Khawatir Bubble Pinjaman Valas Dibatasi

NERACA

Jakarta---Pemerintah mengungkapkan imbauan pembatasan pinjaman valuta asing dimaksudkan demi mencegah terjadinya penggelembungan (bubble) ekonomi. Alasannya dengan imbauan itu agar tidak terjadi lagi missmatch antara pinjaman dengan kemampuan bayar perusahaan. “Maksudnya dijaga supaya tidak terlalu mudah, jadi BI supaya mengontrol arus pinjaman asing swasta itu tidak missmatch oleh penerimaan perusahaan tersebut yang kebanyakan rupiah atau jangka pendek," kata Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Rabu (7/9)

Lebih lanjut Bambang menyarankan agar perbankan dalam negeri lebih memprioritaskan pendanaan untuk perusahaan swasta yang sedang tumbuh. Ini demi mencegah penggelembungan. "Dan mungkin menjelaskan ke perbankan dalam negeri supaya memberikan suplai dana ke mereka atau supaya mereka tidak jor-joran dalam pertumbuhan perusahaannya, jadi gak bubble lah," tambahnya.

Mantan Dekan FEUI ini menambahkan perusahaan sebaiknya menggunakan lindung nilai (hedging) dalam sistem pinjamannya. Namun, hal tersebut diserahkan pada keputusan perusahaan mengingat biaya hedging yang mahal. "Hedging mahal biayanya tergantung perusahaannya sebaiknya pakai tapi perusahaan akan menghitung, itu cara yang bagus jadi perusahaan mesti mikir dua kali untuk minjem dalam jumlah besar," tegasnya.

Sampai saat ini, Bambang menyatakan kebijakan tersebut masih berupa imbauan dan belum akan ditingkatkan menjadi aturan. Hal ini agar tak terkesan mengontrol arus modal. Yang jelas, sebuah perusahaan harus melaporkan utang luar negeri nya. "Agak susah karena nanti kayak capital control bagaimana kita menjaga supaya enggak bubble. Kalau keharusan perusahaan melaporkan utang luar negeri mah dari dulu, reguler kita terima," terangnya

Ditempat terpisah Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui pemerintah telah mewaspadai berbagai hal yang dapat mengganggu perekonomian baik yang berasal dari internal maupun eksternal. "Permasalahan yang kita hadapi pada 2012 mendatang antara lain berkaitan dengan masalah kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal, kondisi infrastruktur dan efektivitas birokrasi," ungkapnya

Menurut mantan Dirut Bank Mandiri ini, risiko yang perlu diwaspadai dari perkembangan ekonomi global pada 2012 di antaranya bersumber dari krisis fiskal dan utang beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat yang dapat mengancam pemulihan ekonomi global.

Selain itu, kenaikan harga minyak mentah dunia dan harga komoditas pangan serta arus modal jangka pendek. "Di lain pihak, risiko yang berasal dari faktor domestik di antaranya bermuara pada keterbatasan pembiayaan infrastruktur, cadangan sumber energi primer, dan kondisi iklim," urainya.

Di Samping itu, pengendalian inflasi juga masih merupakan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius pada tahun mendatang.

"Dalam rangka mitigasi dan meminimalkan dampak negatif dari berbagai risiko yang akan dihadapi ke depan, pemerintah telah dan akan menyiapkan sejumlah instrumen, seperti antara lain skenario pengambilan tindakan (crisis management protocol) apabila terjadi risiko yang berdampak luas kepada perekonomian dan mengarah kepada terjadinya krisis ekonomi," jelasnya.

Di samping itu, pemerintah menganggarkan sejumlah dana cadangan risiko fiskal sebagai langkah antisipasi apabila terjadi perubahan asumsi makro dan tidak dapat dilaksanakan berbagai langkah kebijakan seperti yang direncanakan yang dapat berpengaruh negatif terhadap APBN 2012. **cahyo

BERITA TERKAIT

PEMERINTAH KOMIT JAGA STABILITAS SAAT PEMILU BERLANGSUNG - Menkeu: Tidak Perlu Khawatir Perekonomian RI

Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati meyakini tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) terhadap perekonomian Indonesia. Pasalnya berdasarkan…

GIAA Beri Pinjaman Aero Wisata Rp 13,94 Miliar

Danai pengembangan bisnis anak usaha, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) mengucurkan pinjaman kepada anak usahanya yakni PT Aero Wisata…

Ini Dia, 99 Pinjaman Online Legal

OJK telah menghentikan dan mempublikasikan 635 entitas fintech "peer to peer" (P2P) lending tanpa izin OJK atau ilegal hingga awal…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Data Eksplorasi Migas Indonesia Masih Lemah

  NERACA   Jakarta - Anggota legislatif Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai bahwa sistem data eksplorasi minyak dan…

Imperva Bangun Scrubbing Center di Jakarta

    NERACA   Jakarta - Imperva Inc, perusahaan cybersecurity mengumumkan hadirnya DDoS Scrubbing Center pertama di Indonesia. Menurut Wakil…

Pemda Diminta Lapor Penggunaan Dana DBHCT

  NERACA   Karawang - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melaporkan penggunaan dana…