KETUA DPRD KOTA SUKABUMI, AEP SAEPURAHMAN ; Penyusunan RAPBD Perlu Strategi

NERACA

Sukabumi - Tantangan utama pembangunan di daerah yakni penciptaan pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan ketenagakerjaan, serta pembangunan tata kelola yang baik dan peningkatan sinergi, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal tersebut, menurut Ketua DPRD Kota Sukabumi, Aep Saepurahman, dapat dilakukan melalui strategi penyusunan RAPBD, serta sinkronisasi antara RKPD, KUA, PPAS dan RAPBD. Selain itu, juga dapat dilakukan melalui penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta membangunan komunikasi yang konstruktif, antara Pemerintah Daerah dan DPRD, termasuk menaati jadual, sesuai tahapan penyusunan APBD.

Ditandaskannya, kebijakan pendapatan harus terukur dan rasional, serta tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Demikian pula kebijakan belanja daerah, harus dialokasikan secara riil dan merata, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Sedangkan hal-hal khusus di Kota Sukabumi, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Sukabumi, semua pihak harus secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggarannya, sesuai dengan program dan kegiatan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua DPRD Kota Sukabumi mengatakan, dengan Otonomi Daerah atau Otda, telah terjadi perubahan paradigma, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan APBD, yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dengan model perumusan kebijakan, melibatkan tiga elemen yang terintegrasi, yakni masyarakat, DPRD dan eksekutif.

Untuk itu, akurasi perumusan kebijakan oleh eksekutif dan legislatif, sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat. Begitu pula diperlukan keluasan pengetahuan dan keakhlian fungsional, dalam bidang yang akan diputuskan yang aksesnya kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat.

“Jadi penyusunan RAPBD tidak bisa sembarangan atau seenaknya saja dibuat. Penyusunan RAPBD perlu strategi dan sinkronisasi antar kepentingan,” tandas Ketua DPRD Kota Sukabumi.

BERITA TERKAIT

Dana Desa untuk Pembangunan Terbukti Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat - Wakil Ketua MPR

Dana Desa untuk Pembangunan Terbukti Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Wakil Ketua MPR NERACA Sukabumi - Pembangunan desa melalui penggelontoran Dana Desa…

Jakarta Perlu Lakukan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pencemaran Udara

Jakarta Perlu Lakukan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pencemaran Udara NERACA Jakarta - Jakarta perlu melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait…

Perlu Aturan Uang Digital

Di tengah makin maraknya peredaran uang digital, hingga saat ini baik Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlihat…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Pemprov Jabar Dorong Industri Kelola Limbah Secara Terpadu

Pemprov Jabar Dorong Industri Kelola Limbah Secara Terpadu NERACA Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mendorong industri mengelola…

Pemprov Banten Lanjutkan Program Revitalisasi Banten Lama

Pemprov Banten Lanjutkan Program Revitalisasi Banten Lama NERACA Serang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada 2019 kembali melanjutkan program revitalisasi…

DPRD Siap Bahas Tiga Raperda - Pemkot Sukabumi Berencana Dirikan Televisi Lokal

DPRD Siap Bahas Tiga Raperda Pemkot Sukabumi Berencana Dirikan Televisi Lokal NERACA Sukabumi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota…