KETUA DPRD KOTA SUKABUMI, AEP SAEPURAHMAN ; Penyusunan RAPBD Perlu Strategi

NERACA

Sukabumi - Tantangan utama pembangunan di daerah yakni penciptaan pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan ketenagakerjaan, serta pembangunan tata kelola yang baik dan peningkatan sinergi, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal tersebut, menurut Ketua DPRD Kota Sukabumi, Aep Saepurahman, dapat dilakukan melalui strategi penyusunan RAPBD, serta sinkronisasi antara RKPD, KUA, PPAS dan RAPBD. Selain itu, juga dapat dilakukan melalui penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta membangunan komunikasi yang konstruktif, antara Pemerintah Daerah dan DPRD, termasuk menaati jadual, sesuai tahapan penyusunan APBD.

Ditandaskannya, kebijakan pendapatan harus terukur dan rasional, serta tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Demikian pula kebijakan belanja daerah, harus dialokasikan secara riil dan merata, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Sedangkan hal-hal khusus di Kota Sukabumi, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Sukabumi, semua pihak harus secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggarannya, sesuai dengan program dan kegiatan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua DPRD Kota Sukabumi mengatakan, dengan Otonomi Daerah atau Otda, telah terjadi perubahan paradigma, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan APBD, yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dengan model perumusan kebijakan, melibatkan tiga elemen yang terintegrasi, yakni masyarakat, DPRD dan eksekutif.

Untuk itu, akurasi perumusan kebijakan oleh eksekutif dan legislatif, sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat. Begitu pula diperlukan keluasan pengetahuan dan keakhlian fungsional, dalam bidang yang akan diputuskan yang aksesnya kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat.

“Jadi penyusunan RAPBD tidak bisa sembarangan atau seenaknya saja dibuat. Penyusunan RAPBD perlu strategi dan sinkronisasi antar kepentingan,” tandas Ketua DPRD Kota Sukabumi.

BERITA TERKAIT

Kelompok Tani Hutan Tetap Panen di Tengah Wabah Corona

Kelompok Tani Hutan Tetap Panen di Tengah Wabah Corona NERACA Bogor - Meski wabah virus Corona tengah merebak, Balai Diklat…

BKSDA Bengkulu Lepas Liar 56 Burung Dilindungi di Kawasan TNBBS

BKSDA Bengkulu Lepas Liar 56 Burung Dilindungi di Kawasan TNBBS NERACA Bengkulu - Sebanyak 56 ekor burung dilindungi, dilepasliarkan oleh…

Peran Wanita Telaten Dibalik Sukses Penangkaran Burung di Klaten

Peran Wanita Telaten Dibalik Sukses Penangkaran Burung di Klaten NERACA Klaten - Pepatah mengatakan, dibalik pria hebat terdapat seorang wanita…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Jamkrindo Syariah Salurkan 1.000 Paket Sembako untuk Dhuafa

Jamkrindo Syariah Salurkan 1.000 Paket Sembako untuk Dhuafa  NERACA Jakarta - Jamkrindo Syariah (Jamsyar) bekerja sama dengan Dompet Dhuafa dan…

Lippo Karawaci Siapkan Dana Rp 75 miliar untuk Buyback Saham

Lippo Karawaci Siapkan Dana Rp 75 miliar untuk Buyback Saham  NERACA Jakarta - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) telah meluncurkan…

Golkar dan GM-FKPPI Peduli Berikan Sembako bagi Ojol dan Masyarakat

Jakarta-Merebaknya wabah Covid-19 belakangan ini membuat Partai Golkar dan Generasi Muda (GM) Forum Komunikasi Putra- Putri Purnawirawan TNI/Polri (GM- FKPPI)…