NERACA

Jakarta – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Roy Sparringa mengatakan bahwa pengolahan jamu oleh industri mikro perlu sentuhan teknologi agar menghasilkan produk yang lebih tahan lama. “Kalau jaman dulu jamu atau ramuan setelah dibuat langsung dikonsumsi, tapi sekarang, diproses dan dikemas untuk dikirim ke tempat lain sehingga membutuhkan bantuan teknologi," katanya di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (26/11).

Menurut dia, hal ini dilakukan agar produk yang mereka hasilkan bisa lebih higienis dan tidak cepat kadaluarsa sehingga dapat lebih kompetitif. "BPOM turut membantu usaha mikro, tetapi masih dalam skala kecil. Jika pemerintah membantu kami dengan anggaran yang lebih banyak, tentu akan dapat membantu industri mereka dengan lebih baik," ujarnya.

Saat ini, kata Roy Sparringa, BPOM telah bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Perdagangan untuk menciptakan program terintegrasi untuk membantu industri mikro tersebut. "Kami juga akan terus proaktif membantu mereka agar industri mikro jamu dapat lebih terangkat dan maju," kata dia.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Irwan Hidayat mengatakan jika dikelola dengan lebih baik, industri jamu menjadi peluang bisnis yang potensial. "Jamu banyak peluangnya, masyarakat bisa memanfaatkannya, mulai dari pertaniannya, bahan baku hingga pengolahannya, jadi, industri jamu harus lebih dikembangkan lagi," kata dia.

Masih dari laman yang sama, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan KebudayaanPuan Maharani mengatakan bahwa jamu Indonesia selain dikenal luas di kawasan ASEAN, juga populer di negara-negara Eropa dan Amerika.

"Hal ini merupakan hasil dari gerakan Brand Jamu Indonesia selama enam tahun terakhir, dan membuktikan bahwa nilai-nilai budaya warisan leluhur bangsa kita tidak kalah bersaing dengan produk mancanegara," katanya.

Ia mengatakan, bangsa Indonesia tidak boleh berpuas diri sampai di sini. Semua kementerian dan pemangku kepentingan harus terus mendorong upaya-upaya yang lebih terstruktur dan masif dalam upaya pengembangan jamu.

"Hal ini dimaksudkan agar seluruh kebutuhan obat dan bahan obat asli indonesia tidak hanya menjadi primadona di negeri sendiri, tetapi juga memanfaatkan pasar ekspor yang masih terbuka luas," kata Puan Maharani.

Selain itu, ia mengatakan bahwa seharusnya juga ada konsep untuk melestarikan budaya jamu secara sistematik, sehingga generasi muda ikut berperan melestarikannya. Program saintifikasi untuk pengembangan jamu pun harus terus dilakukan baik secara legal maupun operasional, kata dia. "Ini juga tak terlepas dari tantangan pemanfaatan dan pengembangan jamu yang masih sangat besar, baik dari tataran konsep maupun operasional," ujar Puan Maharani.

Yang pertama, katanya, filosofi tentang pengetahuan jamu belum terbangun sehingga pemanfaatan jamu hanya dalam ranah pengobatan konvensional, sehingga roh dan substansi jamu menjadi kabur.

Kedua, lanjutnya, industri bahan baku, kesehatan, kecantikan, kebugaran, pangan dan pariwisata sebagai muara ekonomi pemanfaatan jamu belum tumbuh dan tergarap secara maksimal.

"Sehingga ke depan, kita harus dapat menjawab berbagai tantangan dan peluang seperti menstabilkan persedian dengan permintaan jamu, sehingga nilai luhurnya dapat dilestarikan dan memiliki nilai lebih," katanya.

Nilai ekonomi jamu di Indonesia sepanjang 2014 mencapai Rp13 triliun atau naik 10 persen dibanding tahun 2013, kata Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati Kemenko Bidang Perekonomian Diah Maulinda. "Ini menjadi bukti bahwa jamu tidak hanya sebagai produk kesehatan, tetapi juga menjadi produk ekonomi bernilai tinggi," katanya di tempat yang sama.

Oleh karena itu, kata dia, Kemenko Bidang Perekonomian dan kementerian terkait lainnya terus mendorong jamu masuk ke pasar global dan melakukan "branding" jamu sebagai milik Indonesia.

"Salah satu upaya mewujudkannya, sejak 2008 kami melakukan acara kumpul bersama untuk membahas perkembangan jamu, dan hal ini juga didukung oleh presiden kala itu," tutur Diah Maulinda.

Kedepannya, lanjut dia, pemerintah akan mengembangkan program-program untuk meningkatkan eksistensi jamu dan menjadikannya sebagai program nasional. "Selain sudah adanya desa jamu di Sukoharjo, kedepannya nanti ada sistem informasi jamu agar bisa dikenal lebih baik oleh masyarakat luas," ucapnya.

Selain itu, tutur Diah Maulinda, saat ini juga sedang dikerjakan naskah akademik tentang penyusunan undang-undang mengenai jamu. "Diharapkan, jamu juga dapat berkontribusi terhadap cita-cita bangsa mencapai kedaulatan pangan," tukasnya.

Industri jamu dan obat tradisional juga mencatatkan prestasi yang cukup menggembirakan dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut terlihat dari omzet yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, penjualan mencapai Rp. 14 triliun dan pada tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp 15 triliun.

Saat ini, terdapat 1.247 industri jamu yang terdiri dari 129 Industri Obat Tradisional (IOT) dan selebihnya termasuk golongan Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT) dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia terutama di Pulau Jawa. Bahkan, industri obat tradisional mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 15 juta orang.