Penerapan SNI Produk Mainan Belum Maksimal

NERACA

Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian No 24/M-IND/PER/4/2013 tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mainan secara wajib. Namun begitu, implementasi dari aturan tersebut belum berjalan dengan maksimal. Hal diakui oleh Direktur Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian, Euis Saedah.

Euis mengatakan sejauh ini masih banyak usaha kecil yang belum menjalankan kewajiban SNI. Pasalnya, kata dia, masih banyaknya kendala yang dihadapi industri mainan skala kecil dan menengah untuk mendapatkan sertifikasi SNI. “SNI mainan ini masih bermasalah. Meskipun kementerian menyiapkan dana sekitar Rp 2,5 miliar untuk membiayai industri kecil tersebut, tetapi ternyata dana tersebut hanya bisa untuk 100 sertifikasi saja. Kami akan coba benahi. Jadi belum bisa diterapkan secara maksimal,” ujarnya di Jakarta, Selasa (25/11).

Selain masalah dana, yang membuat industri kecil masih kesulitan mendapatkan sertifikasi SNI yaitu soal perizinan di tingkat daerah. Menurut Euis, proses sertifikasi di daerah memakan waktu sehingga industri menjadi enggan untuk mengurusnya. “Perizinan di daerah masih bermasalah. Mereka mengatakan izin ini biayanya mahal, tidak punya uang. Tetapi proses produksi mereka harus ada penyesuaian sehingga mereka butuh waktu dan biaya untuk mendapatkan produk sesuai SNI ini,” lanjutnya.

Sementara itu, untuk mengatasi masalah SNI ini, Euis akan meminta perusahaan besar sebagai retail yang menjual produk untuk membantu IKM mendapatkan SNI. Hal ini akan dia coba pada salah satu departemen store di Indonesia yaitu Matahari Departemen Store untuk produk pakaian bayi. “Seperti pakaian bayi, saya minta Matahari sebagai holding company. Matahari yang wajib men-SNI-kan. Sedangkan IKM yang lain tinggal setor ke Matahari. Otomatis branding-nya menjadi Matahari,” tandasnya.

Jenis Mainan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No 24/M-IND/PER/4/2013 tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mainan secara wajib. Ada 3 parameter antaralain pertama soal standar flatat yaitu kurang dari atau sama dengan 0,1%. Flatat adalah bahan kimia yang banyak ditambahkan ke dalam bahan plastik untuk meningkatkan kelenturan.

Kedua tak boleh menggunakan bahan pewarna non azo. Ketiga formaldehida (formalin) maksimal 20 ppm. Perusahaan yang memproduksi mainan wajib memenuhi dan menerapkan SNI, dengan memiliki sertifikat produk penggunaan tanda (SPPT-SNI) dan membubuhkan tanda SNI di setiap produk. Diantaranya pertama, baby walker dari logam dan plastik. Kedua, sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal, dan mainan beroda, kereta boneka. Ketiga boneka, bagian dan aksesorisnya.

Keempat, kereta elektrik, termasuk rel, tanda dan aksesorisnya. Kelima, perabot rakitan model yang diperkecil (skala) dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak. Keenam, perangkat konstruksi dan mainan konstruksional lainnya dari bahan selain plastik. Ketujuh, stuffed toy menyerupai binatang atau selain manusia. Kedelapan, puzzle dari segala jenis.

Kesembilan, blok atau potongan angka, huruf atau binatang,perangkat penyusun kata, perangkat penyusunn dan pengucap kata, toy printing set, counting frame mainan (abaci), mesin jahit mainan, mesin tik mainan. Kesepuluh tali lompat. Kesebelas, kelereng. Dan kedua belas, mainan lainnya selain yang disebut dari angka 2-11 dari semua jenis material baik dioperasikan secara elektrik maupun tidak. Antaralain balon, pelampung renang untuk anak atau mainan lainnya yang ditiup/dipompa, yang terbuat dari karet dan atau plastik. Senapan/pistol mainan dan mainan lainnya.

Bagi mainan produksi lokal yang tak memenuhi SNI dilarang beredar di pasar. Bagi yang sudah terlanjur beredar maka akan ditarik peredarannya.Sedangkan untuk mainan impor yang tak memenuhi SNI maka dilarang masuk ke wilayah pabean Indonesia. Bagi yang sudah terlanjur masuk maka wajib dikirim ulang (re-ekspor) ke negara asal atau dimusnahkan. Aturan ini dipakai untuk melindungi konsumen khususnya anak di bawah agar aman saat menggunakan produk mainan termasuk produk mainan impor.

Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian (Kemperin) masih menyuguhkan angka surplus untuk kinerja ekspor mainan lokal terhadap impor. Volume ekspor mainan sepanjang 2012 tercatat 31,72 juta kg. Nilainya US$ 326,48 juta, atau setara Rp 3,8 triliun. Sementara volume impor mainan anak, meski lebih besar dari sisi volume, tapi lebih mini pada sisi nilai. Volume impor mainan mencapai 41,82 juta kilogram (kg), dan nilainya US$ 138,11 juta, setara Rp 1,6 triliun.

Data produksi mainan lokal yang beredar di pasar dalam negeri juga masih tumbuh. Pada tahun yang sama, volume produksi industri mainan lokal 51,17 juta pieces. Nilai produksi dalam rupiah Rp 2,9 triliun atau masih tumbuh tipis 1,81% dibanding dengan 2011.

BERITA TERKAIT

Pansus Tenaga Kerja Asing Belum Mendesak - Ketua DPR-RI Bambang Soesatyo

NERACA   Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terkait dengan tenaga…

Penerapan Ganjil Genap Ampuh Kurangi Kemacetan di Tol Jagorawi

    NERACA   Jakarta - Pengamat Transportasi Yayat Supriatna menilai penerapan kebijakan ganjil-genap di Gerbang Tol Cibubur 2 ruas…

Pemprov Banten Bantu Pemasaran 'Online' Produk Rumahan

Pemprov Banten Bantu Pemasaran 'Online' Produk Rumahan NERACA Serang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

SDM Terampil di Bidang Digital Topang Penerapan Industri 4.0

NERACA Jakarta – Sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor utama dalam menopang implementasi revolusi industri keempat. Namun, SDM…

Dunia Usaha - Disiapkan, Pelatihan Implementasi Industri 4.0

NERACA Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan program pelatihan mengenai implementasi Industri 4.0 kepada pegawai di lingkungan pemerintahan, Badan Usaha Milik…

Industri Kecil dan Menengah - Kemenperin Pacu IKM Agar Go Global dan Go Digital

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian fokus dalam pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) karena telah lama berperan penting menopang perekonomian…