NERACA

Jakarta – Menjadi perusahaan pelayanan publik, PT Jamsostek terus meningkatkan kualitas pelayanan dan optimalisasi pelayanan kepada nasabah atau anggotanya agar bisa terlayani dengan maksimal. Hal ini tidak bisa lepas lantaran pentingnya peran pelayanan sebagai kunci sukses Jamsostek untuk bisa lebih memberikan nilai tambah bagi anggotanya, apalagi menunju perusahaan berkelas dunia.

Komitmen Jamsostek meningkatkan pelayanan sudah banyak dilakukan, apalagi dengan bergulirnya program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan menghadirkan Jaminan Pensiun (JP) bagi tenaga kerja swasta yang nantinya akan dikelola oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, tentunya menutut Jamsostek bekerja maksimal.

Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Elvyn G Masassya menegaskan, kunci meningkatkan performance perusahaan terletak pada kemampuan meningkatkan tenaga kerjanya, dimana skill dan attitude menjadi pertimbangan utama pada posisi-posisi kunci. Selain itu, Jamsostek menjadi referensi bagi perusahaan BUMN lain di bidang transparansi keuangan dan menjadi the most trusted GCG (Good Corporate Governance) yang ditetapkan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Elvyn menjamin transformasi korporasi PT Jamsostek tidak akan menjadi setback saat institusi itu menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, “Tidak akan berubah, hanya badan hukumnya saja dari korporasi menjadi badan publik," katanya.

Nantinya,  lanjut Elvyn, setelah jadi BPJS maka pengelolaan jaminan sosial pekerja tetap dilaksanakan dengan pendekatan  independen yang meletakkan dasar-dasar  entrepreneurship, korporasi, Good Corporate Governance (GCG) yang didukung oleh sistem korporasi yang akuntabel. "Jadi langkah  transformasi nantinya akan memperkuat  kelembagaan,”tandasnya.

Kata Elvyn, sejumlah sasaran strategis transformasi Jamsostek yang telah dijalankan meliputi, pembenahan dan pengelolaan kepesertaan data; penguatan fungsi pemasaran dan kolaborasi; redefinisi bisnis proses dan teknologi informasi; inovasi produk dan layanan; restrukturisasi organisasi, SDM dan budaya; optimalisasi pengelolaan keuangan dan investasi serta perencanaan korporat.

Asal tahu saja, empat jaminan yang akan dikelola BPJS Ketenagakerjaan adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Tiga jaminan pertama telah dipersiapkan dan diharapkan dapat direalisasikan pada Juni 2015. Sementara untuk jaminan pensiun, dibutuhkan kajian dan persiapan yang lebih dalam karena kompleksitas permasalahan.

Tambah Gerai

Belum lama ini, kata Elvyn, BP Jamsostek bekerja sama dengan perbankan, menambah gerai pelayanan dari 512 menjadi 1.000 gerai hingga akhir tahun ini. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi layanan jaminan pensiun yang akan ditangani BP Jamsostek mulai 1 Juli 2015,”Karena ini bersifat mandatory (wajib), maka semua perusahaan harus mengikutkan pekerja program jaminan pensiun. Untuk itu, kita siapkan infrastruktur pendukungnya, salah satunya penambahan outlet selain sumber daya manusianya,”ujar Elvyn.

Elvyn mengusulkan besaran iuran jaminan pensiun bagi pekerja sebesar 8% dari upah. Jumlah tersebut ditanggung pekerja 5% dan pemberi kerja 3%. Berdasarkan aturan, peserta Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015 adalah semua pekerja berupah di bawah 16 juta rupiah per bulan, baik pekerja swasta maupun PNS dan TNI/Polri.

Peraturan pemerintah tentang jaminan pensiun itu saat ini masih dalam tahap pembahasan oleh instansi terkait. Setelah PP tersebut disahkan, BP Jamsostek akan melakukan kampanye secara masif untuk menginformasikan kepada pekerja dan perusahaan. “Kita tidak mematikan pengelola dana pensiun swasta yang ada karena mereka bisa menyasar kalangan atas,” paparnya.

Menurut Ketua Dewan Jaminan Nasional, Chazali Situmorang menuturkan, beberapa isu penting transformasi yang perlu dicermati, seperti persoalan nomor identitas tunggal peserta, pembukaan cabang baru hingga di semua kabupaten/kota, perekrutan pegawai untuk perluasan cakupan pelayanan, pemisahan aset, dan model kerja sama.

Maruli Tua Rajagukguk dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengatakan, transformasi PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan tidak boleh mengabaikan aspirasi pekerja. Dia mengungkapkan beberapa hal yang menjadi keluhan para pekerja selaku peserta Jamsostek. Keluhan tersebut antara lain pagu maksimal klaim yang rendah, prosedur klaim yang berbelit dan terkesan dipersulit, serta pengelolaan yang tidak transparan,”Besaran iuran tidak berbanding lurus dengan kualitas pelayanan,”ungkapnya.

Sementara Direktur Perencanaan dan Pengembangan Informasi PT Jamsostek, Agus Supriyadi mengatakan, pihaknya berjanji memberikan pelayanan terbaik dan merealisasikan manfaat sepenuhnya bagi peserta asuransi ketika bertransformasi,”Transformasi perlu persiapan matang, seperti persiapan pengalihan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan, persiapan operasional, dan persiapan pengalihan aset, liabilitas, serta pegawai. Pelayanan dan manfaat bagi peserta asuransi akan dimaksimalkan,”paparnya.

Agus berkomitmen untuk melakukan langkah seperti mengkaji teknis operasional, merekrut sumber daya manusia yang profesional dan kompeten, serta menguatkan sistem teknologi informasi. Salah satu kesiapan pelayanan menghadapi era baru BP Jamsostek pada 2015 mendatang, adalah sektor teknologi informasi. Dimana nantinya, BPJS Ketenagakerjaan akan implementasikan bisnis dan proses bisnis yang baru. Di bidang keuangan, akan diimplementasikan electronic financial reporting and information serta less cash transaction.

Saat ini, jumkah peserta pekerja aktif BP Jamsosek mencapai 15,5 juta pekerja dengan rincian 12,6 juta pekerja penerima upah, 760 ribu pekerja bukan penerima upah seperti wirausaha atau pekerja informal dan sebesar 2,1 juta pekerja kontruksi. Adapun jumlah iuran yang terhimpun sampai dengan semeseter I tahun 2014 mencapai Rp 10,2 triliun.

Sementara itu, akumulasi total dana kelolaan BP Jamsostek mencapai Rp  167 triliun dengan hasil investasi yang diraih semester I tahun 2014 sebesar Rp 8,2 triliun melampaui target ditetapkan, dimana hasil investasi 2014 ditargetkan  Rp 15,8 triliun. (bani)