan harga patokan BBM. Kami mau dengar langsung dari Pertamina," ungkapnya di Jakarta, Selasa (2/12).

Djoko menuturkan pertemuan dengan Pertamina itu belum menyinggung mengenai PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral), karena undangan yang dilayangkan ke Pertamina terkait penetapan formula harga BBM.

Dia juga menyebutkan ada tim khusus yang dibentuk untuk mengkaji Petral secara komprehensif serta melibatkan para ahli dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia. "Kalau pun ada kaitannya dengan Petral, kami mau tahu dapat diskon berapa (dari pembelian minyak) ? Diskon tersebut larinya kemana?" ujar dia.

Pada kesempatan sebelumnya, Direktur Indef, Enny Sri Hartati, pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan dalih untuk penghematan anggaran. Tapi, selama ini, kenaikkan dari BBM subsidi tidak pernah dibuka dipublik secara terinci penghematannya berapa atas kenaikan itu. Bahkan, selama ini pemerintah tidak pernah membuka data keekonomian dari harga BBM secara terperinci. “Jika memang pemerintah ingin transparan, maka harus dibuka ke publik data keekonomian BBM,” tegas.

Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (IRESS) Marwan Batubara menilai bahwa pemerintah tidak membeberkan biaya pokok produksi minyak sampai biaya proses distribusinya karena ada hal yang disembunyikan. Padahal, kata dia, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan dari pemerintah ketika harga BBM mengalami kenaikkan Rp2.000 per liter. “Mungkin ada yang disembunyikan sehingga pemerintah tidak berani untuk transparan ke masyarakat,” ungkap Marwan saat dihubungi Neraca, kemarin.

Marwan mengatakan, pemerintah harusnya menjelaskan transparansi tata niaga minyak. “Jelaskan proses pembelian minyak seperti apa, lalu perhitungan harga pokok minyak seperti apa. Perjelas aturan pembelian dan penjualan minyak. Kalau sekarang kan serba enggak jelas sehingga melahirkan mafia migas. Jadi sebelum dinaikkin harusnya bereskan dulu mafianya,” tegas Marwan.

Menurut Marwan, ada hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam rangka membenahi soal migas. Pembelian minyak sebaiknya dilakukan pemerintah langsung ke negara produsen. “Terapkan sistemnya government to government (G to G). Jika sudah terapkan G to G tidak akan membuka kesempatan untuk pihak ke tiga alias broker untuk mengambil keuntungan,” beber dia

Selain itu, Marwan juga mendesak agar pemerintah melakukan program pengalihan subsidi BBM terlebih dahulu baru kemudian dinaikkan. “Subsidi BBM pertama dialihkan untuk BLT. Kedua adalah untuk pembangunan disektor energi, transportasi dan infrastruktur,” ucap Marwan

Sedangkan menurut Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir menerangkan pihaknya sudah transparan dalam formulasi penentuan harga BBM. Dia bilang hal tersebut dilaporkannya kepada Kementerian ESDM dan Bank Indonesia. [agus]