Rekam Jejak Pejabat Kemenkeu Harus Jelas - Gandeng KPK

NERACA

Jakarta - Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan, pihaknya akan memastikan rekam jejak atau "track record" calon peserta pengisian jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan dengan berkoordinasi dengan institusi di mana peserta bekerja.

"Selain mumpuni, kita ingin ada "track record" baik dan jelas. Saya kira itu," katanya di Jakarta, Jumat (28/11), pekan lalu. Dia mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi pada kementerian dan inspektorat jenderal untuk memastikan rekam jejak setiap peserta.

Untuk itu, kata Mardiasmo, setiap peserta akan mencantumkan atasan beserta nomor kontak yang dapat dihubungi pada daftar riwayat hidup atau "curriculum vitae". "Direktorat Jenderal Pajak ini sangat strategis perlu seseorang dengan kompetensi sangat bagus, semua akan dilakukan Panitia Seleksi. Kami akan menghubungi institusi yang tahu "track record" tahu integritasnya (peserta)," ujarnya.

Mardiasmo mengungkapkan, setiap peserta yang memenuhi syarat atau "eligible" mempunyai pengalaman bagus, track record dan prestasi bagus. Calon Direktur Jenderal Pajak unggul baik keterampilan dan kompetensi atau "hard skill" maupun kepribadian atau "soft skill" agar bisa memimpin dengan baik.

"Kami akan menilai "hard" dan "soft skill"-nya, dia (Dirjen Pajak) tidak cuma bisa jadi "manager", "leader" tetapi "transformer", ingin sesuatu yang lebih daripada orang lain," tuturnya. Sementara itu, panitia seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi madya eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan akan meminta rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), apabila diperlukan, untuk menelusuri rekam jejak para pelamar.

"Kita ke KPK terkait rekam jejak, kalau terindikasi pelamar pernah diperiksa," kata salah satu anggota panitia seleksi Taufiequrachman Ruki, dalam kesempatan yang sama. Dia menambahkan, permintaan rekomendasi kepada KPK bukan merupakan hal utama, karena panitia seleksi akan meminta pertimbangan dari Inspektorat Jenderal ataupun PPATK terkait rekam jejak, terlebih dahulu.

Namun, kata Ruki, apabila berdasarkan penelusuran KPK, rekam jejak pelamar jabatan eselon satu dinyatakan bermasalah, maka yang bersangkutan kemungkinan tidak bisa mengikuti proses seleksi lebih lanjut.

"Kalau ada potensi jadi tersangka, kita 'drop' saja, karena nanti malah merusak program yang kita buat," katanya. Sebanyak 73 pelamar pejabat eselon satu telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, sehingga berhak mengikuti uji seleksi penulisan makalah dan penelusuran rekam jejak yang hasilnya diumumkan hari ini (Senin (1/12).

Rinciannya, sebanyak 28 peserta mencalonkan diri sebagai Direktur Jenderal Pajak, lima orang untuk jabatan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan 16 orang untuk jabatan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Selain itu, sebanyak 10 orang melamar untuk jabatan Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara dan 14 orang untuk jabatan Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi. Setelah dinyatakan lolos uji kelayakan publik dan rekam jejak, calon peserta akan mengikuti tahapan penilaian (assessment center) oleh panitia seleksi dan lembaga independen Daya Dimensi Indonesia (DDI) serta uji kesehatan. [ardi]

BERITA TERKAIT

KPK-KY Tingkatkan Kerja Sama Cegah Korupsi Hakim

KPK-KY Tingkatkan Kerja Sama Cegah Korupsi Hakim NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY) meningkatkan kerja…

Komisi IX: BPOM Harus Optimalkan Fungsi Ketahanan Masyarakat

Komisi IX: BPOM Harus Optimalkan Fungsi Ketahanan Masyarakat NERACA Jakarta - Mengawasi ribuan produk obat, kosmetik dan makanan yang beredar…

Riset Teknologi Mobil Listri, Pemerintah Gandeng Toyota dan Kampus

Kementerian Perindustrian menggandeng Toyota Indonesia dan enam perguruan tinggi negeri untuk bersama melakukan riset dan studi secara komprehensif tentang pentahapan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerataan Harus Jadi Mainstream Strategi Pembangunan - Mindset Pembangunan Perlu Diubah

    NERACA   Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan pemerataan tidak boleh lagi dilhat sebagai efek…

Serikat Pekerja Dukung Pemberantasan Korupsi Di PLN

      NERACA   Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Dirut PLN Syofyan Basir terkait dengan OTT…

Peserta Gerakan OK Oce Lampaui Target

      NERACA   Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan peserta gerakan One Kecamatan One…