NERACA

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan bahwa pemerintah akan membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 35.000 MW dalam waktu lima tahun kedepan. Hal itu, kata Sudirman, diperlukan untuk mengatasi krisis listrik yang tengah mengancam Indonesia karena permintaan terhadap listrik tidak dibarengi dengan pasokan.

“Saat ini, hanya sistem kelistrikan di Jawa-Bali yang memiliki cadangan daya pembangkit terhadap beban puncak (reserve margin) cukup yakni 25-30%. Sementara, Sumatera kurang, apalagi wilayah timur lebih repot lagi,” kata Sudirman di Jakarta, Kamis (27/11).

Meski cukup, lanjutnya, sistem Jawa-Bali pun bakal kekurangan, kalau tidak cepat ditambah pembangkit dan jaringan listriknya. Berdasarkan data Kementerian ESDM pada kondisi kemarau 2014, hanya Jawa-Bali dengan beban puncak 23.900 MW yang memiliki "reserve margin" untuk sistem kelistrikan ideal yakni 31 persen.

Sementara, Sumut-Aceh dengan beban puncak 1.788 MW tercatat -9%, Sumbar-Riau (1.194 MW) minus 2,7%, Sumatera bagian selatan (1.493 MW) -4,1%, Bangka (130 MW) -10,8 %, dan Belitung (32 MW) 6,3%. Lalu, Kalbar (406 MW) -8,4%, Kaltim-Kaltara (467 MW) 0,9%, Kalsel-Kalteng (543 MW) -0,2%, NTB (260 MW) -7,7%, Sulut-Sulteng-Gorontalo (520 MW) -6,8%, Sulsel-Sultra-Sulbar (1.024 MW) 21,6%, Maluku (140 MW) -3,8%, NTT (141 MW) 9,9%, dan Papua (205 MW) 5,8%.

Sesuai Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) periode 2013-2022, pada sistem interkoneksi di Jawa-Bali, reserve margin ideal antara 25-30 dengan basis daya mampu netto. Apabila terhadap daya terpasang, maka "reserve margin" yang dibutuhkan sekitar 35%. Sedangkan di luar operasi Jawa-Bali, reserve margin ditetapkan sekitar 40% mengingat jumlah unit pembangkit yang lebih sedikit, unit size yang relatif besar dibandingkan beban puncak, derating yang persentasenya lebih besar, dan pertumbuhan lebih tinggi dibanding Jawa-Bali.

Sudirman mengatakan, pembangunan 35.000 MW membutuhkan terobosan agar bisa sesuai rencana. Menurut dia, sejumlah hambatan seperti pembebasan lahan dan perijinan akan diurai dan dicarikan jalan keluar. Hambatan lain soal tarif listrik yang belum menarik dan kendala anggaran tahun jamak (multiyears) juga akan diselesaikan.

Saat ini, harga listrik seperti batubara Rp610 per kWh, gas Rp655, biomassa Rp969, dan panas bumi sekitar Rp1.000. Pemerintah, lanjutnya, tidak hanya sekadar memenuhi energi, tapi juga mendorong industrialisasi. Ia juga mengatakan, kondisi krisis listrik sekarang ini merupakan akumulasi beberapa tahun sebelumnya. “Banyak hal yang bisa diselesaikan sejak lama, tapi karena 'vested interest' tidak diambil,” ujarnya.

Ancaman Krisis

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia menghadapi ancaman krisis listrik. Karenanya, pemerintah akan mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik nasional dengan cara melibatkan swasta dan mempermudah perizinan. “Dalam waktu lima tahun kita butuh (penambahan) 35.000 megawatt. Kami upayakan 7.000 megawatt tiap tahun. Kalo tidak, kita bisa gelap gulita,” katanya.

JK mengatakan pemerintah sedang menyiapkan kebijakan percepatan pembangunan pembangkit listrik yang melibatkan pihak swasta. “Kami akan bagi, sepertiga pemerintah, dua pertiga swasta,” katanya. JK telah mengidentifikasi beberapa masalah yang membuat swasta enggan berinvetasi di sektor kelistrikan. Beberapa hasil identifikasi adalah masalah perizinan dan pembebasan lahan.

“Kami siapkan undang-undang untuk mempercepat perizinan. Pemerintah juga telah menetapkan undang-undang pertanahan yang baru. Kami ingin semua perizinan dan pembebasan lahan untuk pembangunan ini selesai dalam satu tahun,” katanya.

Dia mengimbau agar para pengusaha dan swasta tidak perlu takut berinvetasi di dektor ketenagalistrikan karena pemerintah akan menjamin. “Investasi listrik tidak akan rugi. Kita pulang ke rumah yang dicari colokan listrik, nyalain AC. Tidak akan rugi,” katanya, memastikan.

Soal lokasi, dia juga meminta investor tak mempermasahkan wilayah. Dia menceritakan, dulu dia membangun pembangkit di tempat sulit, di pegunungan di Poso. Saat konflik Poso terjadi, tembak-tembakan di mana-mana. Tapi pembangkitnya tetap beroperasi. Sebelumnya, saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhono, Jusuf Kalla juga mencanangkan percepatan pembangunan pembangkit 10 ribu megawatt. Sebagian besar pembangkit sudah jadi dan sudah bisa dinikmati bersama.