KKP Tetap Fokus Perikanan Budidaya, Meski Gencar Berantas Pencurian Ikan

Target Produksi 33 Juta Ton di 2019

Rabu, 26/11/2014

NERACA

Jakarta – Kendati saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang gencar-gencarnya memerangi pencurian ikan (illegal fishing) yang dilakukan oleh kapal-kapal asing, akan tetapi kegiatan perikanan budidaya juga tetap dianggap penting bagi kementerian ini sehingga terus menjadi fokus utama dalam mengembangkan sektor perikanan di Indonesia pada masa yang akan datang.

"Ibu Menteri (Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ) tetap fokus dalam mengembangkan perikanan budidaya meskipun fokus utamanya saat ini untuk menanggulangi illegal fishing. Apalagi produksi perikanan tetap menjadi perhatian utama pemerintahan Pak Jokowi seperti dalam janji kampanyenya dengan meningkatkan produksi perikanan dua kali lipat lebih banyak," kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Slamet Soebjakto, saat ditemui di kantornya di wilayah Jakarta Selatan, Selasa (25/11).

Slamet juga mengatakan produksi total perikanan budidaya selama semester tiga pada tahun ini baru mencapai 75% dengan target produksi 13,7 juta ton pada tahun ini. Kemudian diharapkan pada lima tahun yang akan datang atau tahun 2019, produksi total perikanan budidaya bisa mencapai target 33 juta ton. "Perlu kerja ekstra keras untuk mencapai target produksi pada tahun ini, tapi saya optimis bisa tercapai target produksi yang masih 25% belum terpenuhi," ujar dia.

Menurut dia, total produksi perikanan budidaya yang masih 75 persen ini dikarenakan pada awal tahun ini terjadi bencana banjir yang mengakibatkan produksi tidak optimal. Namun, target produksi akan tetap tercapai dikarenakan pada akhir tahun ini akan terjadi panen yang cukup siginifikan sehingga tingkat produksi akan meningkat.

"Saya sarankan untuk tahun depan, untuk mengantisipasi menghadapi resiko banjir pada awal tahun maka para pembudidaya harus menahan untuk tidak menebar benih pada awal tahun depan, pada bulan Januari dan Februari," tambah dia.

Dia menjelaskan produksi perikanan budidaya terbesar masih didominasi oleh budidaya ikan air tawar dengan komoditas ikan nila, mas dan lele memainkan peran penting bagi peningkatan produksi jenis ikan air tawar. Kontribusinya saling melengkapi dengan komoditas lainnya seperti rumput laut dan udang.

"Peningkatan produksi budidaya air tawar yang signifikan ini tidak terlepas dari pelbagai aspek yakni dari hasil penggunaan induk dan benih unggul, pakan yang sesuai dan efisien, penerapan teknologi yang aplikatif dan inovatif," jelas Slamet.

Slamet menambahkan, total akuakultur melalui intensifikasi usaha perikanan budidaya perlu dilaksanakan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan budidaya. Hal ini diperlukan agar produksi ikan melalui sistem ini dapat diperoleh secara berkelanjutan.

"Disamping intensifikasi, usaha budidaya air tawar juga berpeluang untuk mempercepat pemasukan pendapatan melalui segmentasi usaha, mulai dari usaha pembenihan, pendederan I bahkan sampai III tahap dan juga pembesaran. Setiap lini dari usaha budidaya air tawar itu menjajinkan tambahan pendapatan bagi masyarakat," kata dia.

Dia menambahkan untuk meningkatkan kegiatan perikanan budidaya maka diperlukan kebijakan atau peraturan yang diatur untuk diaplikasikan kepada masyarakat dan tidak membebani pembudidaya. Peraturan-peraturan harus dikaji atau direvisi sehingga bisa diarahkan kepada budidaya berkelanjutan. "Peraturan-peraturan ini juga memperhatikan masyarakat budidaya dalam suatu sistem usaha," lanjut Slamet.

Peraturan-peraturan tersebut, kata Slamet, harus berkordinasikan dengan pemerintahan daerah (Pemda) sehingga tidak jadi tumpang tindih dengan peraturan di daerah. Sinkronisasi dengan aturan di daerah dianggap penting sehingga aturan untuk perikanan budidaya bisa berjalan dengan baik dan tepat.

"Ibu Menteri telah mengumpulkan kepala dinas seluruh Indonesia di Bali untuk mengkordinasikan aturan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan aturan di daerah. Kemudian pada bulan Desember yang akan datang akan terjadi kesepatakan bersama dengan kepala dinas untuk mensinkronisasikan peraturan tersebut," ungkap dia.

Lalu, dia mencontohkan dalam lima tahun kedepan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) akan membantu dalam membuka lahan tambak udang sekitar 60 ribu hektare sehingga budidaya udang akan berkembang. DJPB akan melakukan sistem percontohan-percontohan tambak sehingga bisa disosialisasikan kepada masyarakat.

"Dengan sistem percontohan ini maka bisa membuat masyarakat bisa mencontoh sehingga terjadi kemandirian masyarakat pembudidaya. Maka secara otomatis akan membuka lahan baru untuk membudidaya komoditas perikanan budidaya," tandas Slamet.

Slamet pun mengharapkan dalam menunjang kinerja perikanan budidaya mendatang maka diperlukan kerjasama dengan stakeholder lainnya. Seperti contoh melalui kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun infrastruktur sebagai upaya menumbuhkembangkan pembudidaya ikan. "Kemudian juga dalam permodalan yang memerlukan kerjasama dengan perbankan sehingga pembudidaya bisa dipermudah masalah permodalan tersebut," imbuh dia.

Dia juga mengatakan permasalahan pembenihan harus segera ditanggulangi sehingga pembudidaya mudah mendapatkan benih tersebut. Oleh karenanya, akan ada mekanisme kawasan kemandirian benih dengan sentra-sentra benih yang tersebar di seluruh Indonesia. "Dengan adanya kawasan kemandirian benih ini maka permasalahan benih akan bisa diatasi dengan baik dan tepat," kata Slamet.

Slamet pun mengungkapkan dalam dua atau tiga bulan belakangan ini, terdapat suatu inovasi teknologi pembudidayaan perikanan dimana kicir yang digunakan di tambak menggunakan bahan bakar gas. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi atas kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

"Melalui teknologi baru ini akan membuat produksi perikanan budidaya tidak dipengaruhi atas krisis energi dikarenakan adanya alterlatif energi lainnya yang dapat menunjang produksi tersebut," ujar dia.