Negara ASEAN Serempak Turunkan Pajak - Pasar Bebas Kawasan

NERACA

Jakarta – Pagelaran Masyarakat Ekonomi ASEAN alias pasar bebasbakal digelar tahun depan. Di pasar bebas ini, negara-negara akan bersaing secara ketat dalam bidang ekonomi.

Menanggapi hal itu, Pengurus IAI Kompartemen Akuntan Pajak, Danny Darussalam, menjelaskan untuk menyambutpasar bebasini negara-negara di ASEAN akan mencari cara untuk menarik investor sebanyak-banyaknya. Salah satunya, adalah dengan cara memainkan tarifpajaknya. "Menjelang MEA, masing-masing negara akan menurunkan tarifpajaknya," katanya di Jakarta, Kamis (27/11).

Dia menjelaskan pajak di Indonesia memang masih terlalu tinggi. Padahal, tahun depan negara seperti Singapura akan menurunkanpajakpaling tidak 17 persen, dan Thailand akan menurunkanpajaknya paling tidak 20 persen. "Kalau negara lain menurunkanpajakdan kita masih bertahan nanti akan jadi kapitalincomeke negara lain," katanya.

Selain itu, pelaksanaan MEA pada 2015 membuat peluang adanya tindak penyelewenganpajakantar negara lebih terbuka. Hal ini dikarenakan akses ekspor impor di negara Asia semakin mudah sehingga sulit mendeteksi masukanpajak.

Sedangkan menurut Ketua Umum Asosiasi Administrasi Fiskal dan Pajak Indonesia Gunadi mengatakan sampai dengan saat ini tarif pajak Singapura tercatat paling rendah di ASEAN. Bahkan bila dibandingkan dengan Indonesia, perbedaannya cukup signifikan. "Tingginya tariff pajak di Indonesia harus di antisipasi terutama menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2015,” katanya.

Di lingkungan ASEAN ini pajak menjadi barang dagangan. Masing-masing negara di ASEAN ini utak-atik pajak terus. Singapura yang terendah dengan 17%. Pajak yang rendah adalah suatu base safety atau dengan kata lain dampak pajak yang rendah, transfer of agent (transaksi jasa) dan investasi bergerak ke Singapura," ungkapnya.

Tarif pajak penghasilan di Singapura jauh lebih rendah dari Thailand yang sebesar 23%, Malaysia dan Indonesia sama-sama 25%. Sedangkan penetapan pajak tertinggi ada di Fliphina dengan 30%.

Akan tetapi bila dilihat dari jumlah persentase yang sama dengan Indonesia, Malaysia jauh lebih unggul, terutama penetapan pajak produk jasa. Malaysia menetapkan pajak penghasilan sektor jasa hanya 5%, Indonesia bisa mencapai 10%. Sehingga investasi arus jasa lebih dominan ke Malaysia dibandingkan Indonesia. "Untuk itu banyak investasi jasa-jasa ke Malaysia. Industri banyak yang ke Singapura contohnya banyaknya pusat perbelanjaan. Ini sangat kita waspadai," katanya.

Sementara itu, Dirjen pajak Fuad Rahmany mengakui adanya efek perbedaan tarif pajak di kawasan ASEAN. Meskipun pajak Singapura rendah, Indonesia tidak berniat untuk menurunkan tarif pajak dalam waktu dekat. Untuk menyiasatinya, pemerintah hanya memberikan insentif bagi para investor yang ingin masuk ke Indonesia.

"Kita harus turunkan tarif pajak itu sulit. Singapura itu harapannya bukan pajak, manusia yang harus dia layani juga sedikit. Kita negara besar nggak mungkin turunkan pajak kayak Singapura. Ada hal lain yang bisa kita lakukan kita kasih insentif, pembebasan pajak 5 tahun," tuturnya. [agus]

BERITA TERKAIT

ASEAN dan Kemiskinan

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo ASEAN yang kini menapaki 51 tahun ternyata…

MPR Sahkan Panitia Ad Hoc Persiapkan Materi Haluan Negara

MPR Sahkan Panitia Ad Hoc Persiapkan Materi Haluan Negara NERACA Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengesahkan pembentukan Panitia…

Kapitalisasi Pasar Turun Jadi Rp6,5 Triliun - IHSG Sepekan Terkoreksi 4,83%

NERACA Jakarta - Di bayangi sentimen krisis Turki, laju indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Rupiah dan Neraca Perdagangan Perlu Jadi Perhatian Capres

      NERACA   Jakarta - Kondisi ekonomi Indonesia yang naik turun belakangan ini wajib menjadi perhatian para Calon…

TM Seasons City Ikut Meriahkan Asian Games 2018

  NERACA   Jakarta - Menyambut kemeriahan pesta olahraga Asian Games 2018, TM Seasons City melibatkan lebih 2.500 pelari ramaikan…

Bangun Infrastruktur, Jangan Bebani Devisa

    NERACA   Jakarta - Anggota Komisi XI DPR Johnny G. Plate menginginkan pembangunan infrastruktur jangan sampai membuat defisit…