November Sumbang Inflasi 1,5%

NERACA

Jakarta - Badan Pusat Statistik melangsir November 2014 mengalamiinflasisebesar 1,50 persen. BPS menilai angka ini relative rendah walaupun terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. "Untukinflasibulan November 2014 sebesara 1,50 persen," kata Kepala BPS Suryamin di Kantor BPS, Jakarta, Senin (1/12).

Sementara itu, untukInflasitahun kalender mencapai 5,75 persen. Secarayear on year(YoY)inflasimencapai 6,23 persen. Sedangkan untukinflasikomponen inti November sebesar 0,40 persen. Secara YoY,inflasikomponen inti mencapai 4,21 persen. "Dari 82 kota IHK diamati, 82 kota semuanya mengalamiinflasi, karena dampak kenaikanBBMsubsidi. Yang tertinggi di Padang sebesar 3,44 persen, terendah di Manokwari 0,7 persen," tuturnya.

Sementara itu menurut Kepala Ekonom PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Juniman, memperkirakan angka inflasi akan tetap tinggi hingga bulan Januari 2015 mendatang. Pasalnya, dampak pencabutan subsidi bahan bakar minyak bersubsidi pada November lalu terhadap sejumlah sektor, tidak akan hilang dalam waktu dekat. “Inflasi tinggi bisa terjadi hingga awal tahun 2015,” katanya.

Lebih jauh, Juniman memperkirakan kenaikan harga BBM bersubsidi ini memicu lonjakan harga pada sektor transportasi, bahan makanan, dan bahan bangunan. Normalnya, angka inflasi pada akhir tahun berkisar 0,1-0,3 persen, tapi bisa melonjak menjadi 2 persen.

Namun, menurut Juniman, ada peluang agar harga sejumlah kebutuhan pokok bakal turun hingga kembali ke angka 1 di Januari 2015. Syaratnya, pemerintah harus berusaha ekstra keras mempertahankan stok barang dan menjaga kelancaran distribusi menjadi kunci utama untuk menghambat laju inflasi. “Percepatan pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu agenda penting,” ucapnya.

Sedangkan pengamat ekonomi dan Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto menanggapi kenaikan BBM berdampak pada tingginya inflasi. Meski bukan dalam bulan ini, b isa dalam bulan-bulan mendatang, "Pascakenaikan harga BBM, inflasi diperkirakan akan berada di angka 7 sampai 8 persen," ujarnya.

Inflasi 8 persen ini artinya akan menciptakan penggerusan pendapatan masyarakat miskin dan rentan miskin yang penghasilannya tidak akan mampu mengimbangi laju inflasi. "Tapi yang tidak akan terantisipasi itu kelesuan ekonomi akibat jatuhnya harga komoditas dan juga dampak rencana naiknya suku bunga The Fed yang bisa jadi dilakukan awal tahun ini," lanjut Suroto.

Menurut dia kelesuan ekonomi akibat kondisi ekonomi global yang gejalanya sudah mulai terasa sekarang ini akan memicu kondisi lebih parah karena sektor usaha mikro, kecil dan menengah pasti akan terkena dampaknya. Karena, pasar mereka rata-rata adalah kelas menengah ke bawah dan melayani kebutuhan domestik.

Ia berpendapat sebaiknya pemerintah jangan hanya kerja tapi harus segera menetapkan langkah reformasi ekonomi. "Jangan terlena oleh kondisi dan menganggap kondisi ekonomi sekarang ini seperti biasa dan membuat kebijakan laiknya 'bussines as usual'," katanya.

Bagi Suroto, pemerintah sebaiknya dalam setahun hingga dua tahun ini jangan terlalu obsesif untuk mengejar pertumbuhan. "Lakukan dulu langkah revolusi struktural terutama untuk mencegah tingkat disparitas ekonomi yang semakin menganga," katanya.

Sebab pemerintah sekarang ini mewarisi kondisi disparitas ekonomi yang kulminatif. "Salah sedikit saja dalam kebijakan, psikologi politik masyarakat akan cepat berubah. Harapan dan kecintaan yang baru dibangun terhadap pemerintah baru bisa sekejap saja luntur dan berubah," katanya.

Kondisi akan menjadikan masyarakat Indonesia diperkirakan sebanyak 70 juta atau hampir separuhnya berada dalam level miskin akut dan rentan miskin. [agus]

BERITA TERKAIT

Punya 737 Gerai, SiCepat Ekspres Targetkan Kirim 1Juta Paket Perhari

    NERACA   Jakarta – PT SiCepat Ekspres Indonesia telah ingin terus menambah kapasitas gerai yang diakhir tahun 2019…

2020, PLN Fokus Listriki 78.000 Rumah di Papua

      NERACA   Jakarta – Jadi tugas besar bagi PT PLN Direktorat Bisnis Regional Maluku dan Papua untuk…

Kendalikan Impor, Pemerintah Dorong Pemanfaatan PLB E-Commerce

  NERACA   Jakarta - Untuk dapat mengendalikan maraknya peredaran produk-produk impor yang membanjiri Indonesia, pemerintah mendorong pengusaha importir dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Piko Hidro Disiapkan untuk Bantu Terangi Papua

      NERACA   Jakarta - Dibandingkan 32 provinsi lain yang ada di Indonesia, rasio elektrifikasi di Papua dan…

Tarif LRT akan Dibanderol Rp12 ribu

    NERACA   Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengemukakan bahwa perkiraan tarif tiket kereta layang ringan…

Program PKH Dinilai Ubah Perilaku Hidup

    NERACA   Jakarta - Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan survei independen MicroSave Colsulting Indonesia berdampak signifikan mengubah perilaku…