Pelayanan Publik dan Rapor Merah Kementerian - Oleh: Agung SS Widodo, M. A, Peneliti Sosial-Politik, Institute For Research and Indonesian Studies (IRIS-Indonesia)

Belumlama ini Komisi Pembe­ran­ta­san Korupsi (KPK) me­rilis data ha­sil Survei Integritas Sektor Publik In­donesia (2014) dengan mengambil sam­pel unit layanan publik yang be­rada di kementerian maupun lembaga ne­gara. Survei ini menitikberatkan pada integritas pelayanan publik yang dila­kukan oleh instansi atau lem­baga negara, dan yang paling me­nge­jutkan dari data tersebut ada 2 (dua) kementerian yang men­dapat­kan rapor merah yakni: Kementerian Agama dan Kemen­terian Perhubu­ngan. Lebih jauh hasil survei ini mem­­be­ri­kan gambaran bahwa peme­rin­­tah belum sepenuhnya serius da­lam membenahi dan meningkatkan kua­litas pelayanan publik. Seturut dengan fenomena ini, satu hal yang perlu diper­hatikan yakni adanya peluang tindak korupsi yang dilaku­kan oleh penyelenggara (pemerintah) da­lam proses pelayanan pub­lik yang dilaku­kan. Untuk itulah, indikator yang digunakan da­lam survei ini me­nyangkut persoalan integritas dan ting­kat kepuasan konsumen.

Dalam kaitannya dengan upaya memperbaiki dan me­ning­katkan kualitas pelayanan publik baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun sektor usaha, pemerintah telah mem­ben­tuk Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang memiliki fungsi untuk mendorong terwujudnya pe­nye­leng­­garaan peme­rin­tahan (pela­ya­nan publik) yang baik, bersih, dan bebas dari segala bentuk praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Me­mang tidak bisa kita pungkiri, dalam realitasnya keber­langsungan praktek KKN masih sering terjadi bahkan ham­pir sulit untuk diberangus dalam pro­ses penyelenggaraan peme­rintahan mau­­pun pelayanan publik secara umum. Oleh karena itu­lah KPK me­nempat­kan indikator integritas pelaya­nan dan tingkat kepuasan konsumen se­bagai bagian dari tolok ukur untuk me­­lihat Indeks Persepsi Korupsi Indo­nesia.

Evaluasi Pelayanan

Dalam survei KPK yang melibat­kan 1.200 responden ter­sebut, dimana pengumpulan data dilakukan pada bulan Mei-Sep­tember 2014, KPK menempatkan standar Indeks Integri­tas pada rentang skor 0-10. Asumsi­nya tentu saja semakin tinggi skor yang diperoleh semakin baik Indeks Integritasnya dan dinilai semakin ba­gus serta bebas dari korupsi. Secara ke­seluruhan dari beberapa indikator mau­pun variabel yang digunakan un­tuk mengukur Indeks Integritas ada be­berapa hal yang masih perlu di­tingkatkan seperti: keterbukaan infor­masi, pe­manfaatan teknologi infor­masi, dan perilaku pengguna layanan. Pada konteks ini ketiga variabel ter­sebut jauh dari skor standar yang ditetap­kan oleh KPK, dan ketiga nya dida­pati masih sering terjadi di dua ke­men­terian yakni Kementerian Aga­ma dan Kementerian Perhubu­ngan yang mendapat rapor merah dari KPK.

Secara umum survei Indeks Inte­gri­tas atas pelayanan publik yang di­la­kukan oleh KPK menjadi temuan pen­ting yang perlu segera ditin­dak­lanjuti, mengingat arus besar dari visi peme­rin­ta­han Presiden Joko Widodo yakni melakukan pem­be­nahan, efi­siensi, serta efektivitas kinerja utama­nya dalam hal pelayanan publik. Data ini juga bisa digunakan sebagai bahan per­timbangan bagi ORI selaku lem­baga negara yang memiliki fungsi dan ke­wajiban untuk mendorong penye­­leng­garaan pemerintahan yang le­bih baik serta memfasilitasi masya­ra­kat untuk memperoleh pelayanan yang profe­sional, baik, transparan, dan propor­sional sesuai dengan atu­ran perun­dang-undangan yang ber­laku.

Masyarakat sebagai subyek peng­guna jasa layanan publik juga perlu me­lakukan kontrol dan kritik secara pro­gresif sehingga komunikasi yang ter­­bangun tidak semata hanya satu arah. Adapun bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses pelayanan publik juga diatur dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2008 tentang ORI maupun UU Pelayanan Konsu­men, beberapa diantaranya antara lain; memberikan masukan berkaitan de­ngan kebijakan pelayanan publik, turut serta dalam penyusunan penilai­an (monitoring-evaluasi) kelayakan pelayanan publik, dan pemberianrewardkepada instansi atau lembaga pe­merintah yang dianggap meme­nu­hi standard pelayanan publik yang baik.

Epilog

Segala bentuk penyelenggaraan pe­merintahan sudah semestinya me­rujuk pada indikator pelayanan yang bersih, baik, profesional, dan bebas dari praktek KKN. Adapun dengan merujuk pada survei KPK, kemen­terian selaku kom­ponen pe­nye­le­ng­gara pemerintahan perlu se­gera mem­perbaiki kualitas pelayanan pu­blik sehingga masyarakat men­dapatkan haknya untuk mengakses pelayanan publik secara mudah, profesional, cepat, dan transparan. (analisadaily.com)

BERITA TERKAIT

Itang Yunasz Yakin Indonesia Jadi Kiblat Fasyen Muslim Dunia

  NERACA Tangerang – Salah satu desainer senior Indonesia, Itang Yunasz merasa yakin bahwa Indonesia bakal jadi kiblat fesyen muslim…

Cara PLN Dorong Ekonomi Indonesia Jadi Top Ten Dunia

  NERACA Jakarta - Konsumsi listrik yang besar selama ini dianggap sebagai pemborosan. Namun rupanya, data yang ada memperlihatkan, semakin…

Pers Harus Independen dan Objektif

Pers Harus Independen dan Objektif NERACA Jakarta - Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menekankan yang dituntut dari lembaga pers…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Waspada Radikalisme di Tengah Euforia Pemilu

  Oleh : Lilis Paramita, Pemerhati Masalah Sosial Politik Pemilu merupakan wujud dari sebuah negara untuk menunjukkan eksistensinya dalam sistem…

Ekspor Impor Lesu, Ekonomi Pilu

Oleh: Sarwani Neraca perdagangan mengalami surplus pada Februari 2019, setelah 4 bulan sebelumnya mengalami defisit. Namun berita tersebut tidak membuat…

Tarif MRT dan Daya Jangkau Kantung Konsumen

Oleh: Djony Edward Meskpun Mass Rapid Transit (MRT) Thamrin-Lebak Bulus telah diresmikan penggunaannya, namun penentuan tarif MRT belum putus. Hanya…