BI Rate Tertinggi di Dunia

DAYA SAING PRODUK INDONESIA MAKIN LEMAH

Kamis, 27/11/2014

Jakarta – Kalangan pengamat ekonomi menilai kebijakan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan dari 7,5% menjadi 7,75% diprediksi mempersulit sektor riil berkembang di negeri ini, dan berpotensi memperlemah nilai tukar (kurs) rupiah di tengah menurunnya kepercayaan bisnis global dalam lima tahun terakhir ini.

NERACA

Menurut pengamat ekonomi yang juga Ketua LP3EI Kadin Prof Dr. Didiek J. Rachbini, langkah Bank Indonesia yang kembali reaktif menaikan suku bunga acuan (BI Rate) sebagai antisipasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan mengorbankan sektor rill. “Sejauh ini, dengan BBM naik maka sektor rill ikut terkena imbasnya. Jika ditambah dengan kenaikan BI Rate, maka terjadi “pukulan” terhadap sektor rill terasa double,” ujarnya kepada Neraca, Rabu (26/11).

Didiek mengatakan, BI Rate yang dipatok pada angka 7,75% merupakan acuan bunga bank sentral yang paling tinggi sedunia. Dia melihat, otoritas moneter negara di G-20, tak ada yang menetapkan suku bunga setinggi seperti di Indonesia. “Sampai kapan BI menaikkan terus. Jangan sampai mengorbankan sektor riil. BI Rate mendekati 8% itu tertinggi di muka bumi, jangan sampai naik lagi,” ujarnya.

Dia menilai kenaikan suku bunga acuan itu tidak otomatis berbanding lurus dengan penurunan inflasi, seperti dalih yang selalu disampaikan Bank Indonesia. Alasannya, masalah struktural, seperti problem pasokan pangan masih terjadi. Impor juga tetap tinggi.

Didiek mengingatkan, tanpa perbaikan dari sisi kebijakan pemerintah, langkah BI mengerek suku bunga hanya akan membuat sektor riil sulit bangkit “Makanya, proyeksi pertumbuhan tahun ini kita desain realistis. Kalau potensi agar bisa 6% masih bisa, tergantung pemerintah apakah menjalankan tugasnya,” tuturnya.

Lebih jauh lagi, Didik menganggap tidak mungkin pemerintah bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 6% sesuai APBN, jika otoritas moneter mengetatkan kucuran dana. “Dengan tingkat suku bunga tinggi, likuiditas ketat tidak mendukung adanya pertumbuhan. Seakan-akan memang diredam. Ini salah satu alasan mengapa proyeksi kami pertumbuhan ke depan tidak akan tinggi,” pungkasnya.

Kebijakan suku bunga tinggi ini ternyata belum mampu meredakan gejolak dolar AS dan inflasi yang masih tetap mengancam. Nah, jika BI masih tetap menggunakan pendekatan suku bunga, Indonesia akan kembali masuk rezim suku bunga tinggi. Sejarah membuktikan, BI senantiasa menggunakan suku bunga tinggi untuk meredakan panasnya ekonomi Indonesia.

Apa yang akan terjadi? Pengalaman menunjukkan, kebijakan suku bunga tinggi akan dapat membawa Indonesia ke lembah krisis. Efeknya kurang mendorong pertumbuhan ekonomi dan justru terjadi kontraksi yang cepat dan besar dalam jangka pendek.

Direktur Indef, Enny Sri Hartati, menuturkan langkah yang diambil oleh Bank Indonesia (BI) dengan menaikan suku bunga acuan dari 7,5% menjadi 7,75% merupakan langkah yang tidak tepat dan hanya menimbulkan masalah baru. Memburuknya perekonomian di mana menimbulkan pelemahan rupiah bisa terjadi karena sektor riil yang tidak berkembang sehingga mengalami high cost economy. Jalan keluar menyehatkan ini, bukan dengan menaikkan BI Rate, tapi minimal mempertahankannya dan seandainya memungkinkan malah diturunkan agar sektor rill dapat bergairah.

Utang Swasta Meningkat

"Persoalan utama yang kita hadapi sektor riil yaitu defisit neraca perdagangan, inflasi tinggi karena sektor riil kita tidak berkembang. Yang tumbuh sektor yang tidak menghasilkan barang, tapi semua sektor menghasilkan barang malah menurun. Industri, pertanian terus menurun. Sektor tambang juga terus menurun," kata dia.

