Musyawarah Nasional (Munas) III Majelis Ekonomi Syariah (MES) di Jakarta, 21-22/11/2014, berlangsung sedemikian dinamis, kental dengan spirit ukhuwah Islamiyah, dalam tekad menjadikan MES teladan bagi usaha percepatan pengembangan dan penerapan sistem ekonomi dan etika bisnis Islami di Indonesia.

Secara aklamasi tanpa cela, 400 peserta Munas memilih kembali Dr Muliaman D Hadad sebagai ketua Umum periode 2014-2018. Penulis baru pertama kali ini menghadiri Munas MES dan dalam kedudukan sebagai peninjau.

Surprised dengan performa luar biasa MES dua tahun terakhir di bawah kepemimpinan Muliaman D Hadad, terawangan penulis mundur ke 2000, sebelum MES resmi didirikan pada 26 Maret 2001, ketika Iwan Pontjowinoto dan Aries Mufti mengundang penulis dan almarhum Prof Amir Rajab Batubara untuk kali pertama membahas ajakan membentuk "asosiasi" organisasi-organisasi Islam di bidang ekonomi dan keuangan.

Pada gerakan awal, mereka mengadopsi format paguyuban yang telah didirikan Amir Rajab Batubara. Hingga akhirnya menemukan format pendirian MES. Atas dasar fakta sejarah pendirian MES, keduanya layak menerima life time achievement award.

Babak kegiatan MES 2012-2014 merupakan The Golden Decade of MES. Paparan berikut ini membuktikannya: pendirian Sekolah Pasar Modal Syariah mengedukasi 4.810 peserta dalam 33 kali penyelenggaraan di berbagai provinsi, perealisasian Islamic Insurance Community (IIC) dengan 3.728 peserta seminar di 16 perguruan tinggi di lima pulau, tujuh tahun melaksanakan Program Safari Ramadhan di Metro TV dan dua tahun di TvOne dengan viewers 6,5 juta - 9,8 juta di 10 kota Nielsen.

Situs MES telah diakses di 85 negara dengan total 227.977 pengunjung. MES Foundation memberikan beasiswa kepada 33 mahasiswa peneliti. Semua itu didukung jaringan MES di 26 provinsi dan empat Kepengurusan Wilayah Khusus: Inggris Raya, Arab Saudi, Malaysia, dan Jerman. Untuk ukuran organisasi sosial dalam kurun waktu tergolong remaja itu, prestasi MES sangat luar biasa.

Tema Munas III Penguatan Aksi Kolektif Pengembangan Ekonomi Syariah Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN mencuatkan concern MES terhadap pengokohan ekonomi dan keuangan bangsa dalam menghadapi persaingan regional. Kita ucapkan selamat atas prestasi prima yang telah dicapai MES.

Tantangan yang akan dihadapi pada masa datang tidak ringan. Harapan masyarakat ekonomi syariah sangat tinggi, terutama kelompok usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang semakin jauh tertinggal oleh pesatnya penguasaan ekonomi kelompok usaha besar (UB) swasta yang semakin ketat mencengkeram perekonomian Indonesia. MES diimpikan meningkatkan porsi pengendalian UMKM dalam eksistensi mereka di prime business center area, terutama di perkotaan/kota satelit baru yang sudah lepas dari tangan 56,559 juta UMKM: kontributor 59,08 persen PDB, tapi hanya menerima 13,94 persen dari total kredit perbankan (2012: Rp 448,604 triliun) dibandingkan 86,06 persen yang dinikmati UB.

UMKM senyatanya mempekerjakan 97,16 persen pekerja dibandingkan UB hanya 2,84 persen (3.150.645 pekerja) dari 110.808.154 tenaga kerja Indonesia, sehingga UMKM adalah tulang punggung ekonomi pada setiap kali terjadi krisis ekonomi. Ironisnya, dari 107.657.509 tenaga kerja yang diserap oleh UMKM, 90,12 persen berada di sektor usaha mikro (UM) dengan lebih dari 95 persen pebisnisnya tidak tamat/atau hanya berpendidikan SD. Sudah waktunya MES melaksanakan program pendidikan/pelatihan ke pebisnis UM.

Bank syariah seyogianya membantu memperkuat sentra-sentra industri UMKM dalam meningkatkan ekspor mereka yang semakin menurun dalam lima tahun terakhir dari 18,10 persen (2008) ke 14,06 persen (2012). Sedangkan, pada periode yang sama porsi ekspor UB meningkat dari 81,90 persen ke 85,94 persen (sumber: Statistik BI dan Kementerian Koperasi dan UKM).

Diyakini MES akan semakin aktif mengintermediasi pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan bank-bank umum konvensional, khususnya syariah ke UMKM serta berupaya optimal agar bank-bank syariah memobilisasi noncost of funds dari sumber dana kekuatan ekonomi Islam: dana wakaf-uang yang harus diproduktifkan dan berdayakan dalam memperkuat kedudukan UMKM sebagai Lembaga Keuangan Syariah Pengumpul Wakaf Uang (LKSPWU).

Dalam hal tersebut, diharapkan MES memaparkan ke Presiden Joko Widodo bahwa wakaf-uang yang terkumpul dari 200 juta Muslim merupakan alternatif pendanaan pembangunan ekonomi Indonesia menyubstitusi porsi utang luar negeri yang telah mencapai Rp 3.500 triliun. Diharapkan, Presiden Jokowi mengeluarkan inpres tentang optimalisasi pengumpulan wakaf-uang melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI), seperti halnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah mengeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2014-23/4/2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, pemda, BUMN dan BUMD Melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Di dalam inpres tersebut, Presiden SBY menginstruksikan para menteri, jaksa agung, panglima TNI, kapolri, para pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, para sekjen lembaga negara, para sekjen komisi negara, para gubernur, para bupati/wali kota dan ketua Baznas melakukan koordinasi dalam menyosialisasikan serta mendorong dan memfasilitasi pegawai atua karyawan yang beragama Islam untuk membayar zakat melalui Baznas.

Sepanjang yang penulis ketahui, ICMI dalam Silaknas di Gorontalo 5-7 Desember 2014 akan membahas secara khusus tentang pendirian Bank Sosial dan Bank Wakaf melalui pemaparan kelompok kerja yang telah dibentuk Presidium ICMI. Sejenis Summit Meeting terbatas sangat penting untuk segera dilaksanakan antara pimpinan MES dan Presidium ICMI, pimpinan Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI), Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia (IPMI), Baznas, dan BWI. (haluankepri.com)