PLN Diminta Ubah Kebijakan Distribusi Batubara

NERACA

Jakarta - Komisi VI DPR meminta PT PLN (persero) untuk mengubah kebijakan dalam pendistribusian batubara yang selama ini berpotensi dipermainkan. "Harga distribusi batubara itu lebih tinggi dibanding harga batubara. Ini kan sudah tidak benar," kata Ketua Komisi VI DPR Hafiz Tohir di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, akhir pekan kemarin.

Anggota Fraksi Amanat Nasional itu memperingatkan PT PLN untuk bekerja secara profesional, tidak mencari keuntungan dalam pendistribusian batubara. Potensi permainan yang merugikan keuangan negara dapat dilihat dari pendistribusian batubara dari Sumatera Selatan ke Jawa Timur. Biaya distribusi batubara untuk kepentingan PLT di Jawa Timur sangat tinggi. "Harga ongkos kapal lebih mahal dibanding harga batubara. Itu kan tidak efektif," ujarnya.

Seharusnya, PLN menggunakan sumber energi lain, tidak hanya menggunakan batubara. Mungkin PLN bisa menggunakan sungai atau panas bumi sebagai sumber energi alternatif. "Negara ini banyak sumber energi alternatif, kenapa harus sibuk dengan batubara. Kalau bisa hemat dengan menggunakan batubara tidak masalah, tetapi yang bermasalah itu dipaksakan dengan biaya distribusi yang tinggi," ungkapnya.

Hafiz minta PLN fokus menjual listrik, dan jangan main-main dengan pendistribusian batubara. PLN harus serius bekerja, tidak mengambil kesempatan di tengah krisis listrik yang terjadi di berbagai daerah. "Tidak masuk akal kalau PLN rugi. Mereka harus memperbaiki tata kelola, dan berpikir untuk kepentingan bangsa," katanya.

Belajar dari Tiongkok

Pemerintah Indonesia telah belajar dari Tiongkok untuk melakukan penataan distribusi komoditas batubara dalam rangka optimalisasi penerimaan negara serta menekan ekspor ilegal.

Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Paul Lubis mengatakan sejumlah instrumen bakal dipakai pemerintah dalam penataan distribusi batubara di dalam negeri. "Mulai dari mulut tambang hingga di pelabuhan nantinya secara online akan terdata. Dengan begini bisa meminimalisir aksi penyimpangan. Di Tiongkok saja semuanya sudah online," kata Paul.

Lebih lanjut Paul menjelaskan setiap batubara yang keluar dari tambang akan didata yang kemudian dimasukkan ke sistem online yang terintegrasi. Data ini akan dicocokkan dengan jumlah batubara yang akan diekspor melalui pelabuhan. Dengan begitu maka kuota batubara akan diketahui secara pasti.

Dia menyebutkan nantinya akan ada pelabuhan khusus bagi kegiatan ekspor batubara. Direncanakan sebanyak 14 pelabuhan batubara yang bakal ditetapkan pemerintah. Sistem ini diharapkan mampu menekan aksi ekspor ilegal sehingga meningkatkan pendapatan negara. Adapun 14 pelabuhan yang direncanakan menjadi pelabuhan utama masing-masing terdapat 7 pelabuhan di Kalimantan dan Sumatera.

Untuk wilayah Kalimantan akan mencakup Kalimantan Timur, Balikpapan Bay, Adang Bay, Berau dan Maliy, Kalimantan Selatan, Tobaneo, Pulau Laut, Sungai Danau dan Batu Licin. Sedangkan untuk Sumatera mencakup Aceh, Padang Bay, Riau Bay, Jambi Bay, Bengkulu Port, Tanjung Api-Api dan Tarahan. "Selama ini kan lalu lintas batubara belum sepenuhnya terkontrol. Melalui penataan ini maka secara online bisa diketahui berapa kuota yang diekspor," jelasnya.

Instrumen lain, lanjut Paul, yakni penataan kegiatan ekspor batubara melalui penerbitan status Eksportir Terdaftar (ET). Kementerian ESDM sebagai pihak yang memberi rekomendasi ET tersebut ke Kementerian Perdagangan. Sejumlah persyaratan sedang digodok oleh ESDM yang nanti akan ditetapkan dalam Peraturan Dirjen Minerba. "Masih kami bahas. Segera kami terbitkan dan kemudian akan disosialisasikan ke pelaku usaha. Mengingat persyaratan ET itu mulai berlaku 1 September nanti," pungkasnya.

Disisi lain, Kepala Divisi batu bara Perusahaan Listrik Negara (PLN) Helmi Najamudin mengatakan bahwa pihaknya akan menjalin kerjasama dengan Djakarta Lloyd dan PT Adaro Indonesia guna mengangkut batu bara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

"Batu bara yang diangkut oleh Djakarta Lloyd diperuntukan dalam memenuhi kebutuhan Independent Power Producer (IPP) PT Sumber Segara Primadaya (S2P) berkapasitas 2 x 300 Mega Watt (MW). Sementara Adaro akan memasok batu bara buat PLTU IPP S2P Cilacap," ujar Helmi.

Helmi menjelaskan, kontrak kerjasama tersebut akan berlangsung selama tiga bulan terakhir di tahun ini. Kontrak tersebut memiliki kapasitas 40 metrik ton per kapal dan bernilai mencapai Rp8 miliar per kapal. "Oktober, November dan Desember 2014, dengan nilai kontrak mencapai Rp8 miliar per kapal," jelasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Djakarta Lloyd, Arham S Torik juga membenarkan bahwa pihaknya akan menyediakan jasa angkutan kargo dengan dua kapal dan delapan tongkang.

BERITA TERKAIT

Jika Berinovasi, PLN Bisa Hemat Hingga Rp1 triliun

  NERACA   Jakarta - Perusahaan Listrik Negara (PLN) memproyeksikan jumlah efisiensi yang diciptakan dari inovasi-inovasi korporat bisa mencapai Rp1…

Kemenperin Beri Masukan Kebijakan KITE Bagi IKM - Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) mengusulkan beberapa langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan…

BI: Bukan Alat Pembayaran Sah di RI - MASYARAKAT DIMINTA HATI-HATI BERTRANSAKSI BITCOIN

Jakarta-Bank Indonesia menegaskan Bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah untuk digunakan di Indonesia. Masyarakat diminta untuk tidak memakai Bitcoin…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Jelang 60 Tahun RI-Jepang - Menperin Pacu Kolaborasi Pengembangan Sektor Industri

NERACA Jakarta – Hampir enam dekade, Indonesia dan Jepang menjadi mitra strategis dalam upaya pembangunan ekonomi kedua negara. Oleh karena…

Produksi Lele Bioflok Sokong Suplai Pangan Berbasis Ikan

NERACA Sleman- Menteri Kelautan dan Perikanan yang diwakili Sekjen KKP, Rifky E Hardijanto melakukan panen perdana budidaya lele sisitem bioflok…

Industri Transportasi - Revolusi Media Digital Untuk Layanan Kereta Api

NERACA Jakarta - Saat ini DKI Jakarta dan sekitarnya sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan transportasi umum di dalam…