Menkop Diminta untuk Memperjuangkan - Koperasi Bebas Pajak

NERACA

Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga, diminta untuk memperjuangkan "tax break" atau pembebasan pajak bagi koperasi seperti yang telah dilakukan di negara-negara lain.

"Banyak negara lain di dunia, misalnya Singapura, yang telah melakukan "tax break" untuk koperasi karena dianggap mampu menciptakan keadilan ekonomi secara distributif atau memajaki diri sendiri, maka mereka dibebaskan dari pajak," kata Pengamat Perkoperasian Suroto di Jakarta, Selasa (25/11).

Dia mengungkapkan, di Singapura, koperasi hanya diminta untuk menyerahkan dana 20% dari surplus kepada lembaga Cooperative Development Fund yang berada dalam pengawasan pemerintah untuk tujuan memajukan koperasi dalam pendidikan dan pelatihan, riset, serta audit bagi koperasi.

Namun, kata Suroto, dalam hal ini Pemerintah Indonesia juga harus selektif terutama bagi koperasi yang tidak berbasis pada anggota (member based) sebaiknya jangan diberlakukan aturan itu sebelum ditertibkan dahulu.

Suroto yang juga Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) berpendapat salah satu yang menghambat perkembangan koperasi di Indonesia selama ini yakni masalah regulasi perpajakan.

"Seharusnya asas pajak untuk menciptakan keadilan ekonomi perlu menjadi pertimbangan dalam pemungutannya. Tidak bisa perusahaan swasta dan koperasi disamaratakan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36/2008," katanya.

Menurut dia, dalam pemungutan pajak perlu dipertimbangkan bentuk badan usaha dan obyek pajaknya.

Pemerintah harus membedakan antara lembaga swasta yang bertujuan untuk mengejar keuntungan dan koperasi yang motifnya untuk memberikan pelayanan.

Dia juga menilai Pajak Peghasilan (pph) yang diterapkan bagi koperasi selama ini selain bertentangan dengan asas pajak itu sendiri juga menciptakan pajak ganda (double tax) yang harus ditanggung oleh anggota koperasi.

"Laba pada perusahaan swasta dan Sisa Hasil Usaha (SHU) di koperasi itu berbeda. Laba itu memang obyek pajak yang memang harus dipungut pajaknya. Sementara SHU itu sebetulnya bukan obyek pajak karena unsur yang kena pajak (laba) diteruskan kepada anggota sesuai dengan barang atau jasa yang diserahkan kepada dan dijual oleh koperasi," katanya.

Jadi, menurut dia, seharusnya anggotalah yang membayar pajak penghasilan atas SHU yang mereka terima sebagai pajak penghasilan pribadi.

Suroto menambahkan pengenaan pajak yang salah itu pada akhirnya justru menciptakan pajak ganda, yaitu pajak penghasilan badan dan pajak perorangan atau pribadinya.

"Ini sudah tidak adil dan menyalahi asas pajak itu sendiri. Dalam praktiknya bahkan banyak koperasi yang pada akhirnya justru tidak melakukan pelaporan yang semestinya," tandas Suroto. [rin]

BERITA TERKAIT

Perbankan Diminta Realisasikan Targat Satu Juta Rumah

  NERACA   Jakarta - Sejak digulirkannya program satu juta rumah oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), target…

Wapres: Laporan Kekayaan dan Pajak Cegah Korupsi

  NERACA Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan rutin melaporkan harta kekayaan dan pajak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi…

KKP Realisasikan Asuransi Untuk Pembudidaya Ikan Kecil - Akuakultur

NERACA Jakarta- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merealisasikan program Asuransi Perikanan bagi pembudidaya ikan kecil. Program tersebut merupakan kerjasama antara…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Menkeu Harap Swasta Makin Banyak Terlibat di Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap makin banyak pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan…

Menggenjot Skema KPBU di Sektor Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang tumbuh secara masif di tahun ini. Bahkan,…

BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Layanan Digital

      NERACA   Jakarta - Era digital menuntut semua pihak untuk dapat memenuhi tuntutan pelanggan dengan mudah dan…