Bunga Tinggi Tak Happy

Oleh: Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Kebijakan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi pil pahit bagi rakyat karena imbas kenaikan BBM ini memberikan multiplier effect terhadap kenaikan harga barang dan bahan pokok serta inflasi yang tinggi, sehingga hal ini menjadi beban terhadap daya beli rakyat yang tentunya bakal menambah angka kemiskinan baru. Bagi pemerintah kenaikan BBM menjadi pilihan tidak populis yang harus diambil, lantaran kebijakan ini diambil untuk jangka panjang dengan alasan menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus membengkak terhadap subsidi BBM tiap tahunnya dan dirasakan tidak tepat sasaran.

Ironisnya, dibalik kenaikan BBM, kondisi ini diperburuk dengan kebijakan yang tidak populis di lakukan Bank Indonesia (BI) yang menaikkan acuan suku bunga bank sebesar 25 basis poin menjadi 7,75%. Bak gayung bersambut, industri perbankan tanpa perlu instruksi langsung menaikkan suku bunga dan termasuk bunga pinjaman seperti kredit pemilikan rumah (KPR), pembiayaan kendaraan atau KTA. Bila demikian, rakyat harus mengikat pinggang kencang-kencang terhadap kebijakan BI yang doyan menaikkan BI Rate tanpa mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat.

Jika alasan Gubernur BI, kenaikan BI Rate harus dilakukan untuk menyimbangkan kenaikan inflasi yang tinggi, tentunya hal ini tidak menjadi alasan yang rasional. Pasalnya, kenaikan suku bunga acuan itu tidak otomatis berbanding lurus dengan penurunan inflasi, seperti dalih yang selalu disampaikan Bank Indonesia. Alasannya, masalah struktural, seperti problem pasokan pangan masih terjadi. Impor juga tetap tinggi.

Toh pada zaman Gubernur BI, Darmin Nasution mampu menekan kenaikan BI Rate hinga level terendah 5,75%. Apapun itu, alasannya yang pasti kenaikan suku bunga bank yang ditandai dengan kenaikan BI Rate jelas membuat rakyat merasa tidak nyaman karena menambah beban baru dan harus menghitung kembali perencanaan keuangan yang sudah matang. Padahal, tidak banyak kalangan masyarakat merasakan kenaikan upah atau gaji jika BBM naik, apalagi pelaku usaha yang bergantung terhadap daya beli masyarakat.

Banyak kalangan masyarakat mengecam kenaikan BI Rate, apalagi dipatok pada angka 7,75% merupakan acuan bunga bank sentral yang paling tinggi sedunia. Tengok saja, otoritas moneter negara di G-20, tak ada yang menetapkan suku bunga setinggi seperti di Indonesia. Sudah saatnya, Bank Indonesia merubah total cara pandang setiap kenaikan inflasi. Alasannya, kebijakan suku bunga tinggi ini ternyata belum mampu meredakan gejolak dolar AS dan inflasi yang masih tetap mengancam. Nah, jika BI masih tetap menggunakan pendekatan suku bunga, Indonesia akan kembali masuk rezim suku bunga tinggi. Sejarah membuktikan, BI senantiasa menggunakan suku bunga tinggi untuk meredakan panasnya ekonomi Indonesia.

Jika sikap ini tetap ngotot dilakukan BI, maka pengalaman buruk krisis ekonomi bakal kembali terulang. Bagaimanapun juga kebijakan suku bunga tinggi tidak memberikan solusi jangka panjang dan sebaliknya efeknya kurang membuat pertumbuhan ekonomi dan justru terjadi kontraksi yang cepat dan besar dalam jangka pendek. Maka sudah saatnya, BI sebagai bank sentral membuka mata terhadap imbas buruk kebijakan yang selalu menaikkan suku bunga bank yang lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya.

BERITA TERKAIT

Gulaku Tak Semanis Janji Capres-Cawapres

Oleh:  Novani Karina Saputri,  Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ekonomi politik dan politik ekonomi adalah dua hal yang…

Cari Kambing Hitam, Polemik Jelang AG Tak Bisa Tuntas

  Oleh :  Jefri Rodes Simbiak, Mahasiswa Univ. Nusa Nipa Maumere,  NTT   Beberapa minggu Kedepan,  Indonesia akan memiliki hajat…

Bunga Bank BUMN Dinilai Tak Kompetitif - Divestasi Freeport

    NERACA   Jakarta - Bunga bank BUMN dinilai tidak kompetitif untuk menjadi pemberi pinjaman atau pembiayaan kepada Inalum…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Indeks Kemaslahatan Pembangunan Kemiskinan

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekononomi Syariah Salah satu isu  yang kini ditunggu oleh masayarakat di tanah air saat ini…

Restrukturisasi Fiskal

  Oleh: Dhenny Yuartha Junifta Peneliti INDEF   Dalam kebijakan fiskal (APBN), penerimaan negara dihimpun untuk membiayai pengeluaran publik. Arah…

Pencabutan DMO Batubara Tepat - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Alhamdulillah. Akhirnya Presiden Joko Widodo membatalkan rencana pencabutan domestic market obligation (DMO) batubara. Keputusan yang diambil beberapa waktu lalu usai…