Kenaikan BI Rate, lanjutnya, justru akan memberikan dampak buruk dengan semakin merosotnya sektor riil. Semakin lama, Indonesia nantinya tidak akan lagi mempunyai daya saing. Kenaikan suku bunga hanya memberi dampak jangka pendek dengan mengorbankan ekonomi jangka menengah dan jangka panjang.

"Selama ini kebijakan BI hanya sebagai pemadam kebakaran saja, dan kenaikan BI Rate dalam jangka pendek bisa menekan laju kenaikan dari apresiasi rupiah karena dari sisi psikologi sentimen. Dengan adanya BI Rate naik, orang akan bertahan, tidak akan ada outflow. Iming-iming suku bunga tinggi justru membuat pemilik dana stay lebih dalam. Tapi dengan kenaikan BI Rate ini biayanya sangat mahal, ekonomi yang menjadi korban," jelasnya.

Kenaikan BI Rate, menurut dia, turut akan memperbesar utang luar negeri swasta. Hal ini terjadi karena suku bunga Indonesia semakin tidak kompetitif. "Utang swasta lebih baik mengutang keluar negeri. Suku bunga lebih kompetitif di luar negeri," ujarnya.

Pengamat ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) Syarkawi Rauf menilai, kebijakan BI menaikkan suku bunga acuan sebagai langkah tidak tepat. Seharusnya BI mengefektifkan peran serta stakeholders terkait seperti Tim Pengendalian Inflasi (TPID) yang memastikan ketersediaan bahan pangan supaya gejolak inflasi bisa diredam semaksimal mungkin.

"Tugas BI bukan hanya menaikkan BI Rate. Kebijakan yang tidak tepat ini justru akan membuat target pertumbuhan bisnis bank melambat," kata dia.

Dia memberi contoh pertumbuhan ekonomi diharapkan tercapai 5% harusnya mendongkrak pertumbuhan kredit sampai 17%, namun karena suku bunga acuan yang naik, tentu akan menghambat target bank. Kebijakan BI menaikkan suku bunga acuan tentu sebagai upaya untuk memperkuat likuiditas keuangan. Kenaikan BI Rate akan berdampak pada stagnasi sektor riil karena bunga pinjaman akan meningkat. Hal ini akan memberatkan pelaku usaha dalam memenuhi pembayaran tagihan.

"Kenaikan BI Rate berpotensi menaikan suku bunga pinjaman yang dapat mengganggu kemampuan peminjam dalam melakukan pembayaran. Melihat kondisi tersebut, kenaikan bunga kredit akan memicu peningkatan kredit macet. Selain NPL yang naik, NIM (Net Interest Margin) perbankan juga diperkirakan akan meningkat," ujarnya.

Dia menjelaskan, kenaikan suku bunga acuan ini diharapkan dapat memikat dana asing yang keluar akibat pelemahan nilai tukar rupiah, bisa kembali masuk ke Indonesia."Namun, dana asing yang masuk ke Indonesia itu dominan hanya berputar di pasar modal. Ini juga yang harus diantisipasi oleh pemerintah khususnya BI," ujar dia.

Upaya antisipasi yang dimaksud, lanjut dia, bagaimana pemerintah dan BI mengupayakan dana yang terkumpul tadi bisa disalurkan ke sektor riil."Sehingga bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara nyata," jelas Syarkawi.

"Hal ini karena penopang ekonomi Indonesia masih didominasi oleh sektor konsumsi. Tentunya ini efeknya akan meluas," ungkap dia.

Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini juga mengatakan keputusan BI mengerek suku bunga acuan menjadi 7,75%, salah satunya akan berdampak daya beli masyarakat turun. Tidak seharusnya pemerintah hanya memikirkan bagaimana menekan inflasi, namun mengabaikan pertumbuhan ekonomi.

"Kenaikan suku bunga menyebabkan bermacam-macam seperti beban angsuran pinjaman yang harus dibayar masyarakat menjadi tambah mahal. Nah hal itu menyebabkan daya beli masyarakat menjadi turun," ujarnya. agus/bari/mohar