Jakarta – Kalangan pengamat menilai perombakan direksi Pertamina secara menyeluruh termasuk kategori perubahan radikal organisasi BUMN strategis untuk menciptakan efisiensi di tengah gonjang ganjing merambahnya mafia migas yang meresahkan belakangan ini. Masuknya sosok Dwi Soetjipto sebagai Dirut Pertamina yang baru diharapkan mampu meningkatkan kapasitas BUMN itu menjadi “motor” perubahan dinamika organisasi perusahaan negara dalam kancah bisnis internasional yang lebih efisien dan transparan.

NERACA

Pengamat badan usaha milik negara (BUMN) Said Didu menilai pemangkasan direksi yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi-JK terhadap PT Pertamina (persero) adalah hal yang patut diapresiasi. Pasalnya sejauh ini, Pertamina yang sebelumnya memiliki  8 anggota dewan direksi perusahaan yang membuat pembengkakan biaya manajemen.

"Pemangkasan Direksi Pertamina harus diapresiasi. Karena selama ini jumlah anggota direksi terlalu banyak hingga 9 orang. Kalau memang bisa dirampingkan, maka itu jauh lebih baik," ujarnya kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Menurut Said, dengan terpilihnya 4 orang direksi baru di bawah kepemimpinan Dwi Soetjipto (Dirut), maka diharapkan semua jajaran direksi BUMN itu dapat bekerja fokus di sektor migas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selama ini jumlah direksi Pertamina memang terlalu "gemuk" karena adanya paksaan dari komisaris atau pihak tertentu agar jumlah anggota direksi ditambah.

 "Pembengkakkan direksi ini disebabkan oleh adanya “orang titipan” yang dipaksa jadi direksi oleh komisaris atau pihak tertentu. Dan hal itu tidak berjalan efektif dan hanya membuat anggaran ikut membengkak," ujarnya.

Dengan demikian, anggota direksi lama yang terdiri dari Plt Dirut Muhamad Husen (merangkap Direktur Hulu), Direktur Perencanaan Investasi & Manajemen Resiko M. Afdal Bahaudin, Direktur Pengolahan Chrisna Damayanto, Direktur Pemasaran dan Niaga Hanung Budya, Direktur Gas Hari Karyuliarto, Direktur Umum Luhur Budi Djatmiko, Direktur Sumber Daya Manusia Evita M. Tagor, Direktur Keuangan Andri T Hidayat, telah diberhentikan dengan hormat.

Adapun Dirut baru Pertamina adalah Dwi Soetjipto, mantan Dirut PT Semen Indonesia, yang dibantu tiga anggota direksi lainnya yaitu Yenni Andayani (sebelumnya SPV Gas & Power Pertamina),  Ahmad Bambang (sebelumnya Direktur Pertamina PT Trans Continental), dan Arief Budiman (sebelumnya dari McKinsey Group).

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, alasan pemberhentian 8 direksi Pertamina adalah untuk penyegaran, dan membuat Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia yang transparan. "Tujuan diberhentikannya seluruh direksi lama supaya ada penyegaran, dan Pertamina bisa menjadi perusahaan kelas dunia yang transparan," ujarnya di Jakarta, Jumat (28/11).

Seperti diketahui, dari empat direksi baru Pertamina, dua di antaranya berasal dari luar perusahaan. Menurut Said, baik orang luar maupun orang dalam sama saja, yang penting dapat membuktikan dan membawa Pertamina menjadi lebih baik. Dia mencontohkan Karen Agustiawan yang dulunya bukan orang Pertamina ternyata bisa sukses membawa perusahaan migas pelat merah itu ke arah yang lebih baik.

Pola Pikir dan Kultur Kerja

Menurut pakar organisasi John P. Kotter, perubahan organisasi yang bersifat transformasional dapat diartikan sebagai suatu upaya perubahan radikal dalam konteks perubahan paradigma, pola pikir dan pola kerja yang dipicu oleh perubahan eksternal yang sangat drastis baik dari aspek hukum, politik, ekonomi dan sosial dimana pada akhirnya menuntut dilakukannya perubahan visi dan misi organisasi.

Perubahan transformasional umumnya diikuti dengan peluncuran suatu paradigma organisasi yang baru sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan menuntut dilakukannya perubahan budaya organisasi, proses kerja, sampai pada perubahan persepsi, pola pikir maupun perilaku para karyawan yang harus sejalan dengan visi, misi, nilai-nilai dan strategi baru untuk mewujudkan Pertamina sebagai perusahaan global di masa depan.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengatakan,  dengan adanya perampingan direksi Pertamina ini diharapkan direksi BUMN migas itu bisa fokus bekerja sesuai dengan bidangnya. Melalui perampingan ini maka masalah-masalah yang ada di Pertamina bisa terselesaikan dengan baik.

"Hal lainnya yang tidak kalah penting, Pertamina ke depannya harus tampil sebagai BUMN migas yang selalu mampu meningkatkan dividennya bagi pemerintah. Oleh karena itu, melalui jajaran direksinya, Pertamina harus membuktikan dirinya, bisa menjadi BUMN yang berperan besar sebagai penyokong utama ketahanan dan kemandirian energi nasional," ujarnya.

Menurut dia, rotasi elite BUMN memang sudah menjadi tradisi lima tahunan. Tiap ganti rezim, ganti pula jajaran pengelolanya hingga level direksi dan komisaris. Namun, tidak semua BUMN menjadi target rezim baru. Dari 141 BUMN, paling hanya 15% BUMN yang bakal mengalami perombakan, biasanya BUMN yang strategis saja.

Dia menjelaskan untuk mengubah kultur manajemen BUMN ke arah yang lebih cepat merespon perubahan global, maka pemerintah diminta melibatkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyeleksi calon direksi BUMN. "Dalam mengangkat Dirut maupun komisaris BUMN, Presiden Jokowi dan Menteri BUMN perlu melakukan konsultasi dengan KPK dan PPATK sebagaimana yang dilakukan terhadap para calon menteri kabinet di waktu lalu,” ujarnya.

Menurut Direktur Energy Watch Mamit Setiawan, seiring dengan diangkatnya dirut baru Pertamina dan perombakan susunan direksi dari 9 menjadi 4 orang, merupakan salah satu langkah dan upaya pemerintah untuk bisa lebih baik dari pengelolaan migas nasional.

Apalagi harapan pemerintah terhadap Pertamina sangat tinggi, mulai dari keinginan meningkatkan lifting minyak, menumpas mafia migas yang disinyalir bersarang di Petral, anak perusahaan Pertamina, BBM bersubsidi, belum lagi pencapaian target di tahun 2015 yang menginginkan produksi hingga 2 juta barel per hari. Itu semua tidak mudah dilakukan oleh semua jajaran direksi Pertamina. "Jika ingin bisa mengejar semua target itu, semua direksi harus bebas dari intervensi mana pun tidak terkecuali mafia migas yang selama ini banyak merugikan negara," ujarnya. agus/bari/mohar