AMKRI Minta Pemerintah Pusat Ambil Alih Kebijakan Upah Buruh

Dunia Usaha

Jumat, 28/11/2014

NERACA

Jakarta – Dewan Penasehat Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI), Johanes Sumarno, menegaskan selama ini regulasi kenaikan upah buruh yang dilakukan oleh pemimpin daerah (pemda) banyak disalahgunakan hanya untuk kepentingan pemimpin daerah, tidak melihat kondisi pengusaha. Maka dari itu, AMKRI meminta untuk regulasi kenaikan upah buruh bisa diambil langsung oleh pusat.

“Industri permebelan atau furniture ini kepentingan dua pihak, tidak hanya kepentingan sepihak saja. Kadang pemimpin daerah ingin menarik massa dengan menaikan upah buruh semena-mena agar menarik simpati. Tapi di sini pengusaha yang dikorbankan karena biaya produksinya tambah membengkak,” katanya kepada wartwan saat menghadiri acara Rapimnas AMKRI di Jakarta, Kamis (27/11).

Salah satu contoh di Jawa Timur, selama 3 tahun mulai dari tahun 2012, 2013, hingga 2014 upah buruh sudah naik 120 persen. Karena apa jika ini terus berlanjut, setiap tahun kenaikannya 30 persen saja, maka banyak pengusaha mebel atau furniture yang gulung tikar. “Kenaikan ini tidak masuk akal. Makanya kami meminta agar masalah upah biar pusat saja yang urus, agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik,” imbuhnya.

Karena apa, menurut Sumarno, furniture itu industri yang sangat padat karya. Di samping itu multiplier efeknya juga tinggi sekali. “Jika dalam setahun bisa menghasilkan US 5 milliar dollar saja akan menambah tenaga kerja 4 juta orang, disamping itu industri ini multiplier efeknya sangat tinggi, dimana nantinya pengembangan industri penunjang seperti cartoon box, cat, amplas, dan lain-lain bisa ratusan tumbuh,” kata dia.

“Masalah minimnya pertumbuhan industri padat karya sudah menjadi masalah nasional, maka dari itu kami meminta kepada pemerintah untuk dapat membuat regulasi maupun aturan yang seimbang agar sama-sama berkembang. Pengusaha dapat perform dan pemerintah dapat memenuhi keinginan membangun industry padat karya,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum AMKRI Soenoto mengatakan pengusaha sangat sensitif jika ada regulasi maupun aturan yang tidak menyenangkan. Oleh karenanya terkait dengan masalah upah buruh dirinya meminta agar pemerintah pusat maupun daerah bisa membuat aturan yang berkeadilan. “Yang penting adil, tidak memberatkan pengusaha, dan masyarakat (buruh) juga bisa sejahtera,” katanya.

Kejar Target

Adapun disinggung akan projek dan target kedepan, menurut Soenoto ada yang menjadi perhatian oleh industri mebel atau furniture yaitu pengembangan pasar, peningkatan produksi, dan ketersediaan bahan baku juga diamankan. “Dan setiap tahunnya kami menargetkan peningktan pertumbuhan produksi sebesar 20 persen. dan saat ini produksi kami pertahunnya untuk semua produk baru US$ 2,2 milliar dollar, adapun targetnya sampai dengan 5 tahun ke depan bisa menghasilkan sebesar US$ 5 milliar dollar,” papar dia.

“Pertumbuhan 20 persen tahun depan itu tidak muluk-muluk asal tidak ada gangguan. Diharapkan jika pemerintah tidak bisa membuat aturan yang tidak menyenangkan jangan membuat aturan yang mengganggu agar kami bisa mengejar target dan konsentrasi produksi,” tegasnya.

Apalagi menurut dia, saat ini Presiden Jokowi latar belakangnya dari pengusaha furniture, sehingga tahu pasti masalah dan kendala yang dihadapi di industri ini. Harapannya dengan begitu regulasi maupun kebijakan yang nantinya dikeluarkan oleh pemerintah tidak memberatkan pengusaha.

”Pemerintan lalu tidak terlalu paham akan industri mebel ataupun furniture sehingga kebijakannya banyak yang tidak sesuai dengan kami. Harapannya presiden yang sekarang berasal dari dunia industry yang sama dan dia lebih paham. Oleh karenanya harapannya kebijakannya sesuai dengan apa yang kami harapkan,” tuturnya.

Setiap 5 tahun Sekali

Terkait dengan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin menilai perlu adanya perubahan metode penetapan UMP guna meminimalisir terjadinya gejolak penolakan dari buruh ketika penetapan UMP dilakukan.

Perubahan yang dimaksud yaitu perhitungan besaran UMP yang biasanya dilakukan tiap tahun diubah menjadi untuk lima tahun ke depan. Dengan demikian, lebih ada kepastian baik bagi pengusaha maupun bagi para buruh.

"Ke depannya ada semacam pemikiran dalam lima tahun ke depan untuk kenaikannya sudah terjadwal dan ada ukuran tertentu. Sehingga ada skema pembiayaan sehingga teratur," katanya.

Selain itu menurutnya, buruh juga tidak boleh menuntut kenaikan UMP terlalu berlebih. Kenaikan upah sebaiknya juga berdasarkan pada tingkat produktifitas masing-masing buruh. "Produktivitas juga dipertimbangkan. Jadi di satu sisi tenaga kerja diperhatikan dan satu sisi dunia usaha diperhatikan," lanjutnya.

Untuk mencari jalan tengah mengenai upah ini, Saleh menyatakan dirinya akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri. "Dari industri mau apa, nanti ketemu dengan menaker besok. Sehingga sejalan dengan apa yang saya pikirkan. Supaya kita win-win solution," tandasnya.