Pemerintah Revisi Aturan Subsidi Rumah Tapak

NERACA

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-Pera) membatalkan rencana menghapus subsidi untuk rumah tapak (landed house). Pemerintah hanya akan merevisi aturan landed house. "Tidak akan dicabut karena kita akan revisi permen-nya, untuk rumah tapak tidak berubah tetap masih ada subsidinya," ujar Sekretaris Menteri Perumahan Rakyat, Rildo Ananda Anwar di Jakarta, Senin (1/12).

Rildo menjelaskan, revisi aturan rumah tapak dibutuhkan mempertimbangkan kondisi tata ruang di masing-masing wilayah. Nantinya aturan terbaru itu tak diberlakukan merata di seluruh wilayah Indonesia. "Daerah itu berbeda, daerah masih ada banyak tanahnya dan apabila kita berlakukan semuanya, maka daerah-daerah itu kan berbeda-beda, intinya, lebih ke spesifikasi daerahnya," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri PU-Pera Mochamad Basuki Hadimuljono mengatakn pemerintah tetap melanjutkan program subsidi perumahan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau subsidi bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk rumah tapak (landed house). Sebelumnya dalam Peraturan Menteri Perumahan (Permempera), bahwa subsidi bunga hanya diberikan kepada rumah vertikal. “Kalau ada rapermen (rancangan peraturan menteri) FLPP mau dihentikan, saya bilang nggak. Nggak logika itu. Jadi FLPP menurut saya harus terus,” ujar

Ia mengatakan, bila FLPP hanya diberlakukan untuk rumah vertikal saja, maka dikhawatirkan akan memberatkan kelompok masyarakat tidak mampu yang tinggal di luar perkotaan untuk memiliki rumah tapak. “Bangun rumah susun itu Rp 13 miliar untuk 100 unit. Jadi satu unit berapa? Lebih dari Rp 100 juta per unit. Itu bukan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) lagi targetnya,” katanya.

Menurutnya, FLPP untuk rumah vertikal alias berbentuk bangunan bertingkat hanya cocok untu diterapkan di kawasan perkotaan padat yang memang sudah kekurangan lahan. Sedangkan untuk kawasan dengan tingkat kepadatan yang rendah, maka pemberian subsidi untuk rumah tapak tetap bisa dilakukan. “Kalau di Jakarta oke harus dibuat vertikal. Tapi kalau di Klaten, misalnya. Tanahnya masih luas. Kalau bantuan FLPP atau tapera, itu harus dilanjut menurut saya loh,” katanya

Saat ini yang dilakukan pemerintah bukanlah menghapus FLPP untuk rumah tapak melainkan menetapkan kriteria wilayah yang berhak menerima bantuan pemilikan rumah tersebut. “Kalau saya bilang, FLPP jangan dilarang, tapi dibikin kriteria, diregulasikan. Daerah mana yang harus vertikal, daerah mana yang bisa landed house,” katanya.

Seperti diketahui rencananya peng­hapusan FLPP untuk rumah tapak mulai 1 April 2015. Alasan pemerintah kala itu yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Perumahan Rakyat berdalih bahwa harga tanah yang terus meningkat tinggi membuat FLPP untuk rumah tapak tidak bisa lagi diberikan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2014 tentang FLPP dalam rangka pengadaan perumahan melalui kredit atau pembiayaan pemilikan rumah sejahtera. Pada waktu itu, Permenpera diterbitkan oleh Menpera Djan Faridz. [agus]

BERITA TERKAIT

KEBUTUHAN INVESTASI 2020 RP 5.803 TRILIUN-RP 5.823 TRILIUN - Pemerintah Waspadai Ancaman Defisit Perdagangan

Jakarta-Kementerian Keuangan menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3%-5,6% dalam asumsi ekonomi makro di 2020 dengan kebutuhan investasi sebesar Rp5.803 triliun hingga Rp5.823…

Hadapi Revolusi Industri 4.0 - Himpuni Jadi Mitra Strategis Pemerintah

NERACA Jakarta – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), Maryono yang resmi menjadi Kordinator Presidium III Perhimpunan Organisasi…

BTN Ingin Jadi Mitra Utama BP Tapera - Genjot Pembiayaan Rumah Murah

BTN Ingin Jadi Mitra Utama BP Tapera Genjot Pembiayaan Rumah Murah   NERACA Jakarta - PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pacific Paint Revitalisasi Pesantren Sirnarasa - Gelar Festival Religi

  NERACA   Ciamis - Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk, tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda…

Rumah Penerima Bantuan PKH akan Diberikan Label

  NERACA   Jakarta - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan pemasangan label pada rumah keluarga penerima manfaat Program Keluarga…

MRT Mampu Kurangi 5.600 Kendaraan Pribadi

    NERACA   Jakarta - Transportasi umum terbaru di ibu kota, Moda Raya Terpadu atau MRT diperkirakan mampu mengurangi…