Dianggap Lemah, Pertamina Mampu Kelola Blok Mahakam

Rabu, 26/11/2014

NERACA

Jakarta - Pemerintah dinilai meragukan kemampuan PT Pertamina (Persero) untuk mengelola Blok Mahakam. Namun sejumlah pihak justru meyakini Pertamina memiliki kemampuan secara teknologi untuk mengelola blok migas tersebut. Meski mengakui bahwa Pertamina memiliki kelemahan dalam kemampuan finansial.

Direktur Energy Watch Ferdinand Hutahaean mengatakan jika Pertamina diberikan hak penuh untuk mengelola Blok Mahakam, maka seluruh aset yang ada di Blok Mahakam juga ikut diambil alih seperti teknologi dan sumber daya manusia yang bekerja di Blok Mahakam kecuali tenaga kerja asing. Menurut dia, secara teknologi Pertamina sangat mampu untuk mengelola Blok Mahakam. Sebab di beberapa blok migas di luar negeri, Pertamina sanggup melakukan pengeboran migas. "Kalau secara teknologi itu sangat bisa. Omong kosong teknologi Pertamina tidak mampu," ujarnya di Jakarta, Selasa (25/11).

Kendati demikian, Ferdinand mengakui Pertamina lemah dalam segi finansial karena antara rasio utangnya sudah mencapai 55 persen daripada aset. Namun, pemerintah jangan menjadikan beban utang yang dimiliki Pertamina sebagai penghalang untuk mengelola Blok Mahakam.

Ferdinand juga mengatakan jika Pertamina tidak mampu secara finansial, maka hal itu bisa diperbantukan melalui sindikasi perbankan nasional. Dia menambahkan peran sindikasi perbankan masih mampu untuk membiayai operasional Pertamina dalam mengelola Blok Mahakam. "Pertamina jangan sampai ragu. Jadi ini masalah kemauan bangsa apakah mau berdaulat atau tunduk terhadap asing," ungkap Ferdinand.

Ferdinand juga meminta tak setengah-setengah dalam mengambil alih Blok Mahakam untuk dikelola PT Pertamina (Persero). Jika pemerintah masih setengah-setengah, akan lebih baik jika pemerintah menyerahkan kembali Blok Mahakam untuk dikelola perusahaan asing.

Niat pemerintah untuk mengambil alih Blok Mahakam terkesan memaksa Pertamina untuk mengikutsertakan pengelola yang lama, yaitu Total E&P. Padahal jika Pertamina mengikutsertakan pengelola lama maka Indonesia hanya akan mengambil sebagian kecil dari gas yang dihasilkan Blok Mahakam.

Sebab jika pengambilalihan Blok Mahakam berdasarkan saham mayoritas 51% untuk Indonesia dan Total E&P 49%, itu tidak ada gunanya untuk bangsa Indonesia. Jika penguasaan Blok Mahakam hanya 51%, itu membuktikan keinginan pemerintahan Jokowi untuk menciptakan kedaulatan dan kemandirian energi hanya janji belaka.

Dia menilai, lebih baik pemerintah Indonesia kembali menyerahkan secara utuh kepada pihak asing, lalu pemerintah kembali melakukan renegosiasi bagi hasilnya agar Indonesia mendapatkan lebih banyak. Menurut Ferdinand, Jokowi harus berani mengambil sikap dalam pengelolaan Blok Mahakam. Jika Jokowi berani mengambil alih Blok Mahakam, maka popularitas Jokowi yang awalnya sempat turun akibat kebijakan kenaikan BBM akan kembali naik seiring kebijakan pengambil alihan Blok Mahakam.

"Saran saya daripada setengah hati kembalikan ke asal, tinggal pemerintah renegosiasi," kata dia.

Sementara itu, pengamat energi Tri Widodo berpendapat Pertamina sangat sanggup untuk mengelola Blok Mahakam. Pasalnya, secara keunggulan perusahaan migas, Pertamina ternyata lebih unggul daripada Petronas karena teknokrat migas Petronas rata-rata belajar di Pertamina.

Senada dengan Ferdinand, menurut Tri, Pertamina hanya lemah dalam segi finansial, namun jika Blok Mahakam memiliki potensi yang lebih dan dapat dikelola dengan benar, perbankan pun tidak segan-segan untuk memberikan pinjaman kepada Pertamina."Pertamina sangat sanggup, orang Petronas saja belajar dari Pertamina," kata dia.

Sedangkan, pengamat energi dari Universitas Indonesia Iwa Garniwa mengatakan seharusnya pemerintah memiliki komitmen agar Indonesia dapat mandiri dalam ketahanan energi, artinya kemandirian untuk mampu mengelola mandiri sektor energi. Dia menjelaskan komitmen pemerintah harus jelas yaitu mengambil alih Blok Mahakam kemudian dikelola oleh Pertamina. mohar/rin