Realisasi Penerimaan Pajak Baru 75%

NERACA

Jakarta - Realisasi penerimaan pajak hingga 14 November 2014 baru mencapai 75,73 persen, atau Rp812,1 triliun dari total target Rp1.072,38 triliun.

Walau begitu, realisasi penerimaan pajak tersebut mengalami kenaikan 6,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, Rp761,73 triliun,” seperti dikutip dalam keterangan tertulis Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, di Jakarta, Kamis (27/11).

PPh migas tercatat sebesar Rp74,5 triliun, atau 88,8 persen dari target yang sebesar sebesar Rp83,89 triliun. Sementara dari PBB tercatat sebesar Rp14,9 triliun, atau 68,56 persen dari target Rp21,7 triliun.

Sementara untuk PPh nonmigas tercatat Rp389,16 triliun, atau 80,08 persen dari target di APBNP 2014 yang sebesar Rp485,98 triliun.

Terbesar, disumbang dari PPh pasal 25/29 badan sebesar Rp124,7 triliun, atau 68,64 dari target. PPh pasal 25/29 badan ini mengalami penurunan 6,54 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, Rp133,4 triliun.

Lalu dari PPh pasal 21 tercatat Rp93,097 triliun, atau 88,1 persen dari target. PPh pasal 24 impor tercatat Rp35,35 triliun, atau 82,5 persen. Dan PPh final tercatat Rp73,8 triliun, atau 88,01 persen dari target.

Selanjutnya, PPN dan PPnBm tercatat Rp328,49 triliun, atau 69,07 persen dari target Rp467,59 triliun. Terbesar, PPN dalam negeri tercatat Rp186,3 triliun, atau 67,8 persen dari target. Sementara PPN impor tercatat Rp128,7 triliun, atau 72,84 persen dari target.

Namun begitu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro percaya diri penerimaan pajak dan cukai jika ditotal akan melewati Rp1.000 triliun pada akhir tahun 2014. Walaupun pada penerimaan pajak sendiri sampai saat ini di bawah Rp1.000 triliun. " Meski belum memenuhi target, tapi ini pencapaian sangat baik," kata Bambang.

Namun untuk di tahun 2015, target yang akan dicapai akan cukup sulit karena mencapai Rp1.400 triliun untuk penerimaan pajak dan cukai.

Untuk capai target berat ini, butuh dukungan penuh dari pimpinan negara dan rekan-rekan menteri. Dan satu lagi, kami di Kemenkeu termasuk di cukai berkomitmen berikan yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan APBN. "Karena baik tidaknya APBN, besar kecilnya defisit sangat dipengaruhi dari kemampuan kita penuhi target," tuturnya.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany menyatakan menumpuknya kendala yang dihadapi lembaganya menjadi faktor penghambat melesetnya target pendapatan yang diamanatkan negara dalam APBN. "Perbaikan-perbaikan kita banyak, tapi kendalanya juga banyak masalah," ujarnya.

Menurut Fuad, persoalan yang dihadapi lembaganya dalam merealisasikan target pendapatan negara cukup banyak. Selain persoalan sistem yang belum semuanya terkoneksi menggunakan IT atau teknologi informasi, minimnya kantor pajak, biaya operasional, serta kurangnya jumlah pegawai saat ini menjadi faktor lain penghadang raihan target tersebut. "Akhirnya, ya, kita kerja semaksimal mungkin dengan yang ada saat ini," kata dia. [agus]

BERITA TERKAIT

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…