Hemat Anggaran Diprioritaskan

Keputusan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akhirnya menjadi hal dilematis bagi pemerintah. Karena masalah harga BBM saling terkait dengan berbagai aspek kehidupan sehingga sulit dipecahkan. BBM sebagai sumber energi utama tidak hanya untuk transportasi, tetapi juga untuk industri. Jika harga BBM dinaikkan, hal itu akan mendongkrak biaya transportasi barang-barang kebutuhan yang pada akhirnya ditanggung konsumen dalam bentuk harga produk yang semakin mahal.

Konsekuensi logis penaikan harga BBM guna mengurangi subsidi, secara otomatis akan berdampak langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan inflasi kian menggelembung. Yang pada gilirannya akan menggiring jutaan penduduk Indonesia yang semula berada di sekitar garis kemiskinan menjadi miskin dan yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi semakin miskin.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini mencapai 30 juta orang. Nah, apabila harga BBM dinaikkan, jumlah kemiskinan bertambah secara bermakna. Proses pemiskinan akan dialami sekitar 18,5 juta rumah tangga yang identik dengan 74 juta jiwa.

Seiring dengan proses pemiskinan itu, pemerintah telah mencanangkan gerakan hemat BBM bersubsidi dan mengeluarkan kebijakan untuk membantu masyarakat miskin lewat tiga kartu sakti, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Secara kuantitatif, dari hasil simulasi, tambahan orang miskin baru jika harga BBM dinaikkan bisa mencapai 2 sampai 3 kali lipat dari sebelumnya, pengangguran terbuka baru bisa mencapai 20 juta jiwa, dan kenaikan harga barang bisa mencapai 30%.

Ini menunjukkan betapa dahsyatnya implikasi penaikan harga BBM terhadap ekonomi masyarakat bila tanpa diimbangi dengan kompensasi yang memadai.Akar masalah masih besarnya subsidi BBM sebenarnya ialah rendahnya daya beli sebagian besar masyarakat karena mereka hidup dalam lingkaran kemiskinan.

Bagaimanapun, sudah menjadi rahasia umum bahwa salah jika pemerintah menyubsidi harga BBM.Yang benar adalah, menyubsidi orang (yang berhak menerima BBM) secara langsung. Jadi, masalahnya bagaimana bisa memberlakukan harga BBM yang tak lagi disubsidi, tetapi tetap bisa memberikan subsidi (dalam bentuk jaminan sosial atau pemberdayaan ekonomi yang padat karya dan berkelanjutan) kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkannya secara tepat sasaran.

Di sisi lain, pemerintah harus mampu mengendalikan konsumsi BBM dan listrik agar tidak melebihi pagu anggaran subsidi energi pada APBN. Jika harga BBM tidak dinaikkan, pemerintah harus menutup besaran subsidi dari pos lain.

Opsinya melakukan penghematan dan efisiensi anggaran pada semua kegiatan. Namun, kebijakan penghematan anggaran dapat berdampak kontraproduktif terhadap perekonomian. Sejatinya fungsi belanja pemerintah ialah untuk menstimulus perekonomian nasional.

Untuk mencegah membengkaknya subsidi energi sekaligus menyelamatkan APBN, pemerintah harus melakukan pembatasan sekaligus pengawasan ketat konsumsi BBM bersubsidi dan listrik. Penggunaan premium harus diperketat dengan mekanisme yang bisa diandalkan sehingga penggunaan BBM bersubsidi bisa dikurangi dan pemanfaatannya berhasil.

Kini saatnya perlu ada revitalisasi gerakan hemat energi ialah roh penyelamat bagi anggaran negara agar tidak jebol menahan beban subsidi BBM yang kelewat besar. Meminta masyarakat untuk berhemat ialah tindakan yang baik dan bijaksana. Namun, lebih bijaksana kalau para pemimpinnya memberi contoh untuk berhemat mulai dari hal-hal kecil. Tanpa teladan pemimpin, mustahil ajakan gerakan hemat energi akan berhasil.

BERITA TERKAIT

Jika Berinovasi, PLN Bisa Hemat Hingga Rp1 triliun

  NERACA   Jakarta - Perusahaan Listrik Negara (PLN) memproyeksikan jumlah efisiensi yang diciptakan dari inovasi-inovasi korporat bisa mencapai Rp1…

Kapolri - Anggaran Densus Tipikor Diajukan Rp2,6 Triliun

Jenderal Tito Karnavian  Kapolri Anggaran Densus Tipikor Diajukan Rp2,6 Triliun Jakarta - Polri mengajukan anggaran kinerja Detasemen Khusus (Densus) Tindak…

Anggaran Keperluan Pilkada Jabar Capai Rp1,1 Triliun Lebih

Anggaran Keperluan Pilkada Jabar Capai Rp1,1 Triliun Lebih NERACA Sukabumi - Anggaran untuk keperluan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Awas Korupsi di Desa

Membanjirnya anggaran negara ke desa pada hakikatnya bertujuan mulia, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun pada kenyataannya, banyak aparat…

Apresiasi Kinerja Jokowi-JK

Memasuki usia ke-3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, masyarakat sudah merasakan dinamika pembangunan yang positif. Tidak heran jika pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi,…

Komitmen Anies-Sandi Ditunggu

  Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya resmi memegang tampuk kepemimpinan birokrasi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Kita mendukung…