Akibat Suku Bunga Tinggi - Pemerintah Akui ULN Swasta Meningkat

NERACA

Jakarta - Utang luar negeri perusahaan swasta membuat pemerintah khawatir. Karena membuat kebutuhan akan dolar Amerika Serikat (AS) terus meningkat yang menyebabkan nilai tukar rupiah semakin tertekan.

Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, hal ini dilakukan lantaran perekonomian Indonesia saat ini memang tidak kompetitif dengan suku bunga tinggi, sehingga banyak perusahaan lebih memilih pembiayaan dari luar negeri.

"Wajar kalau meminjam dari luar negeri, tapi pinjaman jangan terafiliasi karena akan menggerus profit dan tidak ada yang bisa bayar pajak," ungkapnya, di Jakarta, Selasa (2/12).

Bambang mengatakan, dengan afiliasi pinjaman, membuat profitabilitas perusahaan berkurang yang mengakibatkan tidak ada pajak yang bisa dibayar. "Kalau seperti ini menguntungkan perusahaan, menguntungkan pemilik, menguntungkan negara lain," tambahnya.

Dia pun mengimbau agar perusahaan lebih memikirkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebab, bukan hanya negara yang nantinya dirugikan namun memberi dampak pada masyarakat yang kehidupannya masih dibiayai oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada kesempatan berbeda, Dosen FEUI Eugenia Mardanugraha mengatakan, kenaikan suku bunga acuan (BI Rate) dari 7,5% ke 7,75% pasca kenaikan BBM subsidi dianggap terlalu dini. Harusnya, kenaikan itu dilakukan setelah melihat lonjakan dari transmisi inflasi, di mana reaksi BI itu dilakukan setelah kondisi inflasi terlihat meroket.

Menurutnya, kenaikan BI Rate memicu pembiayaan kredit  untuk sektor riil dalam negeri naiik, ini sangat berpotensi utang luar negeri swasta bakal meningkat tajam. "Pasti banyak menghambat kredit pembiayaan. Pembiayaan macet produksi ikut macet, dampaknya pertumbuhan melambat," ujarnya

Untuk itu, Eugenia memproyeksikan secara makro akibat dari kenaikan BBM subsidi ditambah lagi dengan kenaikan BI Rate, pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2014  atau hingga akhir tahun akan berjalan melambat hanya di 4,7%- 4,9% dan ekonomi bisa pulih pada kuartal II-2015 nanti itu pun dikisaran 5,2%. "Pasti kondisi ekonomi 2014 terpuruk, ada penyesuaian nanti di triwulan II 2015," ucapnya.

Oleh karenanya, guna memperbaiki pertumbuhan ekonomi pasca kenaikan ini, sambung Eugenia lagi pemerintah harus konsisten dan komitmen mengeluarkan kebijakan serta membuat program untuk peningkatan pendapatan masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah jika dilakukan maka ekonomi bisa lebih baik dengan menembus angka di atas 6% di triwulan III-2015 nanti.

"Pertumbuhan ekonomi bisa bagus di tahun 2015 nanti itu pun terjadi di kuartal III atau IV, dengan catatan program dan kebijakan pemerintah tepat sasaran terutama terhadap masyarakat kalangan ekonomi bawah," tandasnya

Sementara itu, menurut pengamat ekonomi Iman Sugema, dengan semakin tingginya BI Rate maka mendorong perbankan memasang suku bunga kredit tinggi sehingga membuat usaha di sektor riil akan banyak menghadapi kendala dalam permodalannya. “Tingginya suku bunga memang telah menimbulkan perlambatan ekonomi. Mungkin, pilihan ini lebih ditempuh bank sentral karena defisit yang kita alami dapat mengancam stabilitas ekonomi dalam jangka panjang sehingga BI lebih mengedepankan kebijakan tersebut,” tutur dia. [agus]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…