NERACA

Jakarta – Guna memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, khususnya dalam pendanaan untuk kredit pemilikan rumah (KPR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya mengeluarkan peraturan OJK (POJK) tentang pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) di bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan. Peraturan tersebut akan mulai berlaku 2015 mendatang.

Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal, Sarjito mengatakan, dengan adanya peraturan tersebut nantinya bank bisa mendapatkan pinjaman dari penerbit EBA-SP dengan cara mengagunkan aset rumah mereka yang masih dicicil oleh nasabah,”Pinjaman segar tersebut bisa membuat bank leluasa mencairkan KPR baru ke masyarakat,”ujarnya di Jakarta, Senin (1/12).

Menurutnya, kebijakan ini tentu ditunggu-tunggu oleh pihak perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas untuk dapat mencairkan lebih banyak KPR ke masyarakat. Sarjito menjelaskan latar belakang diterbitkannya POJK ini adalah untuk lebih meningkatkan pertumbuhan volume KPR di Indonesia serta untuk membantu perbankan dalam memperoleh likuiditas dari pasar modal sebagai sumber yang menyediakan dana yang murah dan terjangkau.

Sebab selama ini pembiayaan bank untuk KPR masih menggunakan sumber dana pihak ketiga (DPK) yang berjangka pendek seperti tabungan, giro dan deposito."Karena kalau pakai DPK jatuh tempo KPR itu berbeda-beda, sehingga ada kesenjangan antara sumber dan penggunaan dana," ujar Sarjito.

Sarjito mengungkapkan saat ini sudah ada satu perusahaan pembiayaan perumahan yang akan menerbitkan produk tersebut, yakni PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). SMF nantinya akan berfungsi sebagai penerbit efek, penata sekuritisasi, dan pendukung kredit dalam bentuk penyediaan dana cadangan yang memberikan jaminan pembayaran kepada investor.

Sementara Deputi Menteri Bidang Pembiayaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) Maurin Sitorus menilai, POJK tentang penerbitan dan pelaporan efek beragun aset berbentuk surat partisipasi (EBA-SP) dapat mendorong peningkatan sumber pembiayaan pembangunan perumahan rakyat dari pasar modal.

Dari kebutuhan pembangunan perumahan rakyat sebesar 800.000 unit per tahun, baru bisa terpenuhi setengahnya oleh perusahaan yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) sebanyak 250.000 unit dan perumahan swadaya 150.000 unit. Sisanya diharapkan dapat bersumber dari pasar modal,”Dibutuhkan sekitar Rp 48 triliun, dengan asumsi satu rumah seharga Rp 120 juta, kami harap dapat dipenuhi dari pasar modal,”ungkapnya.

Menurut Maurin, saat ini ada 13,5 juta rumah tangga menengah bawah yang belum memiliki rumah dan 3,4 juta unit rumah tidak layak huni. Pemerintah sendiri melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sejak 2010 lalu telah membangun 340.000 unit rumah dengan anggaran Rp 15 triliun, 57.000 unit di antaranya dibangun tahun ini dengan total biaya Rp 4,5 triliun.

Dia menjelaskan, tahun depan dianggarkan Rp 5,1 triliun untuk fasilitasi pembangunan 58.000 unit rumah, tapi ini masih belum mencukupi kebutuhan dan untuk itu pemerintah terus melakukan pembangunan perumahan rakyat. Hal ini tentunya perlu dana yang sangat besar dan tidak cukup hanya dibiayai oleh perbankan. (bani)