Optimalkan Daerah atau Binasakan!

Selasa, 02/12/2014

Oleh : Tumpal Sihombing

CEO – Bond Research Institute

Salah satu tantangan klise nusantara adalah mengatasi lemahnya integritas struktur internal perekonomian. Kondisi tersebut mudah terdeteksi dari timpangnya peran/partisipasi antara pemerintah pusat versus pemda. Hingga kini belum satupun Pemerintahan (pasca reformasi) yang sukses menyelesaikan penyakit turunan ini. Jika pemerintah pusat mampu menerapkan kebijakan desentralisasi secara efektif, gejolak eksternal boleh jadi tetap menjalar ke dalam sistem perekonomian domestik, namun daya tahan sistem tentu telah lebih kuat. Kebijakan ekonomi hanya efektif jika dan hanya jika para perumus kebijakan di jajaran pemerintah pusat dan daerah adalah praktisi yang memahami betul praktek dan persoalan di tingkat lapangan perekonomian daerah, bukan mereka yang sibuk mengutak-atik ragam indikator ekonomi yang belum tentu juga akurat datanya.

Pemerintah perlu fokus di penguatan ranah moneter dan fiskal, baik di level makro maupun mikroekonomi. Value creation di sisi industri sulit membaik jika tak ada kemudahan moneter dan fiskal. Di sisi moneter, lending rate yang relatif tinggi sudah pasti mengurangi perputaran roda produksi pengusaha karena makin sulit memproduksi barang yang secara kualitas belum tentu juga mampu menang bersaing di pasar global. Hal ini menyebabkan turunnya tingkat permintaan dari negara tujuan ekspor. Di sisi fiskal, kemudahan perizinan dan kebijakan taxation yang efektif supportif bagi pengusaha (khususnya usaha kecil menengah mikro) juga bisa menjadi determinan kualitas finished goods/services domestic, yang mempengaruhi selera/keputusan/demand asing terhadap hasil produksi domestik.

Secara makro Rupiah yang telah terdepresiasi signifikan hingga kini, itu tak lantas begitu saja dapat membentuk persepsi murah dan atraktif di mata para prospektif importir (asing). Kebijakan harga rendah malah berpotensi membuat importir global justru kuatir, kecuali perekonomian Indonesia dapat disetarakan dengan Chindia. Dalam sikon dimana produk buatan RI masih bersubstitusi tinggi, kebijakan harga rendah bukanlah strategi pemasaran yang efektif dalam perdagangan internasional. Kualitas tinggi bersaing, harga yang terjangkau serta mendukung industri (sektor mikro) yang mengekspor barang ekonomi ke negara tujuan ekspor merupakan pilihan paling tepat kebijakan Pemerintah kini. Masih di ranah makro, laju inflasi tinggi dan rupiah yang murah dan labil masih dapat menjerumuskan perekonomian nusantara jatuh ke level sovereign risk yang lebih tinggi.

Para tokoh ekonomi era pemerintahan sebelumnya sering membuat perekonomian global jadi kambing hitam. Itu klise dan gampang di-justifikasi. Jika ada pejabat yang menyatakan bahwa pada 2013 lampau negara Indonesia sebenarnya mengalami krisis (namun tak dipublikasikan), serta menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang turun hingga 5% adalah by-design, itu adalah justifikasi kekeliruan masa lalu. Sejarah telah membuktikan tak ada krisis ekonomi parah yang dapat pulih dalam jangka pendek. Integritas stuktur internal perekonomian RI lemah dimana pola sentralistik tentu tak terlepas dari kondisi tersebut.

Optimalkan ekonomi daerah atau mari kita jalan di tempat! Perbaikan kinerja dalam perspektif moneter dan fiskal, baik di ranah makro maupun mikroekonomi memang berkelanjutan, namun itu harus dilakukan dalam paradigma yang jauh lebih desentralistik dari era sebelumnya. Ini adalah hal laten yang sangat gampang lolos dari pengawasan. Namun jika paradigma ini tak juga berubah (old habits die hard), maka agenda pembangunan ekonomi terkini bakal menjadi “new shirt, worse dirt.”