NERACA

Jakarta - Membangkitkan kembali sektor kemaritiman merupakan salah satu prioritas Kebijakan Presiden Joko Widodo. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan mendesak agar penyaluran kredit di sektor ini harus dimasukkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2015. Tujuannya agar strategi restorasi ekonomi kelautan dan kemaritiman dapat berjalan.

“Saya akan cek dan menagih RBB tahun depan. Dimasukkan apa tidak rencana untuk memberikan kredit di bidang kemaritiman,” ujar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman Darmansyah Hadad, di Jakarta, Kamis (27/11).

Lebih jauh dirinya menuturkan, dari data laporan industri perbankan per September 2014, jumlah kredit perbankan untuk bidang kemaritiman masih rendah, yakni sebesar Rp67,33 triliun. Angka ini sama dengan 1,85% dari seluruh total kredit yang dikucurkan perbankan sebesar Rp3561 triliun. Padahal, lanjut Muliaman, potensi produk perikanan Indonesia sangat besar.

Tengok saja, berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2012, potensi produksi perikanan Indonesia adalah terbesar di dunia, sekitar 65 juta ton per tahun. Namun, besarnya potensi ini tak sejalan dengan yang dimanfaatkan. Dari angka itu, sekitar 15,2 juta ton atau 23% yang baru dimanfaatkan.

“Melihat data ini faktanya masih sangat besar potensi di bidang kelautan, khususnya perikanan yang dapat dibiayai oleh industri jasa keuangan nasional,” kata Muliaman. Dari sisi kredit macet atau nonperforming loan (NPL) di bidang kemaritiman masih besar.

Dengan demikian, nelayan dan pengusaha di bidang kemaritiman memerlukan pembinaan dari pemerintah. “Perlu ada pembinaan-pembinaan tidak hanya ke nelayan, tapi juga dari pengusahanya,” terang Muliaman.

Siap Biayai

Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Sofyan Basyir, menyetujui skema pembiayaan di sektor kelautan masuk dalam RBB. BRI sendiri, kata dia, akan membentuk program yang bisa dimanfaatkan nelayan tangkap maupun pesisir. Sofyan pun menyambut baik fokus pemerintah yang merestorasi ekonomi maritim Indonesia.

“Di program-program itu kita bisa laksanakan segera, apalagi kalau ada dukungan dan bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah maupun kementerian. Saya yakin Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti begitu luar biasa, dan pasti kami didukung,” kata Sofyan.

Dia juga menuturkan, pemberian kredit untuk di bidang kemaritiman telah dijalankan oleh BRI. Meski begitu, perlu ada cerita sukses nelayan yang telah memperoleh kredit dari bank agar diketahui masyarakat yang lain.

Meski begitu, lanjut Sofyan, selalu saja ada dampak dari pengucuran kredit. Misalnya kredit macet. Dia berharap, persoalan seperti ini juga menjadi bahan bagi pemerintah untuk mencari jalan keluarnya.

”Dahulu, ada beberapa yang (nilai kredit macetnya) besar-besar. Ada juga penangkapan ikan dan industri juga ada. Itu memang bermasalah. Tapi saya melihat dengan kebijakan dari Menteri Kelautan dan Perikanan mudah-mudahan yang dahulunya (mengalami kredit) bermasalah bisa hidup kembali,” tukas dia.

Hal serupa diutarakan Direktur Utama PT Bank Permata Tbk, Roy Arman Arfandy. Dia mengatakan akan menjajaki pembiayaan sektor maritim jika sesuai dengan target-target yang telah mereka tetapkan.

"Jika memang aturan main sektor ini cukup jelas dari pemerintah dan peluang bisnisnya cukup baik, tentu kami akan mempertimbangkan untuk bisa masuk ke pembiayaan sektor ini," katanya, dalam kesempatan terpisah.

Roy juga mengatakan bahwa saat ini pihaknya memang belum banyak fokus pada sektor maritim, tetapi akan meninjau kembali bagaimana visibilitas sektor tersebut. "Dunia perbankan masih dalam tahap pembelajaran tentang bagaimana pembiayaan untuk sektor maritim, karena sektor tersebut adalah suatu hal yang baru," katanya.

Dia mengungkapkan, pembelajaran itu dilakukan agar Bank Permata dapat berkomitmen jika masuk ke sektor tersebut. Sektor maritim juga merupakan suatu yang luas, misalnya mencakup perikanan, "cold storage" dan perkapalan.

Dari cakupan tersebut, sambung Roy, Bank Permata juga akan melihat sektor atau sub sektor mana yang paling memungkinkan untuk dimasuki. "Selain itu, saat ini kita juga belum mengetahui persis bagaiamana fokus pemerintah untuk sektor maritim tersebut, apakah termasuk pelabuhan atau tidak," jelas Roy. [ardi]