NERACA

Jakarta - Badan Pusat Statistik melangsir November 2014 mengalami inflasi sebesar 1,50 persen. BPS menilai angka ini relative rendah walaupun terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. "Untuk inflasi bulan November 2014 sebesara 1,50 persen," kata Kepala BPS Suryamin di Kantor BPS, Jakarta, Senin (1/12).

Sementara itu, untuk Inflasi tahun kalender mencapai 5,75 persen. Secara year on year (YoY) inflasi mencapai 6,23 persen. Sedangkan untuk inflasi komponen inti November sebesar 0,40 persen. Secara YoY, inflasi komponen inti mencapai 4,21 persen. "Dari 82 kota IHK diamati, 82 kota semuanya mengalami inflasi, karena dampak kenaikan BBM subsidi. Yang tertinggi di Padang sebesar 3,44 persen, terendah di Manokwari 0,7 persen," tuturnya.

Sementara itu menurut Kepala Ekonom PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Juniman, memperkirakan angka inflasi akan tetap tinggi hingga bulan Januari 2015 mendatang. Pasalnya, dampak pencabutan subsidi bahan bakar minyak bersubsidi pada November lalu terhadap sejumlah sektor, tidak akan hilang dalam waktu dekat. “Inflasi tinggi bisa terjadi hingga awal tahun 2015,” katanya.

Lebih jauh, Juniman memperkirakan kenaikan harga BBM bersubsidi ini memicu lonjakan harga pada sektor transportasi, bahan makanan, dan bahan bangunan. Normalnya, angka inflasi pada akhir tahun berkisar 0,1-0,3 persen, tapi bisa melonjak menjadi 2 persen.

Namun, menurut Juniman, ada peluang agar harga sejumlah kebutuhan pokok bakal turun hingga kembali ke angka 1 di Januari 2015. Syaratnya, pemerintah harus berusaha ekstra keras mempertahankan stok barang dan menjaga kelancaran distribusi menjadi kunci utama untuk menghambat laju inflasi. “Percepatan pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu agenda penting,” ucapnya.

Sedangkan pengamat ekonomi dan Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto menanggapi kenaikan BBM berdampak pada tingginya inflasi. Meski bukan dalam bulan ini, b isa dalam bulan-bulan mendatang, "Pascakenaikan harga BBM, inflasi diperkirakan akan berada di angka 7 sampai 8 persen," ujarnya.

Inflasi 8 persen ini artinya akan menciptakan penggerusan pendapatan masyarakat miskin dan rentan miskin yang penghasilannya tidak akan mampu mengimbangi laju inflasi. "Tapi yang tidak akan terantisipasi itu kelesuan ekonomi akibat jatuhnya harga komoditas dan juga dampak rencana naiknya suku bunga The Fed yang bisa jadi dilakukan awal tahun ini," lanjut Suroto.

Menurut dia kelesuan ekonomi akibat kondisi ekonomi global yang gejalanya sudah mulai terasa sekarang ini akan memicu kondisi lebih parah karena sektor usaha mikro, kecil dan menengah pasti akan terkena dampaknya. Karena, pasar mereka rata-rata adalah kelas menengah ke bawah dan melayani kebutuhan domestik.

Ia berpendapat sebaiknya pemerintah jangan hanya kerja tapi harus segera menetapkan langkah reformasi ekonomi. "Jangan terlena oleh kondisi dan menganggap kondisi ekonomi sekarang ini seperti biasa dan membuat kebijakan laiknya 'bussines as usual'," katanya.                                                                         

Bagi Suroto, pemerintah sebaiknya dalam setahun hingga dua tahun ini jangan terlalu obsesif untuk mengejar pertumbuhan. "Lakukan dulu langkah revolusi struktural terutama untuk mencegah tingkat disparitas ekonomi yang semakin menganga," katanya.

Sebab pemerintah sekarang ini mewarisi kondisi disparitas ekonomi yang kulminatif. "Salah sedikit saja dalam kebijakan, psikologi politik masyarakat akan cepat berubah. Harapan dan kecintaan yang baru dibangun terhadap pemerintah baru bisa sekejap saja luntur dan berubah," katanya.

Kondisi akan menjadikan masyarakat Indonesia diperkirakan sebanyak 70 juta atau hampir separuhnya berada dalam level miskin akut dan rentan miskin. [agus]