1,3 Juta KPS Telah Disalurkan

Rabu, 26/11/2014

NERACA

Jakarta - Sebanyak 1,3 juta Kartu Perlindungan Sosial sudah disalurkan sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

"Sampai tadi malam sudah 1,3 juta dengan nilainya Rp9 miliar," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa usai membuka konferensi nasional hasil penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial di Jakarta, Selasa (25/11).

Sebanyak 15,5 juta penduduk di Indonesia mendapat Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang mengacu pada pendataan program perlindungan sosial dari BPS 2011.

Sebanyak 40 persen dari jumlah tersebut, atau sebanyak 1.230.553 merupakan penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Khofifah mengatakan, pemegang KPS berhak mendapatkan bantuan Rp200 ribu per bulan yang akan disalurkan setiap dua bulan terhitung mulai November 2014 sehingga warga menerima Rp400 ribu yang bisa dicairkan lewat Kantor Pos.

Menurut Khofifah, dia selalu melakukan pembaruan data penerima setiap tiga jam sekaligus sebagai verifikasi. Dirinya juga berjanji akan terus membenahi agar manfaat kartu tersebut lebih tepat sasaran. Ia menekankan, penerima KPS adalah orang yang benar-benar berhak.

"Penerima KPS harus segera dirapikan agar penerima adalah orang yang benar-benar berhak. Data penerima KPS juga harus segera dirapikan untuk ketepatan penyaluran bantuan program keluarga sejahtera," ujarnya.

Kementerian Sosial, kata Khofifah, membutuhkan data yang sahih dengan parameter yang terukur dan terarah. Ia mengatakan, tujuan dari program ini akan tercapai dengan adanya pasokan data yang terpercaya.

"Data harus kaya dan komprehensif agar berbagai kesalahan bisa diatasi. Sehingga keyakinan penerima bantuan akan sesuai dengan target yang telah ditetapkan," ucapnya.

Selain itu, lanjut Khofifah, para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) harus diperkuat. Alasannya, mereka adalah lini depan PKH yang harus tahu dan paham akan batasan-batasan jumlah bantuan yang akan diterima oleh para penerima manfaat program tersebut.

Khofifah menyebutkan, masih banyak kendala di sejumlah daerah terkait pendataan penerima KPS, di antaranya di Medan, Surabaya, Banyuwangi dan Jakarta. Kendala-kendala yang dihadapi, seperti banyak yang tidak memiliki kartu, hak tidak diterima secara penuh, penerima beras miskin (raskin) di bawah 15 liter serta masih ada istilah "bagito" alias bagi rata.

"Berbagai kendala di atas, harus segera mendapatkan perhatian serius dari pelaksana dan para pihak terkait di lapangan agar warga miskin segera mendapatkan hak-haknya," tuturnya.

Rencananya nantinya sebanyak 14,5 juta orang yang belum memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) menerima dana kompensasi kenaikan BBMbersubsidi melalui KPS.

"Pemegang KPS dapat mencairkan dananya melalui rekening giro atas nama pribadi yang bisa diambil di kantor pos," kata Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Chazali Situmorang, Selasa, 18 November 2014.

Selain itu, Chazali mengatakan, 1 juta orang akan menerima KKS hingga Desember 2014. Mereka menerima dana kompensasi kenaikan harga BBM melalui rekening di telepon seluler. Jumlah dana yang diberikan, kata Chazali, yakni Rp 400 ribu per keluarga untuk dua bulan. "Dananya diberikan untuk November dan Desember," ujarnya.

Dana kompensasi senilai total Rp 6,2 triliun tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014. "Masuk dalam Dipa (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kementerian Sosial," tutur Chazali.

Mulai Januari-Juni 2015, kompensasi sebesar Rp 18,6 triliun didanai oleh hasil penghematan subsidi BBM sebelumnya. "Penghematan subsidi BBM Rp 100 triliun salah satunya untuk dikembalikan kepada masyarakat miskin," tukasnya. [agus]