Warisan Ekonomi untuk Jokowi Makin Berat

Jumat, 28/11/2014

Jakarta – Pemerintah era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ternyata memberikan warisan di sektor ekonomi untuk Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Lembaga kajian ekonomi Institute for Development Economy and Finance (Indef) mencatat setidaknya ada 10 warisan yang ditinggalkan dan harus diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi.

Warisan tersebut diantaranya, ketimpangan yang semakin melebar karena gini ratio yang meningkat menjadi 0,5, telah terjadi deindustrialisasi karena kontribusi ke PDB menurun, defisit neraca perdagangan yang membengkak, pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas, efisiensi ekonomi yang semakin memburuk, tax ratio turun, kesejahteraan petani yang menurun, utang pemerintah yang semakin meningkat, defisit keseimbangan primer, dan postur APBN yang tidak proporsional.

Direktur Indef Enny Sri Hartati menjelaskan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap kabinet kerja pemerintahan Jokowi – JK sangat besar. Terlebih pemerintahan Jokowi – JK telah berkomitmen untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang mengusung jalan perubahan untuk indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. “Besarnya ekspektasi masyarakat, tantangan yang dihadapi Pemerintahan baru memang tidak ringan. Bahkan persoalan ekonomi krusial telah membelit dan diwariskan pemerintahan sebelumnya,” ungkap Enny di Jakarta, Kamis (27/11).

Meski begitu, Indef memberikan beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghadapi warisan-warisan tersebut oleh kabinet kerja. Pertama, kata dia, penguatan sektor basis yang kokoh. “Yaitu memperkuat sektor pertanian dan sumber daya alam, melalui kebijakan reforma agraria, subsidi input, infrastruktur desa dan pertanian, kebijakan harga, metode tanam kolektif, inovasi tanam dan panen, pembatasan kepemilikan lahan, bank tani,” jelasnya.

Selain itu, Enny meminta agar pemerintah bisa menegakkan pohon industri. Menurut dia, sektor industri di masa depan harus bertumpu kepada sektor basis yaitu pertanian dan sumber daya alam. “Persoalan rendahnya daya saing industri karena bahan baku industri berasal dari impor, defisit perdagangan, dominasi pelaku asing, dan tidak berpihak pada sumber daya ekonomi nasional. Oleh karenanya, sektor pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, perkebunan, dan sumber daya alam lainnya harus diolah menjadi barang manufaktur yang bernilai tambah,” ucapnya.

Soal tax ratio, Enny berpendapat harusnya pemerintah bisa meningkatkan tax ratio menjadi 16% dari PDB. Hal itu dapat dilakukan dengan ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, mengintegrasikan sektor perpajakan dan perbankan dan pembenahan kerangka kelembagaan perpajakan. “Karena selama ini lembaga pajak mendapatkan penilaian negatif dengan munculnya beberapa kasus penggelapan pajak,” imbuh Enny.

Yang tak kalah penting adalah soal kedaulatan energi. Enny menyatakan kedaulatan energi harus segera direalisasikan dengan beberapa cara misalnya dengan membangun kilang minyak baru, peningkatan kegiatan eksplorasi sumur-sumur migas baru, pemberantasan mafia migas dengan menghindarkan zero sum game, pengelolaan migas di hilir dengan melakukan konversi dan didiversifikasi energi, memperbaiki tata kelola sumber daya alam dan membangun transportasi publik yang murah, aman dan nyaman.

Pemerintah, kata dia, juga harus bisa keluar dari perangkap ketergantungan teknologi impor. Caranya, sambung Enny, dengan meningkatkan dana riset karena saat ini total dana riset di Indonesia hanya 0,2% dari PDB dan masih jauh tertinggal dengan Korea Selatan yang mencapai 3,6% dari PDB. “Kebijakan transfer teknologi juga perlu diterapkan dengan mensyaratkan kepada investor asing untuk memberikan transfer teknologi yang seluas-luasnya kepada industri di Indonesia, dengan imbal balik insentif (allowance) ataupun reward dalam bentuk apapun layak diberikan kepada industri yang mampu mandiri dalam penggunaan teknologi,” cetusnya.

Hal yang sama juga pernah dilontarkan oleh Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Raden Pardede. Ia mengatakan, pada tahun depan, Indonesia akan menghadapi beberapa tantangan. Pertama adalah angin buritan ekonomi yang sudah berlalu. Angin buritan ekonomi adalah angin segar perekonomian yang menguntungkan Indonesia. “Masa lalu dari 2005-2012, ekonomi RI bergerak kondusif menguntungkan kita. Suku bunga rendah, likuiditas melimpah dan harga komoditas tinggi. Perkembangan geopolitik juga stabil dan poltik. Tapi ini sudah berlalu,” ujarnya.

Tantangan kedua yaitu akan datangnya angin dari depan (head wind) yang harus dihadapi Indonesia. Ini berkaitan dengan ekonomi global yang memburuk dan perekonomian dunia saat ini bergantung pada ekonomi Amerika. Sementara itu, perekonomian Eropa juga masih belum mengalami perbaikan sepenuhnya disertai dengan melambatnya perekonomian China.

Dan tantangan ketiga yaitu adanya angin dari samping atau cross wind. Namun hal ini masih bisa dicegah bila pemerintah mampu mengambil kebijakan secara tepat sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk terhadap perekonomian Indonesia.

Ruang Fiskal

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto, mengatakan jika pemerintah Jokowi ingin memberbaiki sektor ekonomi disemua lini maka kunci utama yang harus dilakukan adalah memperbaiki ruang fiskal yang lebih lebar, sehingga sektor riil dapat tumbuh dengan baik, investasi lokal maupun asing bisa lebih bergairah.

“Masalah utamanya selama ini ruang fiskal sempit, pembangunan sarana pendukung pengusaha dan investasi tidak berjalan, sehingga ekonomi berjalan melambat. Makanya kami berharap penuh kepada pemerintahan baru untuk memperbaiki kondisi ruang fiskal yang pertumbuhannya kurang baik selama ini,” katanya.

Menurutnya, kondisi fiskal yang kurang baik salah satunya disebabkan utang Indonesia dengan luar negeri juga sangat banyak. Sampai Agustus 2014 utang swasta mencapai sekitar Rp 3.540 triliun atau setara dengan US$ 290, 4 miliar. Kemampuan negara dalam membayar utang dari tahun ke tahun ternyata juga terus menurun. Dimana debt to service ratio dewasa ini mencapai lebih dari 40%. hutang pemerintah sampai dengan September 2014 mencapai Rp 2.602 triliun atau 25% dari PDB.

Meskipun jumlah hutang ini masih dianggap aman, lanjut Suryo, tetapi pembayaran cicilan dan bunga sudah cukup membebani APBN. Suryo mengajak anggota Kadin dan stake holder untuk bersama-sama bekerja untuk memperbaiki ekonomi nasional. “Permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia memang sangat kompleks. Namun kita perlu berbesar hati melihat tekad dan keinginan besar presiden sekarang beserta para menteri yang demikian besar untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan,” tuturnya. (bari, agus, mohar)