Dicari Kepala BIN Periode 2014-2019

Oleh: Toas H, Pemerhati Masalah Strategis Indonesia

Jumat, 28/11/2014

Posisi Jaksa Agung sudah diisi yaitu oleh politisi Partai Nasdem, yang penunjukkannya menimbulkan pro dan kontra serta prejudice yang cukup beragam. Setelah posisi Jaksa Agung terisi, maka mata publik dan wacana publik tampaknya mengarah kepada salah satu jabatan yang paling strategis bagi kepala negara, karena jabatan tersebut berfungsi sebagai “mata, telinga dan otak” yang memperlancar pelaksanaan tugas kenegaraan dari kepala negara dan kepala pemerintahan. Jabatan apakah itu, jawabannya yaitu jabatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Wacana dan informasi yang berkembang terkait komandan tertinggi “komunitas telik sandi” ini pun sudah bermunculan dalam pemberitaan media massa antara lain nama As’ad Said Ali, mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara yang juga Wakil Ketua Umum PBNU, Sjafrie Sjamsoeddin, termasuk nama Kepala BIN saat ini, Marciano Norman, serta sejumlah nama yang bermunculan akhir-akhir ini seperti mantan Kapolri, Jenderal Pol Purn Dai Bachtiar. Tidak menarik tulisan ini jika menyoroti siapa diantara nama-nama tersebut yang paling layak untuk menjadi “Pejaten satu”, namun tulisan ini akan semakin menarik jika dikaitkan dengan ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan (ATGH) yang dihadapi oleh negara tercinta di bawah kepemimpinan Jokowi-JK, dan Kepala BIN seperti apa yang diyakini dapat menjawab ATGH tersebut, sehingga dapat memperingan tugas kepala negara.

Sembilan Agenda Strategis

Seperti diketahui bersama, bahwa pemerintahan Jokowi-JK mempunyai 9 agenda strategis yang akan dicoba untuk dicapainya sampai tahun 2019 yang dikenal dengan “Nawacita” yaitu: pertama, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Kedua, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan tepercaya. Ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah –daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Keempat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasisi stem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa. Kesembilan, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sebagai Kepala BIN, siapapun nantinya yang akan terpilih sudah pasti harus dapat memetakan ATGH terutama ancaman selama proses pelaksanaan Nawacita tersebut, untuk kemudian dilakukan scenario dan foresight serta force field analysis untuk meminimalisir terealisasinya ancaman tersebut dengan mengetahui kemampuan dan kapasitas lembaga intelijen dalam melaksanakan tugasnya menghilangkan ancaman atau setidaknya tidak menjadikan ancaman tersebut menimbulkan dampak destruktif. Hal ini adalah lumrah dan wajar, karena pada dasarnya tugas utama lembaga intelijen negara dimanapun juga adalah meminimalisir ancaman terhadap kepentingan nasional negaratersebut.

Kalau dipetakan secara garis besar dan selintas, maka “Nawacita” yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi-JK dapat mengerucut kepada pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap negara dan pemerintah; pembangunan ekonomi ;pembangunan karakter bangsa dan menegakkan wajah serta harga diri Indonesia di fora internasional.

Untuk melaksan akan hal diatas, maka tata kelola pemerintahan dan reformasi sistem birokrasi patut dikedepankan. Menurut dokumen United Nations Development Programme (UNDP), tata kelola pemerintahan adalah “penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Good governance adalah masalah perimbangan antara negara, pasar dan masyarakat. Pemerintah berkewajiban melakukan investasi untuk mempromosikan tujuan ekonomi jangka panjang seperti pendidikan kesehatan dan infrastuktur.

Sementara itu, Ketua KPK, Abraham Samad menilai sistem birokrasi yang berlaku saat ini ternyata mendukung terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan fokus memberantas korupsi dengan memperbaiki sistem birokrasi. KPK ingin memperbaiki sistem yang ada di kementerian yang selama ini mendorong orang melakukan korupsi agar celah yang ada dapat ditutup. Pemberantasan korupsi di Indonesia, harus diikuti dengan perbaikan sistem yang ada agar kasus yang serupa tidak terulang lagi. Dalam memberantas korupsi kita tidak bisa lagi mengandalkan manusia yang memilikii ntegritas dan moral yang sempurna tanpa memperbaiki sistem yang ada. KPK mendapatkan mandat dari pemerintah untuk bersama-sama memperbaiki sistem birokrasi pemerintahan yang transparan dan bersih.

Tugas Tidak Mudah

Pelaksanaan MEA 2015, tidak hanya menghadirkan ancaman dalam ranah perekonomian saja, melainkan ancaman di ranah sosial budaya, karena di era tersebut mobilitas penduduk dalam konteks pengungsi ataupun imigran gelap akan ditandai dengan tuntutan adanya kesehatan global serta pengurangan kesenjangan yang berhubungan dengan penyakit dan akses keperawatan untuk kesehatan. Sementara itu, anak-anak pengungsi atau imigran gelap berpotensi kehilangan anggota keluarga, hidup sendirian, depresi, kekurangan uang, menghadapi kendala bahasa bahkan ditahan. Disinilah “Nawacita” yang pertama dipertaruhkanya itu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

Informasi Warfare (IW) terutama dalam dunia maya telah menjadi perbatasan negara tidak jelas, menantang batas-batas negara, dan memberikan militer sebuah bangsa untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik tertentu , memungkinkan untuk propaganda. Potensi konflik masa depan abad ke-21 tidak hanya terbatas pada bidang militer tradisional, bahkan berkembang menjadi ketergantungan pada dunia maya telah membuat isu-isu yang berkaitan dengan keamanan nasional bahkan lebih rentan. Taktik perang cyber dengan biaya yang relatif rendah dan tersedia, membuat negara-negara serta aktor-aktor non negara untuk mengeksploitasi kemampuan hacker. Meningkatnya penggunaan teknik asimetris yang akan menentukan konflik di masa depan, menunjukkan penggunaan perang cyber sebagai alat utama. Program “Nawacita” terkait dengan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia akan menghadapi tantangan dan ancaman serius di era information warfare ini.

Last but not least, banyak jenis ancaman lainnya yang akan dihadapi pemerintahan Jokowi-JK dan BIN harus dapat meminimalisirnya bahkan mengubahkan menjadi peluang untuk kepentingan nasional. Ancaman tersebut antara lain terkait keamanan navigasi, outer space, air traffic control, berkembangnya ideologi transnasional, pelaku lone wolfdalam era terorisme internasional yang akan bertambah, pro kontra pembangunan nuklir di ASEAN, peningkatan kemampuan cyber di Asia Pasifik yang dapat berpengaruh terhadap kemampuan militer, ancaman di era hybrid, ketahanan energi, ketahanan pangan dan krisis air bersih yang akan menjadi pemicu konflik internasional serta infiltrasi budaya asing memanfaatkan era perdagangan bebas. So, tidak mudah menjadi Kepala BIN kedepan. Siapa yang sanggup ?.Mudah-mudahan Presiden Jokowi tidak salah pilih dan segera memutuskan siapa Kepala BIN yang akan mendampinginya sampai tahun 2019 mendatang. Semoga.***